Bank Indonesia (BI) merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun 2014, dari semula 5,8 persen–6,2 persen menjadi 5,5 persen-5,9 persen. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Solikin M Juhro mengatakan, salah satu penyebab revisi tersebut lantaran konsumsi kegiatan kampanye pemilu 2014 tak sebesar pemilu sebelumnya.
“Dampak pemilu memang tidak sekuat perkiraan kita sebelumnya,” kata Solikin dalam acara seminar bertajuk ‘Menyongsong Peta Baru Kebijakan Ekonomi Indonesia’, di Jakarta, Senin (7/4).
Sebelumnya, lanjut Solikin, BI memperkirakan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2 persen lantaran adanya ajang pemilu ditambah sumbangan dari sektor transportasi dan komunikasi. Namun, setelah dilakukan survei kepada sektor yang melakukan kegiatan kampanye, dampak pertumbuhan ekonomi dari pemilu lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.
Sejumlah kegiatan kampanye tersebut berupa, lebih sedikitnya jumlah partai yang menjadi peserta pemilu, jumlah calon legislatif yang berkurang, adanya peringatan oleh KPU maupun KPK mengenai penggunaan dana kampanye hingga berkurangnya permintaan atribut kampanye. Atas dasar itu, BI memperkirakan, dampak kegiatan pemilu berpotensi menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 sebesar 0,1 persen.
“Aspek-aspek itu yang mendorong kegiatan kampanye tidak seramai lima tahun lalu,” tutur Solikin.
Ia mengatakan, figur pemimpin baru yang disukai oleh masyarakat dapat merespon positif di pasar saham. Menurutnya, dengan figur yang baik tersebut maka investor dengan mudah masuk ke Indonesia. “Sentimen di pasar saham positif, itu tergantung figur. Kalau disukai masyarakat maka akan memancing sentimen positif,” katanya.
Pada tahun 2014, kata Solikin, BI menargetkan current account deficit Indonesia di bawah tiga persen. Bahkan, BI mengupayakan pencapaian defisit tersebut hingga ke angka 2,5 persen. “Perbaikan ekonomi nasional yang seimbang saat ini, kami targetkan di bawah 3 persen atau akan kami usahakan mencapai 2,5 persen,” katanya.
Direktur Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan dari tiap ajang pemilu yang pernah terjadi di Indonesia, pondasi ekonomi dalam negeri selalu membaik. Menurutnya, membaiknya pondasi ekonomi bukan lantaran adanya pemilu, melainkan terdapatnya kebijakan moneter yang baik. “Rupiah cenderung lebih kuat dan bursa saham cenderung naik,” katanya.
Dikelola Profesional
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengkritik susunan kabinet yang posisi strategis didominasi oleh tokoh partai politik. Menurutnya, meski tak ada aturan khusus mengenai larangan bagi tokoh parpol untuk menjabat sebagai menteri, tapi setidaknya posisi strategis seperti sektor perekonomian ditempati oleh kalangan profesional.
“Yang harus dikelola profesional, kasih ke profesional, dan kabinet tidak boleh didominasi politisi,” kata Siti.
Salah satu alasan tokoh parpol menjadi menteri dapat memicu konflik kepentingan setiap menjalankan tugasnya. Meski begitu, lanjut Siti, dirinya tidak melarang bagi tokoh parpol untuk menjabat di kabinet. Ia mengatakan, tokoh parpol masih bisa menjadi pejabat negara untuk menjembatani komunikasi.
“Butuh partai, iya, untuk menjembatani. Tapi bukan berarti dia pegang apapun, nanti salah,” pungkasnya.
“Dampak pemilu memang tidak sekuat perkiraan kita sebelumnya,” kata Solikin dalam acara seminar bertajuk ‘Menyongsong Peta Baru Kebijakan Ekonomi Indonesia’, di Jakarta, Senin (7/4).
Sebelumnya, lanjut Solikin, BI memperkirakan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2 persen lantaran adanya ajang pemilu ditambah sumbangan dari sektor transportasi dan komunikasi. Namun, setelah dilakukan survei kepada sektor yang melakukan kegiatan kampanye, dampak pertumbuhan ekonomi dari pemilu lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.
Sejumlah kegiatan kampanye tersebut berupa, lebih sedikitnya jumlah partai yang menjadi peserta pemilu, jumlah calon legislatif yang berkurang, adanya peringatan oleh KPU maupun KPK mengenai penggunaan dana kampanye hingga berkurangnya permintaan atribut kampanye. Atas dasar itu, BI memperkirakan, dampak kegiatan pemilu berpotensi menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 sebesar 0,1 persen.
“Aspek-aspek itu yang mendorong kegiatan kampanye tidak seramai lima tahun lalu,” tutur Solikin.
Ia mengatakan, figur pemimpin baru yang disukai oleh masyarakat dapat merespon positif di pasar saham. Menurutnya, dengan figur yang baik tersebut maka investor dengan mudah masuk ke Indonesia. “Sentimen di pasar saham positif, itu tergantung figur. Kalau disukai masyarakat maka akan memancing sentimen positif,” katanya.
Pada tahun 2014, kata Solikin, BI menargetkan current account deficit Indonesia di bawah tiga persen. Bahkan, BI mengupayakan pencapaian defisit tersebut hingga ke angka 2,5 persen. “Perbaikan ekonomi nasional yang seimbang saat ini, kami targetkan di bawah 3 persen atau akan kami usahakan mencapai 2,5 persen,” katanya.
Direktur Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan dari tiap ajang pemilu yang pernah terjadi di Indonesia, pondasi ekonomi dalam negeri selalu membaik. Menurutnya, membaiknya pondasi ekonomi bukan lantaran adanya pemilu, melainkan terdapatnya kebijakan moneter yang baik. “Rupiah cenderung lebih kuat dan bursa saham cenderung naik,” katanya.
Dikelola Profesional
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengkritik susunan kabinet yang posisi strategis didominasi oleh tokoh partai politik. Menurutnya, meski tak ada aturan khusus mengenai larangan bagi tokoh parpol untuk menjabat sebagai menteri, tapi setidaknya posisi strategis seperti sektor perekonomian ditempati oleh kalangan profesional.
“Yang harus dikelola profesional, kasih ke profesional, dan kabinet tidak boleh didominasi politisi,” kata Siti.
Salah satu alasan tokoh parpol menjadi menteri dapat memicu konflik kepentingan setiap menjalankan tugasnya. Meski begitu, lanjut Siti, dirinya tidak melarang bagi tokoh parpol untuk menjabat di kabinet. Ia mengatakan, tokoh parpol masih bisa menjadi pejabat negara untuk menjembatani komunikasi.
“Butuh partai, iya, untuk menjembatani. Tapi bukan berarti dia pegang apapun, nanti salah,” pungkasnya.