Protes Ojek Daring
Sebelumnya, wacana pemberlakuan ganjil genap bagi sepeda motor di DKI Jakarta mengemuka di masyarakat. Dalam salah satu poin di Ingub Nomor 66 Tahun 2019, ada perencanaan untuk memperluas penerapan gajil genap di Jakarta yang juga menyasar pengguna sepeda motor. Kondisi ini dikarenakan jumlah pemotor yang makin banyak dan dianggap berkontribusi meningkatkan polusi udara.
Atas hal tersebut, pengendara ojek daring (online) menolak rencana perluasan penerapan ganjil genap bagi kendaraan bermotor tersebut. Masih dilansir dari Antara, seorang pengojek daring Rusdi (32) beranggapan penerapan ganjil genap untuk sepeda motor akan berimbas mengurangi orderan.
“Saya minta Pak Anies untuk membatalkan rencana (perluasan ganjil genap untuk sepeda motor). Bisa makin sedikit orderan kalau dibatasi,” kata Rusdi.
Jika pembatasan itu tetap dilakukan, menurut Rusdi, tidak hanya mengurangi orderan, tetapi pengemudi juga akan kerepotan untuk mencari jalur alternatif. “Kalau itu jadi dilaksanakan, saya akan kesulitan untuk cari jalur alternatif untuk menghindari pembatasan itu. Sata ini hidup di jalanan tetapi hidup saya malah dibatasi,” kata Rusdi.
Begitu pula, pengojek daring lainnya. Ahmad Irawan (30) menilai aturan pembatasan ganjil genap untuk kendaraan motor tidak susuai dengan janji kampanye gubernur. “Dahulu saja waktu kampanye bilang keadilan untuk semuanya, eh, masa sudah jadi gubernur lupa,” kata Ahmad.
Jika pembatasan ganjil genap untuk motor diterapkan, pemerintah akan merugikan pihak ojek online karena pengguna layanan ojek daring banyak di kawasan ganjil genap. “Kami cari makan di jalanan. Kalau dibatasi, gimana? Harusnya pemerintah memperhatikan kami, apalagi hampir semua konsumen saya itu minta diantar ke kawasan yang akan dibatasi ganjil genap oleh Pemerintah,” kata Ahmad. (ant)