Tindak kekerasan yang terjadi, terutama di Aceh, menjelang pemungutan suara Pemilu legislatif pada 9 April 2014 patut diwaspadai. Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Damai menyerukan agar pemerintah dan penyelenggara Pemilu melakukan tindakan guna menciptakan kondisi yang aman di Aceh.
Menurut anggota aliansi dari KontraS, Feri Kusuma, pelaksanaan Pemilu langsung, umum, bebas, jujur dan adil merupakan amanat konstitusi yang wajib dijunjung tinggi oleh seluruh pihak. Poses demokrasi untuk memilih wakil rakyat harusnya berlangsung damai, tanpa kekerasan dan tekanan dari pihak mana pun. Ironisnya, situasi menjelang Pemilu di Aceh diwarnai serangkaian kekerasan yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa dan harta.
“Penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan harus segera bertindak. KPU dan Bawaslu tidak bertindak apa-apa di Aceh,” kata Feri dalam orasinya ketika aliansi melakukan demonstrasi di depan gedung KPU Jakarta, Senin (07/4).
Feri berpendapat kekerasan yang terjadi di Aceh menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat di Aceh. Pasalnya, sudah puluhan tahun masyarakat Aceh mengalami konflik yang berkepanjangan. Sekarang, intensitas kekerasan kembali terjadi dan mengancam proses demokrasi serta perdamaian di Aceh. Kondisi itu membuat penyelenggaraan Pemilu 2014 di Aceh kualitasnya tidak mengarah seperti apa yang diamanatkan konstitusi.
“Pemerintah selaku pemegang mandat konstitusi harus bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi setiap warga negara, serta menegakkan hukum yang berlaku agar keadilan bisa dipenuhi,” tegas Feri.
Aliansi menuntut Presiden SBY menangani kasus kekerasan yang terjadi di Aceh pada masa Pemilu dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu di Aceh. Kepolisian diminta mengusut tuntas rangkaian kekerasan yang terjadi di Aceh dan menjaga keamanan masyarakat di Aceh.
Aliansi juga mendesak KPU dan Bawaslu untuk menindak tegas pelanggaran Pemilu yang terjadi di Aceh. Parpol pun diminta berperan memberikan pendidikan politik yang santun kepada kader-kader dan pendukungnya agar berkompetisi secara fair dan tidak memecah belah masyarakat demi kepentingan politik. Aliansi mendesak TNI menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kekerasan di Aceh dan menyerahkan pelakunya kepada kepolisian. “TNI harus benar-benar menunjukkan profesionalisme dan netralitasnya dalam Pemilu,” tutur Feri.
Terpisah, Menkopolhukam, Djoko Suyanto, mengimbau agar semua pihak mendukung pelaksanaan Pemilu yang damai dan tertib. Ia menilai secara umum tahapan Pemilu yang berlangsung sampai saat ini berjalan lancar. Namun ia mengakui di beberapa tempat seperti Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Yogyakarta perlu diwaspadai. Dari sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah itu ia berpendapat sudah diatasi dengan baik sehingga skalanya tidak meluas. “Kalau ada percikan yang kecil itu wajar karena Pemilu kita itu termasuk yang terbesar di dunia,” urainya.
Sementara Wakapolri, Badrodin Haiti, menjelaskan Polri sudah melakukan persiapan untuk menjaga pelaksanaan Pemilu 2014. Untuk daerah rawan seperti Aceh sudah dilakukan penambahan pasukan. “Di Aceh ditambahkan penebalan satu detasemen Brimob. Lalu ditambah intelijen dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror,” tandasnya.
Menurut anggota aliansi dari KontraS, Feri Kusuma, pelaksanaan Pemilu langsung, umum, bebas, jujur dan adil merupakan amanat konstitusi yang wajib dijunjung tinggi oleh seluruh pihak. Poses demokrasi untuk memilih wakil rakyat harusnya berlangsung damai, tanpa kekerasan dan tekanan dari pihak mana pun. Ironisnya, situasi menjelang Pemilu di Aceh diwarnai serangkaian kekerasan yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa dan harta.
“Penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan harus segera bertindak. KPU dan Bawaslu tidak bertindak apa-apa di Aceh,” kata Feri dalam orasinya ketika aliansi melakukan demonstrasi di depan gedung KPU Jakarta, Senin (07/4).
Feri berpendapat kekerasan yang terjadi di Aceh menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat di Aceh. Pasalnya, sudah puluhan tahun masyarakat Aceh mengalami konflik yang berkepanjangan. Sekarang, intensitas kekerasan kembali terjadi dan mengancam proses demokrasi serta perdamaian di Aceh. Kondisi itu membuat penyelenggaraan Pemilu 2014 di Aceh kualitasnya tidak mengarah seperti apa yang diamanatkan konstitusi.
“Pemerintah selaku pemegang mandat konstitusi harus bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi setiap warga negara, serta menegakkan hukum yang berlaku agar keadilan bisa dipenuhi,” tegas Feri.
Aliansi menuntut Presiden SBY menangani kasus kekerasan yang terjadi di Aceh pada masa Pemilu dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu di Aceh. Kepolisian diminta mengusut tuntas rangkaian kekerasan yang terjadi di Aceh dan menjaga keamanan masyarakat di Aceh.
Aliansi juga mendesak KPU dan Bawaslu untuk menindak tegas pelanggaran Pemilu yang terjadi di Aceh. Parpol pun diminta berperan memberikan pendidikan politik yang santun kepada kader-kader dan pendukungnya agar berkompetisi secara fair dan tidak memecah belah masyarakat demi kepentingan politik. Aliansi mendesak TNI menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kekerasan di Aceh dan menyerahkan pelakunya kepada kepolisian. “TNI harus benar-benar menunjukkan profesionalisme dan netralitasnya dalam Pemilu,” tutur Feri.
Terpisah, Menkopolhukam, Djoko Suyanto, mengimbau agar semua pihak mendukung pelaksanaan Pemilu yang damai dan tertib. Ia menilai secara umum tahapan Pemilu yang berlangsung sampai saat ini berjalan lancar. Namun ia mengakui di beberapa tempat seperti Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Yogyakarta perlu diwaspadai. Dari sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah itu ia berpendapat sudah diatasi dengan baik sehingga skalanya tidak meluas. “Kalau ada percikan yang kecil itu wajar karena Pemilu kita itu termasuk yang terbesar di dunia,” urainya.
Sementara Wakapolri, Badrodin Haiti, menjelaskan Polri sudah melakukan persiapan untuk menjaga pelaksanaan Pemilu 2014. Untuk daerah rawan seperti Aceh sudah dilakukan penambahan pasukan. “Di Aceh ditambahkan penebalan satu detasemen Brimob. Lalu ditambah intelijen dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror,” tandasnya.