Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa tindakan terkait telah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak, pada 17 Januari 2011. Sejak Januari-September, Kemenkeu telah memecat dua pejabat Ditjen Pajak.
Kepala Biro Humas Kemenkeu Yudi Pramadi mengatakan di luar dua pejabat Ditjen Pajak, Kemenkeu telah menonaktifkan dua orang pejabat eselon II di Inspektorat Jenderal Kemenkeu sepanjang Januari sampai September. Menurutnya, Kemenkeu sudah menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Gayus Tambunan.
“Kemenkeu juga telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 14 orang pejabat/pegawai Ditjen Pajak yang menjadi atasan atau rekan Gayus,” katanya dalam siaran pers, Senin (31/10).
Yudi menjelaskan, Kemenkeu juga telah melakukan mutasi pejabat/pegawai di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak (tempat Gayus bekerja sebagai pelaksana) dan mutasi terhadap pejabat struktural dan pejabat fungsional pajak. Selain itu, Kemenkeu telah memperluas cakupan kewajiban pelaporan LHKPN (laporan harta kekayaan pejabat negara) bagi pegawai Kemenkeu yang semula berjumlah 7.442 orang menjadi 24.808 orang (kenaikan 333,35 persen, per 7 Juli 2011).
Ada beberapa hal telah dilakukan oleh Kemenkeu terkait dengan perbaikan kinerja perpajakan yaitu seperti membangun governance di lingkungan Ditjen Pajak yang meliputi: pembangunan sistem nilai organisasi (value system), memperkuat Unit Kepatuhan Internal Ditjen Pajak, dan membangun sistem eksaminasi internal dan quality assurance pemeriksaan pajak.
Kemudian, penerapan Pasal 36A UU Ketentuan Umum Perpajakan secara konsisten yaitu penegakan sanksi bagi petugas pajak yang melakukan pelanggaran hukum, membangun whistleblowing system, perbaikan peraturan perpajakan, dan melakukan kerjasama dengan beberapa institusi seperti KPK, Polri, PPATK, dan Komwas Perpajakan.
Seperti diketahui, Inpres No 1 Tahun 2011 ini memberikan arahan kepada Menteri Keuangan untuk mempercepat beberapa hal yaitu; penyelesaian kasus penyimpangan pajak termasuk dan tidak terbatas pada kasus Gayus HP Tambunan, bekerjasama dengan PPATK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan KPK dalam mengungkap kasus-kasus pajak.
Lalu, melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak terkait, memberikan tindakan administrasi dan disiplin kepada seluruh pejabat yang nyata-nyata melakukan penyimpangan, dan melakukan evaluasi, perbaikan sistem kerja, dan semua aturan yang terkait.
Di samping itu, Kemenkeu telah membentuk tim gabungan dari Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelidiki pelanggaran pajak oleh 151 perusahaan yang terkait dengan Gayus Tambunan. Menurut Yudi, tim gabungan Kemenkeu akan melakukan audit investigasi terhadap kasus tersebut.
“Kegiatan audit investigasi Tim Gabungan ditargetkan akan selesai pada akhir November 2011,” tutur Yudi.
Adapun rincian tindak lanjut Inpres tersebut di bidang penelitian dan investigasi kasus pajak adalah menyerahkan dokumen salinan Putusan Pengadilan Pajak atas 151 Wajib Pajak (WP) yang proses banding pajaknya pernah ditangani oleh Gayus, kepada Polri untuk penyelidikan, menyerahkan laporan hasil audit investigasi oleh Itjen Kemenkeu kepada KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.
Kemudian, membentuk Tim Gabungan yang terdiri dari personel Itjen Kemenkeu dan BPKP dengan Keputusan Menteri Keuangan. Tim telah melakukan analisis terhadap 151 WP (636 Putusan Pengadilan Pajak/PP). Dari hasil analisis, Tim Gabungan melanjutkan dengan kegiatan audit investigasi terhadap WP, Fiskus dan Putusan yang diduga kuat terdapat penyimpangan/pelanggaran.
Tim Gabungan akan melanjutkan dan menyelesaikan audit investigasi dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan permintaan keterangan (BAP) dari Fiskus, WP, Konsultan Pajak, serta meneliti aliran dana pihak-pihak yang dicurigai. Kegiatan audit investigasi Tim Gabungan ditargetkan akan selesai pada akhir November 2011.
Yudi menerangkan, saat ini Kemenkeu tengah melakukan berbagai perbaikan di bidang perpajakan. Seperti perbaikan di lingkungan Pengadilan Pajak dengan cara; membuat nota kesepahaman dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam rangka pembinaan dan pengawasan Hakim Pajak, melakukan rekrutmen calon Hakim Pajak yang lebih transparan.
Perbaikan sistem administrasi perkara, penyediaan infrastruktur di ruang sidang (pemasangan CCTV). Kemenkeu juga telah membentuk Tim audit kinerja dengan Keputusan Menteri Keuangan yang melaksanakan audit kinerja atas pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan banding.
Tim ini sedang melakukan audit pada kantor pusat Ditjen Pajak dan beberapa kanwil dan kantor pelayanan pajak. Hasil audit ini akan digunakan untuk memperbaiki proses bisnis dan tata kelola di bidang pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan banding.