Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Warga Lawan Terorisme mengecam tindakan teror yang dilakukan orang yang tidak bertanggungjawab di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (14/1). Perkumpulan yang terdiri dari latar belakang profesi yang berbeda-beda itupun juga mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan serta memproses kasus ini.
“Mengecam dengan keras segala tindakan yang mengganggu keamanan, ketentraman, serta menebar ketakutan dalam masyarakat,” kata Mantan Pimpinan KPK Jilid I, Erry Riyana Hardjapamekas saat membaca pernyataan sikap di Jakarta, Jumat (15/1).
Menurut Erry, tindakan teror yang menyebabkan ketakutan dan perasaan tidak aman bagi masyarakat mesti segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, Koalisi Warga Lawan Terorisme, kata Erry juga mendesak Presiden Joko Widodo beserta para menteri dan pimpinan lembaga terkait agar memastikan semua pelaku dan jaringan terkait teror ini segera ditangkap.
Bukan hanya itu, Koalisi Warga Lawan Terorisme juga mendorong Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti untuk mengejar serta menangkap para pelaku terkait teror di depan gedung sarinah maupun jaringannya secara tuntas. “Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab dan tidak satu tetespun darah yang layak serta halal ditumpahkan atas nama kejahatan dan terorisme,” tukas Erry.
Advokat Todung Mulya Lubis juga meminta kapabilitas dari aparat keamanan di negara Indonesia agar ditingkatkan. Sebab, ancaman-ancaman teror saat ini punya karakter yang berbeda dengan ancaman-ancaman teror yang terjadi pada waktu lampau. Menurutnya, ancaman-ancaman teror yang terjadi belakangan ini sulit sekali dideteksi serta ditangani.
“Tapi yang pasti adalah kemampuan intelijen serta kemampuan aparat kita mesti ditingkatkan. Tidak cukup hanya kita masyarakat kompak bersatu melawan tapi kemampuan mereka itu masih belum optimal digunakan,” ujar Todung.
Senior Partner dari firma hukum Lubis Santosa dan Maramis ini mencontohkan misalnya kasus yang terjadi di gedung World Trade Centre (WTC) di Amerika Serikat tahun 2001 silam. Menurutnya ancaman sejenis itulah yang kini dihadapi juga oleh Indonesia. Karenanya, selain masyarakat mesti kompak dan bersatu menghadapi ini akan tetapi kemampuan aparat keamanan di Indonesia wajib diperhatikan.
“Saya masih yakin bahwa banyak hal-hal yang bisa dibuat dalam bidang intelijen soal bahaya-bahaya atau ancaman-ancaman yang akan dihadapi ke depan,” harapnya.
Terlepas dari hal itu, Todung menilai sebetulnya kondisi seperti ini ‘lumrah’ terjadi di negara yang menerapkan sistem demokrasi. Sebab, ia mengibaratkan sistem demokrasi ini sebagai rumah bagi kaum yang sifatnya pluralis. Dari kondisi yang plural ini, ia berasumsi akan banyak potensi-potensi ancaman yang muncul dari kelompok yang radikal di suatu negara.
Selain itu, yang menjadi ‘petugas keamanan’ di suatu negara sebenarnya telah didelegasikan kepada aparat keamaan terkait, semisal Kepolisian serta Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, Todung tidak mau kalau tanggung jawab itu sepenuhnya dipegang oleh aparat saja, tapi masyarakat sipil juga turut bertanggungjawab untuk mengawal keamanan di suatu negara.
“Kalau kita menyerahkan ini, ini bukan blanko cek yang diserahkan kepada masyarakat. Tapi aparat punya tanggung jawab, kita sebagai masyarakat sipil juga punya tanggung jawab,” sebutnya.
Seiring kemampuan aparat keamanan ditingkatkan, lanjut Todung, semua masyarakat bersama-sama secara kompak ikut mengawal keamanan. Namun, ketika kemampuan aparat keamanan masih minim, ia khawatir akan ancaman-ancaman yang mungkin dihadapi ke depan.
“Kita harus menangkal bahaya-bahaya dari kelompok yang tidak demokratis ini dengan meningkatkan kemampuan aparat-aparat kepolisian, intelijen, TNI, dan masyarakat sipil untuk bergandengan tangan. Tidak cukup hanya kita masyarakat kompak bersatu melawan tapi kemampuan mereka itu masih belum optimal digunakan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berdiam diri dalam menyikapi kejadian yang menelan korban hingga tujuh orang itu. Menurutnya, masyarakat sebaiknya vokal berbicara dalam menyuarakan penolakan hingga kecaman terhadap aksi yang tidak bertanggung jawab seperti yang terjadi di depan gedung sarinah kemarin.
“Sebab kalau yang moderat diam saja, nanti opininya akan dikuasai semua oleh mereka. Mari kawan-kawan yang moderat yang selama ini diam harus lebih aktif lagi bicara,” tutup Komaruddin.
