“Sekarang itu sudah lazim diminta NIB, bahkan edisi terbaru. Dengan nilai tender yang mencapai Rp100 miliar, UMKM peluangnya jadi lebih besar dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mencari kesempatan,” tambahnya.
Dan keuntungan paling penting adalah UMKM mendapatkan akses pendanaan ke sektor perbankan serta bergabung dengan marketplace. Persyaratan dokumen legalitas merupakan hal umrah yang harus dipenuhi saat ingin mengajukan kredit ke perbankan.
“Jadi pendanaan adalah salah satu yang penting dan strategis. Biasanya perbankan atau institusi keuangan, kalau memang mau memberikan pinjaman mereka pasti akan tanya dokumen legalitas terbaru. Kalau bukan yang terbaru mereka enggak akan mengambil risiko. Karena bank khususnya mereka sangat hati-hati untuk memberikan pinjaman atau pendanaan. Jadi kalau persyaratannya harus sesuai dengan perizinan terbaru ya pasti itu jadi persyaratan,” katanya.
Sebelumnya Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono menekankan, Kementerian Perdagangan mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat naik kelas dengan menerapkan standardisasi dan bahkan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing produk.
"Kementerian Perdagangan berkomitmen meningkatkan kompetensi dan kualitas UMKM dalam bidang standardisasi dan pengendalian mutu. UMKM perlu meningkatkan dan menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan sehingga kualitasnya dapat memenuhi persyaratan standar/teknis di nasional maupun internasional. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk. Diharapkan dengan standardisasi dan sertifikasi, UMKM dapat masuk menjadi bagian dari rantai perdagangan global," jelas Veri dilansir dalam laman resmi Kemendag, Rabu (23/11).
Veri melanjutkan, Kemendag melakukan sosialisasi sebagai bentuk komitmen Kemendag yang bersinergi dengan mitra kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Tujuannya agar pelaku usaha dan masyarakat di Kota Bekasi mendapatkan wawasan dan pengetahuan terkait standardisasi dan membangun citra produk.
Hal ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar dan lebih baik lagi dalam pemastian mutu barang, baik barang yang dikenai Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib maupun barang yang berpotensi ekspor.