Sepanjang 2012, Kejaksaan Agung menerima 35 Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala Pusat Penerangan Hukum Setia Untung Arimuladi mengatakan, dari 35 LHA yang diterima, tiga LHA diserahkan ke instansi lain, seperti BNN, Mabes Polri, dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai.
Kemudian, sembilan LHA diserahkan ke Kejaksaan Tinggi, dua LHA masih dalam proses penelaahan Kejagung, tiga LHA dijadikan informasi tambahan tim penyelidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), dan delapan LHA dijadikan informasi tambahan untuk tim penyidik terkait kasus yang ditangani Jampidsus.
Untung mengungkapkan, sepuluh LHA sisanya sudah ditindaklanjuti Jampidsus, yaitu lima LHA masih dalam proses penyelidikan dan lima LHA sisanya sudah ditingkatkan dalam tahap penyidikan. “Ini diantaranya termasuk LHA atas nama Dhana Widyatmika dan Veri Eva Susanti yang keduanya sudah disidang,” katanya, Jum’at (4/1).
Dhana telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Pada 9 November 2012, majelis hakim yang dipimpin Sudjatmiko menghukum Dhana tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Sementara, Veri Eva Susanti Siregar telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Medan. Bersama-sama Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematang Siantar Juni A Setiawan Girsang, Veri diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang Rp3 miliar dari APBD tahun 2010.
Dengan ditindaklanjutinya LHA PPATK ke dalam penyelidikan dan penyidikan Kejagung, Kepala PPATK Muhamamd Yusuf memberikan apresiasinya. Sesuai ketentuan Pasal 74 UU No.8 Tahun 2010, hasil analisis PPATK disampaikan kepada penyidik yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.
“Sejak berlakunya UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, semua penyidik yang menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kami, termasuk Kejaksaan menindaklanjutinya dengan baik dan sungguh-sungguh,” ujarnya kepada hukumonline, Sabtu (5/1).
Yusuf tidak mengetahui detail jumlah LHA dan LHP yang diserahkan PPATK kepada penegak hukum sepanjang 2012. Meski demikian, berdasarkan Buletin Statistik terakhir yang dipublikasi situs resmi PPATK, hasil analisis (HA) yang disampaikan ke penyidik periode Januari-Juli 2012 sebanyak 173 HA yang terkait dengan 291 LTKM.
Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) pada bulan Juli 2012 mengalami peningkatan dibanding akhir tahun 2011. Berdasarkan hasil analisis, dugaan tipikor masih menempati urutan pertama 44,8 persen, diikuti dugaan tindak pidana penipuan 23,2 persen, dan dugaan tindak pidana penyuapan sebesar 3,9 persen.
Selain itu, dalam tindak pidana terorisme, PPATK menyerahkan empat hasil analisis terkait 33 LKTM pendanaan terorisme. PPATK juga menyerahkan lima LHP kepada penyidik. Mengacu Pasal 90 ayat (1) huruf d dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU TPPU, PPATK telah menyampaikan rekomendasi terkait penganggkatan calon pejabat strategis.
Hingga Juli 2012, PPATK telah memberikan sebanyak 10 rekomendasi kepada instansi peminta. Sebagian besar nominal transaksi berada di bawah Rp1 milyar rupiah yaitu 60,7 persen, dan nominal transaksi di atas lima milyar rupiah sebesar 13,7 persen. Provinsi kejadian terlapor sebagian besar ada di DKI Jakarta, yaitu 46,8 persen.