Dalam keterangannya kepada hukumonline, Rambun Tjajo selaku kuasa hukum Karaha Bodas Company LLC (KBC) mengungkapkan bahwa pihak KBC telah mengajukan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Memori tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan PN Jakpus pada Senin (23/9).
"Intinya, kami ingin membuktikan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai, bertindak melampaui kewenangannya dan salah menerapkan hukum," ungkap Rambun. Secara prosedural misalnya, pihak Karaha Bodas menilai bahwa gugatan Pertamina untuk meminta pembatalan putusan arbitrase Jenewa telah salah sejak awal.
Rambun beralasan bahwa Pertamina mengajukan format gugatan ke PN Jakpus. Padahal berdasarkan Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase), format yang diajukan adalah permohonan, bukan gugatan. Lagi pula, untuk putusan arbitrase internasional harus didaftarkan terlebih dahulu oleh arbiter atau kuasanya.
Pertamina dinilai bukanlah pihak yang memiliki kapasitas untuk mendaftarkan putusan arbitrase Jenewa, mengingat mereka bukanlah arbiter atau kuasanya. Dan dalam proses persidangan, pihak KBC mengungkapkan bahwa bukti putusan arbitrase tersebut telah didaftarkan sama sekali tidak diajukan ke persidangan.
Konvensi New York
Rambun juga menyoroti putusan PN Jakpus tanggal 27 Agustus 2002 lalu yang dalam pertimbangan hukumnya mencampuradukkan antara pembatalan dengan penolakkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Padahal, pembatalan putusan arbitrase dan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase membawa konsekuensi dan upaya hukum yang berbeda.
"Majelis seolah-oleh menganggap bahwa pembatalan dan penolakan putusan arbitrase internasional merupakan tindakan yang sama," tuturnya. Ia juga merasa aneh ketika salah satu dasar hukum yang dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa adalah Konvensi New York Tahun 1958 yang telah diratifikasi melalui Keppres No.34/1981.
Sepengetahuannya, Konvensi New York sama sekali tidak mengatur masalah pembatalan, melainkan hanya mengatur mengenai penolakkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Alasan untuk membatalkan putusan abitrase, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase, hanya ada 3. Di luar itu, dirinya berpendapat tidak dapat diajukan permohonan pembatalan.
Persoalan hukum biasa
Pada kesempatan yang berbeda, Simson Pandjaitan yang menjadi tim kuasa hukum Pertamina mengungkapkan bahwa sebagai tindak lanjut putusan PN Jakpus bulan lalu, pihak Pertamina telah menginformasikan secara tertulis putusan tersebut ke yurisdiksi lain yang tersangkut sengketa antara KBC dengan Pertamina.
Direncanakan pada akhir September ini akan diadakan hearing di Pengadilan Singapura dan Hongkong untuk menjelaskan keberadaan putusan PN Jakpus yang telah membatalkan putusan arbitrase Jenewa. Untuk di Pengadilan Houston, Amerika, hearing akan diadakan pada awal bulan depan.
Mengomentari masalah prosedural pendaftaran putusan arbitrase yang dijadikan salah satu poin keberatan KBC dalam memori kasasinya, Simson berpendapat bahwa harus dibedakan antara pendaftaran untuk pelaksanaan dan pendaftaran untuk pembatalan.
"Ketentuan pembatalan dan pendaftaran tidak sama. Yang Pertamina lakukan adalah pendaftaran untuk pembatalan, jadi tidak perlu mengikuti prosedur pendaftaran untuk pelaksanaan," jelas Simson kepada hukumonline.
Ia menambahkan bahwa bagi Pertamina, putusan PN Jakpus membawa pengaruh positif karena argumentasi Pertamina yang menyebutkan bahwa putusan arbitrase Jenewa cacat hukum telah diterima oleh Pengadilan.
Baginya, pembatalan putusan arbitrase seperti yang terjadi pada sengketa antara KBC dan Pertamina adalah persoalan hukum yang biasa. Lagi pula, aturan dalam UU Arbitrase mengenai pembatalan tersebut tidak berbeda dengan UU Arbitrase di Amerika.