Rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dipastikan bakal berdampak pada kenaikan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan, kenaikan harga BBM diprediksi akan semakin memberatkan beban masyarakat kelas bawah. Oleh sebab itu, pemerintah mesti mengimbanginya dengan kompensasi yang bersifat permanen.
“Pertolongan pada masyarakat yang kena dampak rill kongkrit kami dukung. Kalau bisa permanen, jangan sebulan dua bulan. Karena efek inflasi jangka panjang. Karena itu kompensasi kesejahteraan yang dipukul kenaikkan BBM harus diberikan kompensasi permanen,” ujar Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung DPR, Kamis (6/11).
Pemerintahan Jokowi telah meluncurkan tiga ‘kartu sakti’, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Meski pemerintah membantah program ‘kartu sakti’ ini sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM, namun setidaknya peluncuran kartu tersebut tak berselang jauh dengan pengumuman kenaikan harga BBM nantinya.
Dikatakan Fahri, jika program ketiga ‘kartu sakti’ itu dianggap dapat meringankan atau menyelesaikan masalah, ia yakin DPR bakal mendukung kenaikan harga BBM. “Kalau kompensasinya masuk pasti kita dukung,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, terdapat perencanaan jangka panjang dalam upaya mencabut subsisdi BBM. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan rendah hingga tinggi memiliki kesamaan pandangan terkait dengan dampak kenaikan harga BBM. “Ini perlu pemikiran dan analisa bersama,” katanya.
Wakil Ketua DPR lainnya, Fadli Zon menambahkan, menaikan harga BBM dengan mengalokasikan subsidi ke bidang lain bukanlah cara yang kreatif. Pasalnya, pola tersebut sudah digunakan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di era pemerintahannya.
“Bukan sekedar menaikan saja. Kalau membagi-bagikan uang akan habis,” katanya.
Anggota DPR Teguh Juarno mengatakan, menaikan harga BBM tanpa menindak tegas penyelundup BBM tak akan berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan, sekalipun pemerintah memberikan kompensasi. Menurutnya, menaikan harga BBM perlu dipikirkan secara matang dampaknya terhadap masyarakat luas, khususnya yang berpenghasilan rendah.
Politisi Partai Amanat Nasional itu lebih jauh berpandangan, kompensasi yang diberikan pemerintah sebagai akibat pencabutan subsidi BBM mesti tepat sasaran. Jika tidak, masyarakat acapkali menjadi sasaran kegagalan program pemerintah. “Bilangnya rakyat biasa berkorban. Kalau katanya wong cilik, nanti wong cilik dikorbankan,” ujarnya.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Dyah Pitaloka mengatakan, pemerintah belum memutuskan tentang kenaikan harga BBM. Ia membantah bahwa pemerintahan Jokowi telah memberikan kompensasi terkait adanya KIS, KIP, dan KKS. Menurutnya, kompensasi diberikan setelah adanya keputusan kenaikan harga BBM.
“Belum ada keputusan kenaikan harga BBM, kok ada kompensasi,” katanya.
Partai tempat Rieke bernaung memang acapkali menentang keras kenaikan harga BBM saat rezim SBY berkuasa. Tiap kali rapat paripurna kenaikan harga BBM, Fraksi PDIP kerap melakukan walk out. Namun, di saat pemerintahan dipegang oleh PDIP dan berencana menaikan harga BBM, Rieke mengendus adanya upaya interpelasi yang disiapkan dalam Tatib DPR.
“Ini tak menuduh, tapi ada indikasi seperti itu,” ujarnya.
Kendati demikian, kata Rieke, PDIP belum menentukan sikap atas rencana pemerintah menaikan harga BBM. Ia menilai terdapat pihak yang kekeuh mendorong agar harga BBM segera dinaikan. Ia berharap pemerintahan Jokowi tetap waspada meski keputusan naik tidaknya harga BBM berada di tangan pemerintah. “Saya takut ini ditunggangi,” pungkasnya.
“Pertolongan pada masyarakat yang kena dampak rill kongkrit kami dukung. Kalau bisa permanen, jangan sebulan dua bulan. Karena efek inflasi jangka panjang. Karena itu kompensasi kesejahteraan yang dipukul kenaikkan BBM harus diberikan kompensasi permanen,” ujar Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung DPR, Kamis (6/11).
Pemerintahan Jokowi telah meluncurkan tiga ‘kartu sakti’, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Meski pemerintah membantah program ‘kartu sakti’ ini sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM, namun setidaknya peluncuran kartu tersebut tak berselang jauh dengan pengumuman kenaikan harga BBM nantinya.
Dikatakan Fahri, jika program ketiga ‘kartu sakti’ itu dianggap dapat meringankan atau menyelesaikan masalah, ia yakin DPR bakal mendukung kenaikan harga BBM. “Kalau kompensasinya masuk pasti kita dukung,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, terdapat perencanaan jangka panjang dalam upaya mencabut subsisdi BBM. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan rendah hingga tinggi memiliki kesamaan pandangan terkait dengan dampak kenaikan harga BBM. “Ini perlu pemikiran dan analisa bersama,” katanya.
Wakil Ketua DPR lainnya, Fadli Zon menambahkan, menaikan harga BBM dengan mengalokasikan subsidi ke bidang lain bukanlah cara yang kreatif. Pasalnya, pola tersebut sudah digunakan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di era pemerintahannya.
“Bukan sekedar menaikan saja. Kalau membagi-bagikan uang akan habis,” katanya.
Anggota DPR Teguh Juarno mengatakan, menaikan harga BBM tanpa menindak tegas penyelundup BBM tak akan berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan, sekalipun pemerintah memberikan kompensasi. Menurutnya, menaikan harga BBM perlu dipikirkan secara matang dampaknya terhadap masyarakat luas, khususnya yang berpenghasilan rendah.
Politisi Partai Amanat Nasional itu lebih jauh berpandangan, kompensasi yang diberikan pemerintah sebagai akibat pencabutan subsidi BBM mesti tepat sasaran. Jika tidak, masyarakat acapkali menjadi sasaran kegagalan program pemerintah. “Bilangnya rakyat biasa berkorban. Kalau katanya wong cilik, nanti wong cilik dikorbankan,” ujarnya.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Dyah Pitaloka mengatakan, pemerintah belum memutuskan tentang kenaikan harga BBM. Ia membantah bahwa pemerintahan Jokowi telah memberikan kompensasi terkait adanya KIS, KIP, dan KKS. Menurutnya, kompensasi diberikan setelah adanya keputusan kenaikan harga BBM.
“Belum ada keputusan kenaikan harga BBM, kok ada kompensasi,” katanya.
Partai tempat Rieke bernaung memang acapkali menentang keras kenaikan harga BBM saat rezim SBY berkuasa. Tiap kali rapat paripurna kenaikan harga BBM, Fraksi PDIP kerap melakukan walk out. Namun, di saat pemerintahan dipegang oleh PDIP dan berencana menaikan harga BBM, Rieke mengendus adanya upaya interpelasi yang disiapkan dalam Tatib DPR.
“Ini tak menuduh, tapi ada indikasi seperti itu,” ujarnya.
Kendati demikian, kata Rieke, PDIP belum menentukan sikap atas rencana pemerintah menaikan harga BBM. Ia menilai terdapat pihak yang kekeuh mendorong agar harga BBM segera dinaikan. Ia berharap pemerintahan Jokowi tetap waspada meski keputusan naik tidaknya harga BBM berada di tangan pemerintah. “Saya takut ini ditunggangi,” pungkasnya.