Dia menilai, penyelundupan yang kerap terjadi akibat mekanisme kontrol yang tidak berjalan maksima. Boleh dibilang, sepanjang tak ada mekanisme kontrol yang optimal, penyelundupan bakal terus terjadi. Karenanya dalam menciptakan mekanisme kontrol tidaklah gampang. Tapi perlu adanya inovasi.
“Mulai dari payung hukum dan teknis dan kerja keras di lapangan,” ujarnya.
Terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat, data tersebut bukanlah alasan tepat untuk menaikkan harga Pertalite. Dia mempertanyakan bila menaikkan harga pertalite kemudian memangkas subsidi dan memberikan kompensasi kepada masyarakat dapat menjadi sebuah solusi?.
Yang pasti, kata Nailul, sekalipun pertalite dan solar menjadi naik harganya, masyarakat kelas menengah ke bawah tetap bakal menjadi pihak yang paling terdampak. Menurutnya, saat ini tingkat inflasi sedang tinggi, dan akan semakin tinggi jika ada kenaikan harga Pertalite dan Solar.
Menurutnya, pemerintah mesti mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, seperti mekanisme, besaran, jangka waktu penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) ataupun Bansos.
“Walaupun ada BLT, berapa yang harus diberikan per kepala?. Sampai kapan akan tetap diberikan? Kemudian bagaimana nasib untuk masyarakat rentan miskin yang sebelumnya tidak ada di daftar penerima bantuan? Itu kan semua harus dipertimbangkan,” katanya.
Dia berpendapat, pemerintah dapat melakukan banyak hal ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi. Seperti relokasi anggaran, menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Malahan dimata Nailul, pemerintah masih memiliki surplus Rp100 triliun. Angka tersebut sedianya masih dapat menambah anggaran subsidi BBM. Bahkan ada pula kebijakan relokasi anggaran yang dapat dilakukan pemerintah.
“Serta pembatasan distribusi BBM seperti pengaturan siapa yang berhak beli, dan mana yang tidak. Bisa menggunakan skema pembatasan cc, dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memiliki tiga skema. Pertama, menaikkan subsidi sampai mendekati Rp700 triliun dengan risiko semakin membebani fiskal. Kedua, pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dengan menentukan kategori yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi.
Ketiga, menaikkan harga BBM bersubsidi dengan bantalan sebagai kompensasi sosial. Pemerintah masih mengkaji dan belum memutuskan skema mana yang bakal ditempuh terhadap harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.