Penolakan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pun disuarakan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satunya Maria Catarina Sumarsih, ibu (alm) Bernardus Realino Norma Irawan atau akrab disapa Wawan. Wawan merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Jakarta yang tewas dalam peristiwa Mei 1998.
“Sebagai orang tua korban (pelanggaran HAM berat, red) saya merasakan penegakan hukum dan HAM di Indonesia semakin sulit diharapkan untuk mendapat keadilan,” kata Sumarsih dalam diskusi yang digelar Amnesty International Indonesia bertema “Catatan Hari HAM 2022”, Jum’at (9/12/2022) kemarin.
Terbitnya KUHP baru dinilai menambah persoalan dalam proses penyelesaian hukum kasus pelanggaran HAM berat. Sumarsih mencatat ketentuan pelanggaran berat yakni genosida dan kejahatan kemanusiaan yang sebelumnya diatur UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diadopsi ke dalam KUHP baru.
Baca Juga:
- Dewan Pers: KUHP Baru Berpotensi Ancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi
- Tok! RUU KUHP Resmi Jadi KUHP Nasional
- Pembentuk UU Akui Ketidaksempurnaan Produk KUHP Baru
Hal tersebut berdampak terhadap beberapa hal, misalnya turunnya ancaman pidana untuk kasus pelanggaran HAM berat. Misalnya, untuk kejahatan genosida UU No.26 Tahun 2000 mengancam pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 25 tahun. Tapi, dalam RUU KUHP paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Begitu juga dengan ancaman pidana penjara untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dimana RUU KUHP memberikan hukuman yang lebih rendah.
KUHP baru juga tidak menegaskan berlakunya asas retroaktif dan prinsip tidak mengenal daluarsa dalam kasus kejahatan luar biasa seperti pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu Sumarsih menilai KUHP baru menurunkan derajat pelanggaran HAM berat dari kejahatan yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime) menjadi pidana umum. Dampaknya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu berpotensi tidak bisa diproses ke pengadilan.
“Kami sebagai orang tua korban menolak KUHP baru yang kaitannya dengan pelanggaran HAM berat dan Keppres No.17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial pelanggaran HAM Berat Masa Lalu,” tegas penerima penghargaan Yap Thiam Hien Award tahun 2004 itu.
Sumarsih juga menolak Keppres No.17 Tahun 2022 karena sama seperti KUHP yang intinya menutup pintu keadilan bagi keluarga korban pelanggaran HAM berat. Kasus pelanggaran HAM berat tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme restorative justice karena tidak memberi keadilan bagi korban. Pemberian pemulihan atau bantuan kepada korban dan keluarganya tidak menjamin pelanggaran HAM berat tidak berulang di masa depan.
Selain itu, Sumarsih mengecam ketentuan hukuman mati dalam KUHP karena hal itu tidak akan memutus rantai kekerasan. Hukuman mati bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang memandatkan kemanusiaan yang beradab.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, mengatakan Komnas HAM sudah menetapkan beberapa isu utama yang akan diprioritaskan selama 6 bulan ini, salah satunya pelanggaran HAM berat. Untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, Komnas HAM mengutamakan mekanisme yudisial. Bahkan, Selasa (13/12/2022) lalu Komnas HAM telah bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas berbagai hal termasuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.
“Komnas HAM dan Kejaksaan Agung akan membuat MoU untuk penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Kami akan menangani bersama persoalan yang selama ini dihadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat,” ujar mantan Ketua LPSK itu.
Semendawai menegaskan Komnas HAM berupaya sekuat tenaga dan sesuai prinsip HAM untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat menggunakan mekanisme yudisial. Ia menegaskan Pelanggaran HAM berat tidak mengenal daluarsa.