Institusi Kepolisian di bawah kepempimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sedang menjadi sorotan publik. Ini sehubungan dengan kasus pembunuhan Brigadir Nopriyansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang pelakunya berasal dari personil Polri sendiri. Bak simalakama, Kapolri tengah berupaya serius dan “menyapu bersih” sejumlah personilnya yang terlibat atau ikut serta dalam upaya menghilangkan jejak peristiwa pembunuhan tersebut.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Moch Mahfud MD menilai pemerintah mengapresiasi langkah Polri di bawah tampuk kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mengusut dan membongkar tabir pembunuhan Brigadir J. Bagi Mahfud, keseriusan dan komitmen Kapolri ditunjukkan dalam membongkar kasus ini dengan menetapkan mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J akibat ditembak.
“Pemerintah mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, khususnya Kapolri yang telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang,” ujarnya dalam konferensi pers melalui kanal Youtube Kemenkopolhukam, Selasa (9/8/2022) malam.
Baca Juga:
- Ferdy Sambo Tersangka Utama Pembunuhan Brigadir J
- Menilik Aturan Penempatan Khusus Anggota Polri yang Diduga Langgar Etik
- Kasus Pembunuhan Brigadir J, Mahfud MD Yakin Ada Tersangka Aktor Intelektual
Mahfud berpandangan penanganan kasus tersebut oleh Polri dianalogikan seperti menangani ibu yang hendak melahirkan. Tapi praktiknya, dokter mengalami kesulitan. Alhasil, dokter pun terpaksa melakukan operasi sesar. Analogi tersebut menggambarkan betapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Tim Khusus (Timsus) bentukannya serta Inspektorat Khusus (Itsus) berhasil mengeluarkan bayi dari perut sang ibu.
Bayi tersebut dianalogikan Ferdy Sambo yang ditetapkan sebagai tersangka dan menyusun skenario dan memerintahkan pembunuhan yang boleh jadi didahului dengan perencanaan. Dia berpendapat selain mengusut pidana, terdapat 31 personil yang diproses secara etik. Bahkan, bila terdapat unsur perbuatan pidana bakal diserahkan ke Bareskrim untuk diproses. “Tindakan tersebut bukti Polri menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat. Polri bersungguh-sunggu mendengar masukan publik.”
Pemerintah berharap betul agar penyelesaian kasus kematian Brigadir J oleh Polri dilakukan dengan tetap tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu atau tebang pilih. Sebab, langkah tersebut menjadi upaya membangun institusi Polri yang bersih dan dipercaya publik.
Terpisah, Ketua Setara Institute for Democracy dan Peace, Hendardi menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lulus ujian terberat atas badai yang menerpa Polri. Penetapan tersangka Ferdy Sambo membuktikan diplomasi kejujuran, transparansi, dan kinerja berbasis data menghasilkan kesimpulan serta fakta melalui bukti permulaan yang cukup telah terjadi pembunuhan terhadap Brigadir J dengan dugaan pelaku utama mantan Kadiv Propam itu.
Ia melihat Polri sempat sangat berhati-hati melangkah dalam penanganan kasus tersebut. Sebab peristiwa tersebut terkait dengan perwira tinggi (Pati) Polri yang berprestasi. Tapi faktanya ada upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum atau obstruction of justice. Terlebih, banyaknya informasi di masyarakat yang berdampak penyidikan menjadi terhambat.
“Di tengah menurunnya kepercayaan publik pada institusi Polri, kasus ini sungguh menjadi ujian terberat bagi Kapolri, meskipun akhirnya Jenderal Listyo Sigit Prabowo lulus dari ujian tersebut,” ujarnya memberi apresiasi.
Hendardi berpendapat keterlibatan Ferdy Sambo dalam kasus tersebut menjadi pembelajaran berharga terkait anggota Polri sebagai penegak hukum pun dapat saja terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum. Menurutnya, dalam sebuah korps, bakal selalu ada naughty cop dan clean cop.
“Tetapi, sebagai sebuah instrumen penegakan hukum, institusi Polri tetap harus menjalankan tugas legal dan konstitusionalnya menegakkan keadilan. Polri harus diawasi dan dikritik, tetapi sebagai sebuah mekanisme tentu harus dipercaya,” lanjutnya.
Lebih lanjut Hendardi berpendapat langkah maju Polri dalam penanganan kasus tersebut telah memutus berbagai spekulasi dan politisasi yang mengkaitkan peristiwa dengan banyak hal di luar isu pembunuhan itu sendiri. Kendatipun motif pembunuhan belum terungkap, tapi penetapan tersangka Ferdy Sambo telah memusatkan kepemimpinan penyidikan polri mengalami kemajuan signifikan. Serta memutus politisasi oleh banyak pihak yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan.
“Capaian ini bukan hanya ditujukan untuk menjaga citra Polri semata, tetapi yang utama menunjukkan bahwa kinerja instrumen keadilan ini masih bekerja dan dipercaya,” katanya.
Sebagaimana diketahui, penyidik Timsus Polri telah menetapkan empat orang tersangka. Pertama, Bharada E telah melakukan penembakan terhadap korban Brigadir J. Kedua, Bripka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Ketiga, KM turut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J.
Keempat, Ferdy Sambo ditengarai menyuruh melakukan dan menskenariokan peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinas Kadiv Propam di Duren Tiga Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam, keempat tersangka dengan perannya masing-masing, penyidik menerapkan Pasal 340 subsider Pasal 338 jo Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.