Kapolri Bambang Hendarso Danuri tak hadir saat Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Kementerian Koordiator Bidang Polhukham, Senin (23/8). Hanya staf ahli Kapolri Inspektur Jenderal Anton Bahrul Alam dan seorang perwira lain yang datang membahas insiden sengketa perbatasan maritim Indonesia-Malaysia di Selat Malaka.
Ketika dikonfirmasi mengenai ketidakhadiran BHD, Menkopolhukham Djoko Suyanto mengatakan dengan singkat, “Mungkin ada keperluan lain”. Djoko tak menjelaskan lebih lanjut ketidakhadiran Kapolri dalam forum pembahasan sengketa perbatasan maritim di Selat Malaka itu. Padahal, Rakortas dihadiri oleh seluruh jajaran menteri dalam lingkup Kementerian Koordinasi Polhukham serta beberapa Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Selain Menkopolhukham, hadir pula Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Panglima TNI Djoko Santoso, dan Kepala Staf TNI-AL Laksamana Agus Suharto.
Menkopolhukham menambahkan, Presiden sudah menerima sejumlah nama untuk dicalonkan menggantikan Kapolri. Selanjutnya Djoko mengatakan Presiden yang akan menyeleksi dan menentukan salah satu diantaranya sebagai pengganti BHD. "Itu kewenangan penuh Presiden," tegas Djoko.