Jenis tindak pidana harus melalui Rentut
HAKI | Kehutanan | Perpajakan | Pertambangan tanpa izin |
Lingkungan Hidup | Perbankan | Narkotika | Terorisme |
Psikotropika | Uang Palsu | Pencucian Uang | Penyalahgunaan Kartu Kredit |
Cybercrime | Perdagangan Manusia | Perlindungan Anak | Imigrasi |
Penyimpangan Distribusi BBM | Perkara yang menarik perhatian | Korupsi | Penyelundupan |
Sementara untuk tindak pidana khusus diatur dalam SEJA No.: SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Dalam SEJA ditetapkan 3 faktor yakni jenis perbuatan, keadaan diri pelaku, dan dampak dari perbuatan tersebut, yang harus diperhatikan dalam menentukan apakah suatu perkara tindak khusus harus melalui Rentut atau tidak.
Lebih lanjut, Basrief memaparkan alur Rentut diawali dengan pendapat jaksa penuntut umum (JPU) selaku pihak yang terjun langsung ke lapangan sehingga mengetahui dinamika persidangan. Secara berjenjang, Rentut kemudian mengalir terus hingga ke Jaksa Agung setelah melalui kepala seksi bidang teknis, apakah itu pidana umum atau khusus pada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Jadi ketika sudah di tangan Jaksa Agung, tentunya sudah dipertimbangkan tidak hanya aspek yuridisnya tetapi juga dilihat sosiologis, kultural, dan bahkan ekonomi, sambungnya.
Potensi abuse of power
Dimintai komentarnya, Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Hasril Hertanto mengatakan Rentut memiliki sisi positif sekaligus sisi negatif. Dari sisi positif, Rentut diperlukan supaya perkara-perkara penting dan menarik perhatian masyarakat ditangani secara benar. Menurut Hasril, dengan adanya Rentut setidaknya peluang JPU-JPU melakukan ‘permainan' dengan terdakwa atau penasihat hukumnya dapat diminimalisir. Indikasi awalnya gampang sekali, dilihat saja dari tuntutannya. Kalau terlalu rendah tentunya dapat diduga ada permainan, tukasnya.
Sementara, sisi negatifnya, lanjut Hasril, pemberian kewenangan terlalu besar kepada Jaksa Agung dalam mekanisme Rentut dapat memunculkan potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mencegah hal ini, tentunya sangat tergantung pada integritas pribadi Jaksa Agung. Selain itu, Hasril berpendapat peran Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan perlu ditingkatkan, termasuk dalam mengawasi Rentut.