Kebijakan Pemerintah di Bidang Agraria Dikritik
Berita

Kebijakan Pemerintah di Bidang Agraria Dikritik

Karena tidak memperkuat industrialisasi agraria dan berpotensi memperlemah posisi tawar pekerja.

ADY
Bacaan 2 Menit

Pada kesempatan yang sama, anggota majelis nasional KSPI, Razian Agus Toniman, mengatakan kaum pekerja prihatin melihat kondisi petani. Menurutnya, serikat pekerja berkepentingan untuk mendorong agar industrialisasi agraria tumbuh di daerah, namun maraknya perampasan tanah, petani tidak dapat bertahan dan pergi ke kota untuk mencari kerja.

Sebagaimana Iwan, Agus pun berpendapat jika pembaharuan agraria bisa berjalan maka rakyat di daerah dapat tertolong dan bertahan di sektor agraria karena sumber penghidupan mereka terjaga. Agus juga menilai di negara-negara yang industrinya maju, pasti dibarengi dengan penguatan di sektor agraria, seperti Amerika Serikat dan Brazil.

Oleh karenanya, Agus berpendapat penting bagi gerakan serikat pekerja, petani dan seluruh elemen rakyat yang terpinggirkan untuk bersatu memperjuangkan kesejahteraan. “Pekerja termasuk kelompok masyarkat yang termarjinalkan, untuk menuntut kenaikan UMP 50 persen saja ada pihak yang mempermasalahkan,” tandasnya.

Sementara anggota Sekber Buruh, Vivi Widyawati, mengatakan kebijakan impor pangan dan investasi pertanian yang diterbitkan pemerintah hanya menguntungkan kelompok masyarakat golongan ekonomi atas dan memiskinkan petani. Apalagi, Vivi mencatat data tindak kekerasan terhadap petani sampai tahun lalu jumlahnya mencapai ribuan. Menurutnya, tindak kekerasan itu terjadi karena pemerintah tidak berpihak kepada petani yang meminta haknya.

Bagi Vivi, tindak kekerasan itu semakin dilanggengkan dengan diterbitkannya sejumlah peraturan seperti UU Ormas, Intelijen dan Penanganan Konflik Sosial. Untuk itu Vivi menganggap penting bagi serikat pekerja mendukung perjuangan kaum tani. “Pemerintah lebih berpihak kepada korporasi-korporasi ketimbang memenuhi hak petani,” tegasnya.

Sedangkan Sekjen SBTPI, Abdul Rosyid, mengatakan anggotanya selain terdiri dari pekerja transportasi juga pekerja pelabuhan. Dari pantauannya di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rosyid melihat banyak produk pangan impor karena pemerintah membuka lebar-lebar pintu masuk barang impor. Merujuk kondisi itu Rosyid khawatir produk pangan yang dihasilkan kaum tani tidak sanggup bersaing dengan produk luar negeri. “Petani di negara kita karena tidak didukung kebijakan pemerintah jadi tidak bakal sejahtera,” ucapnya.

Untuk mendukung perjuangan petani Rosyid mengaku SBTPI siap melakukan aksi mulai dari demonstrasi sampai mogok kerja. Namun, ia berharap ke depan yang melakukan aksi tersebut bukan hanya dari pekerja, tapi juga petani dan kelompok masyarakat lainnya. “Kami di pelabuhan siap melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan nasional,” pungkasnya.

Tags: