Institusi Polri terus didera persoalan jajarannya yang tersandung persoalan hukum. Mulai perwira tinggi hingga perwira pertama yang terlibat pelanggaran etik dan tindak pidana. Sebut saja mantan Kepala Divisi Profesi Pengamanan (Kadiv Propam) Ferdy Sambo dan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Kasus yang menjerat dua jenderal polisi itu harus dijadikan momentum dalam mereformasi Polri secara kultural dan struktural.
Ketua Setara Institusi, Hendardi mengatakan arahan langsung Presiden Joko Widodo terhadap 559 pejabat Polri dari tingkat Polda dan Polres menggambarkan kegelisahan publik terhadap kinerja institusi Polri dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Seperti menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta menegakkan hukum. Pengarahan massal seperti ini tampaknya kali pertama terjadi bagi Polri di masa Jokowi.
“Meskipun geram, Jokowi sesungguhnya masih sangat mempercayai Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu memimpin reformasi Polri,” ujarnya melalui keterangannya, Senin (17/10/2022).
Ia melihat Polri terjebak dengan tingginya prosentasi kepercayaan publik dan fluktuatif dari hasil survei kepuasan publik tanpa lebih dalam mendeteksi persoalan akut dan fundamental yang menuntut penyikapan holistik dan berkelanjutan. Alhasil, secara beruntun, berbagai persoalan di tubuh Polri menyeruak ke publik. Pasca kasus Ferdy Sambo, kontoroversi konsorsium 303, kegagalan pencegahan potensi kerusahan di Kanjuruhan, hingga teranyar kasus narkoba diduga menjerat petinggi Polri.
Dia menilai rangkaian peristiwa terus merusak kepercayaan publik, bahkan semakin melemahkan kinerja Polri. Tak hanya daya rusak internal yang mengoyak soliditas anggota dan pimpinan Polri, tapi daya rusak bagi publik lantara keadilan yang terusik. Sejumlah peristiwa beruntun berujung diragukannya profesionalitas dan imparsialitasnya Polri oleh publik. Secara sistematis dan masif gugatan atas kinerja Polri terus bergulir, termasuk kinerja Polri dalam penanganan terorisme.
“Tidak ada jalan lain bagi Polri, kecuali melakukan percepatan reformasi Polri dengan suatu desain komprehensif, berbasis bukti (evidence based), dan berkelanjutan,” sarannya.
Baca Juga: