Memasuki bulan ketujuh di tahun 2014, suasana pemilihan umum (pemilu) masih sangat kentara. Bedanya, pemilu sudah beranjak dari legislatif ke presiden dengan memuncul dua kandidat utama yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Sebelum hari-H pemungutan suara, ajang pemilu presiden diramaikan dengan berita tentang harta kekayaan masing-masing kandidat.
Usai hari pemungutan suara, lembaga hitung cepat dan survei berlomba-lomba memamerkan data mereka tentang hasil sementara penghitungan suara pemilu presiden. Tidak hanya lingkup dalam negeri, hasil penghitungan suara luar negeri juga mulai dilansir dengan merujuk pada data Indonesia Diaspora Network.
Selain ramai pemberitaan seputar hasil pemungutan suara, aksi saling serang melalui jalur hakum antara pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun pendukung mereka juga menghiasi bulan Juli 2014. Kontras dan sejumlah LSM melaporkan kecurangan pemilu presiden ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejadian paling mencengangkan pasca pemungutan suara adalah pernyataan menarik diri dari pihak Prabowo.
Di luar urusan pemilu presiden, pada bulan Juli, Pemerintah Indonesia tengah disibukkan dengan gugatan yang dilayangkan perusahaan tambang multinasional, Newmont. Untuk menghadapi sengketa di forum arbitrase, pihak pemerintah mengaku sudah menyiapkan tim pengacara, meskipun dirahasiakan identitasnya.
Bulan Agustus 2014, perhatian publik mengarah ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), tempat berlangsungnya sidang permohonan perselisihan hasil pemilu presiden. Prabowo-Hatta yang dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperoleh suara lebih sedikit dari Jokowi-JK, ‘menggugat’ ke MK. Sedari awal, Ketua MK Hamdan Zoelva menegaskan bahwa lembaganya netral dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun.
Tepat sesuai jadwal, 21 Agustus 2014, MK akhirnya membacakan putusan atas permohonan perselisihan hasil pemilu presiden yang diajukan Prabowo-Hatta. Sebagaimana diprediksi banyak kalangan, permohonan Prabowo-Hatta kandas, dan kemenangan Jokowi-JK pun tak tergoyahkan. Simultan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membacakan putusan yang isinya menghukum sembilan penyelenggara pemilu.
Walaupun tidak ‘seheboh’ pertarungan politik di MK, KPK membuat gebrakan di bulan Agustus 2014 dengan menetapkan Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang sebagai tersangka. Bonaran diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait sengketa pilkada di MK.
Penghujung bulan Agustus 2014, sejumlah anak muda menciptakan kehebohan dengan mengajukan judicial review UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mereka ingin perkawinan beda agama tidak terhalang oleh UU Perkawinan.
Ketika pemberitaan pemilu presiden mulai mereda, di bulan September 2014, dunia advokat justru memanas terkait pembahasan RUU Advokat. Dua kubu saling unjuk pendapat dan aksi menolak dan menetang RUU Advokat. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berdiri di posisi yang menolak, sedangkan Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebaliknya.
Usai hari pemungutan suara, lembaga hitung cepat dan survei berlomba-lomba memamerkan data mereka tentang hasil sementara penghitungan suara pemilu presiden. Tidak hanya lingkup dalam negeri, hasil penghitungan suara luar negeri juga mulai dilansir dengan merujuk pada data Indonesia Diaspora Network.
Selain ramai pemberitaan seputar hasil pemungutan suara, aksi saling serang melalui jalur hakum antara pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun pendukung mereka juga menghiasi bulan Juli 2014. Kontras dan sejumlah LSM melaporkan kecurangan pemilu presiden ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejadian paling mencengangkan pasca pemungutan suara adalah pernyataan menarik diri dari pihak Prabowo.
Di luar urusan pemilu presiden, pada bulan Juli, Pemerintah Indonesia tengah disibukkan dengan gugatan yang dilayangkan perusahaan tambang multinasional, Newmont. Untuk menghadapi sengketa di forum arbitrase, pihak pemerintah mengaku sudah menyiapkan tim pengacara, meskipun dirahasiakan identitasnya.
