Fenomena perkawinan pasangan beda agama di Indonesia terus menjadi polemik. Terbaru, Pengadilan Negeri (PN) Tangerang belakangan telah mengesahkan permohonan pernikahan pasangan beda agama yang menikah di Singapura antara AD dan CM. Permohonan pengesahan perkawinan beda agama ini mendapat perhatian dari kalangan DPR.
Anggota Komisi VIII Bukhori Yusuf menilai pernikahan beda agama bertentangan dengan konstitusi dimana pembatasan HAM diperbolehkan sepanjang diatur dalam UU. Ia mengacu rumusan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
Menurutnya, hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif konstitusi tidak bermakna liberal, tapi dibatasi dengan pertimbangan moral, nilai-niilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Sementara Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Sedangkan dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan secara eksplisit mengatur perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. “Dengan begitu, putusan pengadilan yang mengesahkan nikah beda agama dengan dalih HAM sesungguhnya telah menyalahi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (2/12/2022).
Baca Juga:
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat nikah beda agama selain bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, juga menabrak ajaran Islam. Al Qur’an melarang pernikahan dengan pihak yang berlainan agama yakni Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Surah Al-Mumtahanah ayat 10.
Ia juga mengingatkan Musyawarah Nasional MUI VII pada bulan Juli tahun 2005 telah menerbitkan Fatwa No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Fatwa tersebut menetapkan perkawinan beda agama hukumnya adalah haram dan tidak sah. Dalam pertimbangannya, MUI menilai pernikahan beda agama yang banyak terjadi belakangan ini, hingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Lebih lanjut Bukhori menerangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kedudukannya tertuang dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, perkawinan beda agama dilarang sebagaimana diatur secara spesifik dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab VI Tentang Larangan Kawin. Pasal 40 huruf (c) KHI mengatur larangan melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu. Antara lain apabila sang wanita tidak beragama Islam.
Kemudian dalam Pasal 44 KHI secara tegas menyebutkan, “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Atas dasar itu, Bukhori berpandangan pernikahan beda agama tidak dapat dibenarkan lantaran melanggar hukum negara dan hukum agama. Karena itu, ia mengingatkan PN Tangerang agar tidak serampangan menerbitkan penetapan mengesahkan pernikahan beda agama.
“Selain dapat merendahkan, bahkan merusak ajaran Islam, tindakan itu bentuk pembangkangan terhadap negara,” ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR, Achmad Baidowi berpandangan penetapan PN Tangerang dengan pengesahan pernikahan beda agama tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 dan Pasal 8 UU 1/1974 secara tegas mensyaratkan sebuah perkawinan dianggap sah dengan yang seagama.
Menurutnya, UU 1/1974 senapas dengan Pasal 24 Deklarasi Kairo yang menyebutkan perkawinan menjadi wujud pengamalan akidah dan ibadah kepada Allah Subhanallahu Watta Ala. Karenanya, deklarasi tersebut menjadi hak internum umat Muslim yang tak bolehh dilanggar dan dirampas siapapun termasuk negara.
Bagi Wakil Ketua Baleg itu sebuah perkawinan tak dapat serta-merta mengatasnamakan HAM semata, kemudian melegalkan pernikahan beda agama. Sebab, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara tegas membatasi HAM melalui UU Perkawinan itu. Menurutnya, keberadaan Pasal 10 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan kehadiran negara memberi perlindungan terhadap tiap warga negara dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasinya telah diatur dalam UU 1/1974.
Menurut anggota Komisi VI DPR itu, UU 1/1974 yang telah diperbaharui dengan UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Sementara MUI bersama Dewan Dakwah turut sebagai pihak terkait untuk menangkis uji materi yang diajukan E. Ramos Petege melalui kuasa hukumnya Dixon Sanjaya dan Hans Poliman
Bagi Awi, begitu biasa disapa, Fraksi PPP bakal memperkuat posisi MUI dan Dewan Dakwah, serta membenarkan fatwa MUI, Muhammadiyah, dan Nahdllatul Ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama. Selanjutnya, Fraksi PPP bakal melayangkan uji materi UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. “Kita akan melakukan ‘serangan’ dengan melakukan uji materi UU Administrasi Kependudukan,” katanya.
Seperti diketahui, PN Tangerang dengan hakim tunggal Kamarudin Simanjuntak membuat penetapan dengan mengesahkan pernikahan pasangan beda agama di Singapura antara AD dan CM. PN tangerang juga memerintahkan Dukcapil Tangerang Selatan agar mencatatkan pernikahan tersebut. AD dan CM merupakan warga Indonesia. AD diketahui menikahi CM di Gereja Bukti Batok Presbyterian Chuch, Singapura pada 8 Juni 2022 lalu. Kemudian, pernikahan tersebut dicatatkan secara resmi di Kantor Pencatatan Perkawinan di Singapura (Registry of Marriages Singapore).