Ia tetap mengharapkan agar yayasan tersebut dengan sukarela memenuhi kewajibannya. Terkait dengan eksekusi, pihaknya akan menunggu perkembangan dari pihak pengadilan. "Ya tentunya itu pengadilan yang menentukan sikapnya," ujar Prasetyo.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melaksanakan eksekusi paksa terhadap Yayasan Supersemar jika pada panggilan terakhir 20 Januari 2016 tetap tidak memenuhi panggilan.
Sementara itu, dalam Peninjauan Kembali (PK) yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) pada 8 Juli 2015, Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dolar AS dan Rp139,2 miliar kepada negara atau sekitar Rp4,4 triliun dengan kurs saat ini.
Pada 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Yayasan Beasiswa Supersemar bersalah menyelewengkan dana dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hingga saat ini, aset-aset dari Yayasan Supersemar juga belum diketahui secara pasti untuk pelaksanaan eksekusi, AD/ART masih dipelajari lebih lanjut untuk mengambil tindakan uang tepat jika sudah ada putusan.