Dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999, ada satu pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama setidaknya oleh Departemen Kehakiman dan HAM serta Mahkamah Agung (MA). Yaitu, mengalihkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman kembali ke dalam satu atap oleh MA. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman akan lebih efisien dan efektif.
Ketua Muda Peradilan Tata Usaha Negara MA, Paulus Effendi Lotulung, mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman memang akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh satu tangan saja. Sehingga, tidak terjadi benturan kepentingan. "Namun, semua itu tidak akan efektif tanpa adanya public trust terhadap kekuasaan kehakiman itu," ujar Paulus, dalam seminar soal Kekuasaan Kehakiman di Jakarta beberapa waktu lalu.
Faktor kepercayaan publik memang merupkan sesuatu yang vital dalam menjalankan suatu kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman. Sayangnya, faktor itu pula yang akhir-akhir semakin lama semakin berkurang di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tidak percaya lagi kepada lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman.
Check and balance
Agar timbul kembali kepercayaan masyarakat tersebut, menurut Paulus, setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seiring dengan pelaksanaan proses satu atap. Antara lain, perlu adanya sistem "check and balance" bagi kewenangan MA yang sangat besar tersebut.
Pendapat Paulus soal kekuasaan MA yang sangat besar memang beralasan. Jika selesai proses satu atap, persoalan administrasi terhadap empat lembaga peradilan akan menjadi salah satu tanggung jawab MA. "Jangan sampai MA menjadi tirani kekuasaan kehakiman yang tanpa kontrol dan pengawasan," tegas Paulus.
Syarat lainnya adalah perlunya segera dibentuk Komisi Judicial yang akan menjadi lembaga kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh MA. Pembentukan komisi itu sendiri sebenarnya adalah amanat dari UUD 1945 hasil amandemen yang harus dilaksanakan. Menurut Paulus, sekarang ini pembentukan komisi tersebut masih pada tahap penggodokan.
Satu hal lagi yang tidak boleh dianggap enteng adalah pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia baik secara pribadi maupun dalam bentuk wadah tertentu.
Berkaitan dengan hal ini, Paulus menyambut baik munculnya lembaga-lembaga pemantau (watch) yang akhir-akhir ini memang banyak bermunculan. "Kalau semua itu terpenuhi, MA akan bisa menjalankan peranannya sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dipercaya," tambah Paulus.
Kesejahteraan hakim
Hal terkait yang juga tidak boleh dilupakan adalah kesejahteraan para hakim sebagai pelaksana langsung kekuasaan kehakiman. Paulus mengakui bahwa masalah kesejahteraan ini memang bukan jaminan bagi independensi hakim. Namun demikian, setidaknya dengan kesejahteraan yang memadai keinginan untuk berlaku tidak adil akan berkurang.
Khususnya soal gaji hakim, Paulus mengatakan bahwa gaji hakim di Indonesia paling rendah dibanding negara-negara lain. Bahkan dibandingkan dengan gaji hakim di negara-negara tetangga. "Jangankan dibanding gaji hakim di Singapura atau Malaysia, dibandingkan dengan negara miskin seperti Banglades saja gaji hakim Indonesia masih kalah," cetus Paulus.
Berkaitan dengan kesejahteraan ini adalah dipenuhinya sarana dan prasarana bagi lembaga peradilan yang memadai khususnya di daerah-darah. "Bagaimana hakim akan objektif kalau untuk operasionalnya saja pengadilan mendapat bantuan dari pemda," ujar Paulus menceritakan kasus yang terjadi pada satu daerah.
Hal penting lainnya adalah adanya jaminan keamanan dan perlindungan bagi hakim/peradilan terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat contempt of court. Manurut Paulus, sulit bagi hakim untuk objektif saat bersidang apabila dirinya dan keluarganya berada di bawah ancaman. Terutama, sekarang ini saat hakim Indonesia mulai menyidangkan pelaku-pelaku terorisme.
Paulus sendiri pernah mengalami ancaman yang sangat menakutkan saat namanya disebut-sebut sebagai salah satu dari tiga hakim agung yang menjadi sasaran target anak buah Tomy Soeharto. Hal tersebut terungkap saat petugas kepolisian tengah berusaha untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang hakim agung Syarifudin Kartasasmita.