Akan tetapi ia belum menerangkan akan memberikan ke KPK atau induk instansi terkait. “Tergantung. Kalau menyangkut penyelenggara negara ke mari (KPK). Tapi kalau penegak hukum ke Kepoisian, kalau pajak ke pajak,” ujar Yusuf.
Selain itu, PPATK menyatakan telah menerima 79 ribu transaksi keuangan yang mencurigakan. Menurut Yusuf, dari jumlah tersebut sebanyak 1800 transaksi diberikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Dari transaksi tersebut terdapat sejumlah transaksi yang diduga terkait beberapa kasus besar yang tengah ditangani KPK. Seperti kasus yang melilit mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan kasus suap traveller cheque dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 silam. “Termasuk (Nazaruddin). Termasuk traveller cheque,” katanya.