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Warga Lawan Terorisme juga mengajak masyarakat, aktivis, pengusaha, hingga pemuka agama untuk bergandengan tangan menjaga perdamaian di kalangan masyarakat. Koalisi juga berharap agar semua kalangan bersama-sama meluruskan pemahaman berbangsa serta menangkal konspirasi menyesatkan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
“Mengecam dengan keras segala tindakan yang mengganggu keamanan, ketentraman, serta menebar ketakutan dalam masyarakat,” kata Mantan Pimpinan KPK Jilid I, Erry Riyana Hardjapamekas saat membaca pernyataan sikap di Jakarta, Jumat (15/1).
Menurut Erry, tindakan teror yang menyebabkan ketakutan dan perasaan tidak aman bagi masyarakat mesti segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, Koalisi Warga Lawan Terorisme, kata Erry juga mendesak Presiden Joko Widodo beserta para menteri dan pimpinan lembaga terkait agar memastikan semua pelaku dan jaringan terkait teror ini segera ditangkap.
Bukan hanya itu, Koalisi Warga Lawan Terorisme juga mendorong Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti untuk mengejar serta menangkap para pelaku terkait teror di depan gedung sarinah maupun jaringannya secara tuntas. “Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab dan tidak satu tetespun darah yang layak serta halal ditumpahkan atas nama kejahatan dan terorisme,” tukas Erry.
Advokat Todung Mulya Lubis juga meminta kapabilitas dari aparat keamanan di negara Indonesia agar ditingkatkan. Sebab, ancaman-ancaman teror saat ini punya karakter yang berbeda dengan ancaman-ancaman teror yang terjadi pada waktu lampau. Menurutnya, ancaman-ancaman teror yang terjadi belakangan ini sulit sekali dideteksi serta ditangani.
“Tapi yang pasti adalah kemampuan intelijen serta kemampuan aparat kita mesti ditingkatkan. Tidak cukup hanya kita masyarakat kompak bersatu melawan tapi kemampuan mereka itu masih belum optimal digunakan,” ujar Todung.
Senior Partner dari firma hukum Lubis Santosa dan Maramis ini mencontohkan misalnya kasus yang terjadi di gedung World Trade Centre (WTC) di Amerika Serikat tahun 2001 silam. Menurutnya ancaman sejenis itulah yang kini dihadapi juga oleh Indonesia. Karenanya, selain masyarakat mesti kompak dan bersatu menghadapi ini akan tetapi kemampuan aparat keamanan di Indonesia wajib diperhatikan.
“Saya masih yakin bahwa banyak hal-hal yang bisa dibuat dalam bidang intelijen soal bahaya-bahaya atau ancaman-ancaman yang akan dihadapi ke depan,” harapnya.
Terlepas dari hal itu, Todung menilai sebetulnya kondisi seperti ini ‘lumrah’ terjadi di negara yang menerapkan sistem demokrasi. Sebab, ia mengibaratkan sistem demokrasi ini sebagai rumah bagi kaum yang sifatnya pluralis. Dari kondisi yang plural ini, ia berasumsi akan banyak potensi-potensi ancaman yang muncul dari kelompok yang radikal di suatu negara.
Selain itu, yang menjadi ‘petugas keamanan’ di suatu negara sebenarnya telah didelegasikan kepada aparat keamaan terkait, semisal Kepolisian serta Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, Todung tidak mau kalau tanggung jawab itu sepenuhnya dipegang oleh aparat saja, tapi masyarakat sipil juga turut bertanggungjawab untuk mengawal keamanan di suatu negara.
“Kalau kita menyerahkan ini, ini bukan blanko cek yang diserahkan kepada masyarakat. Tapi aparat punya tanggung jawab, kita sebagai masyarakat sipil juga punya tanggung jawab,” sebutnya.
Seiring kemampuan aparat keamanan ditingkatkan, lanjut Todung, semua masyarakat bersama-sama secara kompak ikut mengawal keamanan. Namun, ketika kemampuan aparat keamanan masih minim, ia khawatir akan ancaman-ancaman yang mungkin dihadapi ke depan.
“Kita harus menangkal bahaya-bahaya dari kelompok yang tidak demokratis ini dengan meningkatkan kemampuan aparat-aparat kepolisian, intelijen, TNI, dan masyarakat sipil untuk bergandengan tangan. Tidak cukup hanya kita masyarakat kompak bersatu melawan tapi kemampuan mereka itu masih belum optimal digunakan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berdiam diri dalam menyikapi kejadian yang menelan korban hingga tujuh orang itu. Menurutnya, masyarakat sebaiknya vokal berbicara dalam menyuarakan penolakan hingga kecaman terhadap aksi yang tidak bertanggung jawab seperti yang terjadi di depan gedung sarinah kemarin.
“Sebab kalau yang moderat diam saja, nanti opininya akan dikuasai semua oleh mereka. Mari kawan-kawan yang moderat yang selama ini diam harus lebih aktif lagi bicara,” tutup Komaruddin.
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Warga Lawan Terorisme juga mengajak masyarakat, aktivis, pengusaha, hingga pemuka agama untuk bergandengan tangan menjaga perdamaian di kalangan masyarakat. Koalisi juga berharap agar semua kalangan bersama-sama meluruskan pemahaman berbangsa serta menangkal konspirasi menyesatkan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.