Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyerahkan penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2024 kepada sejumlah kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia.
Mengusung tema “JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum”, layanan publik ini diharapkan menjadi basis data serta dokumen digital yang dibutuhkan masyarakat terhadap kemudahan akses terhadap informasi hukum yang terpercaya serta valid.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana, mengatakan pada tahun ini Kemenkumham memberikan penghargaan kepada 15 Kota dan Kabupaten se Indonesia yang memiliki pengelolaan JDIH terbaik. Menurutnya, tidak hanya peraturan perundang-undangan yang perlu keterbukaan akses, namun semua dokumen dan informasi pendukung dan implementasinya.
Baca Juga:
- Yasonna: JDIHN harus hadir menyongsong Digital Government
- Menkumham: Informasi Hukum Harus Cepat Disampaikan kepada Masyarakat
”Tingkatkan literasi hukum masyarakat yang berkorelasi positif dengan demikian informasi yang diterima tidak setengah-setengah. Dalam hal ini, saya sangat mengapresiasi seluruh anggota JDIHN yang telah mendorong terdokumentasikannya dokumen hukum nasional," ujarnya di Aston Kartika Grogol Hotel, Jakarta Barat, Kamis (22/8).
Pihaknya pun akan terus mendorong pengelolaan JDIH di kota dan kabupaten agar lebih baik lagi karena pengelolaan JDIH merupakan bagian penting dari upaya memberikan layanan keterbukaan informasi publik dan untuk mencapai tujuan satu data dokumen hukum Indonesia.
"Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi peningkatan kinerja di daerah-daerah yang belum sepenuhnya fokus pada pengelolaan JDIH,” ucapnya.