Bulan Agustus 2014, perhatian publik mengarah ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), tempat berlangsungnya sidang permohonan perselisihan hasil pemilu presiden. Prabowo-Hatta yang dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperoleh suara lebih sedikit dari Jokowi-JK, ‘menggugat’ ke MK. Sedari awal, Ketua MK Hamdan Zoelva menegaskan bahwa lembaganya netral dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun.
Tepat sesuai jadwal, 21 Agustus 2014, MK akhirnya membacakan putusan atas permohonan perselisihan hasil pemilu presiden yang diajukan Prabowo-Hatta. Sebagaimana diprediksi banyak kalangan, permohonan Prabowo-Hatta kandas, dan kemenangan Jokowi-JK pun tak tergoyahkan. Simultan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membacakan putusan yang isinya menghukum sembilan penyelenggara pemilu.
Walaupun tidak ‘seheboh’ pertarungan politik di MK, KPK membuat gebrakan di bulan Agustus 2014 dengan menetapkan Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang sebagai tersangka. Bonaran diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait sengketa pilkada di MK.
Penghujung bulan Agustus 2014, sejumlah anak muda menciptakan kehebohan dengan mengajukan judicial review UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mereka ingin perkawinan beda agama tidak terhalang oleh UU Perkawinan.
Ketika pemberitaan pemilu presiden mulai mereda, di bulan September 2014, dunia advokat justru memanas terkait pembahasan RUU Advokat. Dua kubu saling unjuk pendapat dan aksi menolak dan menetang RUU Advokat. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berdiri di posisi yang menolak, sedangkan Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebaliknya.
| Tanggal | Peristiwa |
| Juli | |
| 1 |
Di balik penampilannya yang sederhana, calon presiden Joko Widodo ternyata memiliki harta kekayaan kompetitornya, Prabowo Subianto. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53b2cd244ad53/harta-kekayaan-prabowo-di-atas-jokowi |
| 3 |
Ketika terjadi sengketa internasional pun, pemerintah masih harus menyiapkan pengacara yang paham arbitrase dan pertambangan. Itu pula yang dilakukan pemerintah saat menghadapi sengketa dengan Newmont. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53b5213d50b89/digugat-newmont--pemerintah-siapkan-pengacara |
| 11 |
Dua hari setelah hari pemungutan suara, Indonesia Diaspora Network melansir data yang memunculkan nama Jokowi-JK sebagai pemenang sementara di lima benua. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53bf6a6e90d78/ini-hasil-sementara-pilpres-2014-di-5-benua-versi-idn |
| 10 |
Sejumlah tokoh menjadi sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk kasus bail out Century. Mereka mendesak agar kebijakan bail out Century tak dikriminalisasi. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53beac83dc525/jadi-amicus-curiae--todung-cs--jangan-kriminalisasikan-kebijakan-bailout-century |
| 15 |
Kontras dan sejumlah LSM melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPK. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53c53eb4a0aab/lsm-laporkan-dugaan-kecurangan-pilpres-ke-kpk |
| 17 |
Meskipun mendapat sahabat pengadilan, terdakwa kasus bail out Century, Budi Mulya, tetap mendapat ganjaran berat dari hakim. Vonis 10 tahun dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53c78e70831d1/terbukti-beriktikad-buruk--budi-mulya-divonis-10-tahun-penjara |
| 19 |
Kisruh RUU Advokat bermuara para gugatan. Yang digugat adalah anggota DPR yang ikut menyusun RUU. Penggugat mengajukan vexatious litigation. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt535210943deea/ivexatious-litigation-i-ala-advokat-peradi |
| 22 |
Pernyataan Prabowo Subianto menarik diri dari proses perhitungan hasil pilpres menuai perdebatan. Selain dianggap tak gentle mengakui kekalahan, ia siap terkena proses hukum. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53ce4e79929b9/mundur-dari-proses-pilpres--prabowo-terancam-pidana |
| Agustus | |
| 5 |
Mahkamah Konstitusi menjadi ajang terakhir sengketa Pilpres. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva – hakim yang berlatar belakang parpol—menyatakan MK tak bisa diintervensi. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53e0f64ab4181/mk-tegaskan-tak-bisa-diintervensi. |
| 15 |
UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD menuai kontroversi. Banyak pihak merasa dirugikan dan menempuh upaya judicial review. Salah satunya datang dari DPD. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53ee058408a23/akhirnya--dpd-gugat-uu-md3. |
| 20 |
KPK menetapkan Bupati Tapanuli Tengah yang sebelumnya berprofesi sebagai advokat, Bonaran Situmeang, sebagai tersangka kasus pengurusan sengketa pilkada di MK. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53f475403a560/bonaran-situmeang-tersangka-korupsi-pengurusan-sengketa-pilkada-di-mk. |
| 21 |
MK membacakan putusan sengketa Pilpres. Sedangkan DKPP membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53f5ca9c2bef6/mk--pembukaan-kotak-suara-dan-dpktb-sah http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53f5d29e6e6ad/dkpp-pecat-sembilan-petugas-penyelenggara-pemilu |
| 27 |
Wow, advokat asing diwajibkan ikut kelas khusus sebelum mereka ujian. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fd99fe488a9/peradi-wajibkan-advokat-asing-ikuti-pkaa-sebelum-ujian. |
| 28. |
Mahasiswa dan alumnus FHUI mengajukan permohonan judicial review UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Kawin beda agama mencuat lagi. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53feb4141a5b9/mahasiswa-fh-ingin-kawin-beda-agama-dilegalkan. |
| 29 |
Kapolri Sutarman mengancam meja hijaukan anggota Kompolnas Adrianus Meliala atas pernyataan Adrianus mengenai setoran ke atasan yang lazim di lingkungan Polri. Adrianus akhirnya meminta maaf. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54008918d511e/kapolri-ancam-meja-hijaukan-adrianus-meliala. |
| September | |
| 1 |
Kasus Florence Sihombing meledak, menimbulkan kontroversi. Amukan Florence di SPBU pada 27 Agustus dan kata-kata bernada melecehkan lewat medsos membuat polisi bertindak dengan menahan mahasiswa magister notariat UGM itu. Pada awal September, kasusnya mendapat perhatian besar media massa lokal dan nasional. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540422c3b9e0b/fh-ugm-upayakan-penangguhan-penahanan-florence |
| 4 |
Panja RUU Advokat menolak kehadiran organisasi advokat dalam rapat pembahasan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54084010d3ee4/panja-ruu-advokat-tolak-organisasi-advokat-ikut-rapat |
| 9 | Tuntut kesejahteraan, jaksa mengancam melakukan mogok kerja sehari. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540ed4fd4f2ff/tuntut-kesejahteraan-diperhatikan--jaksa-akan-mogok-sidang-sehari |
| 11 |
Demo menolak pengesahan RUU Advokat tak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga hingga ke sejumlah daerah. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54117f58f0c4b/demo-advokat-tolak-ruu-menjalar-ke-daerah |
| 17. |
Advokat somasi Jokowi karena inkonsistensi penyusunan kabinet. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt541933a95142b/advokat-somasi-jokowi-terkait-inkonsistensi-kabinet |
| 20 |
Tak ada agenda pengesahan RUU Advokat dalam daftar agenda sidang paripurna terakhir DPR masa bakti 2009-2014. RUU itu akhirnya memang tak jadi disahkan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt541d233c3b9c8/ruu-advokat-tak-masuk-jadwal-paripurna |
| 24 |
DPR akhirnya mengesahkan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK sudah lama menyuarakan revisi untuk memperkuat basis perlindungan kepada saksi korban khususnya whistleblower. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5422a2e761919/ruu-psk-jadi-uu--era-baru-perlindungan-saksi-dan-korban |
| 24 |
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5423862088dc9/divonis-8-tahun-penjara--anas-minta-waktu-istikharah |