Triwulan pertama di tahun 2014, berita-berita peristiwa hukum didominasi oleh sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu peristiwa penting di bulan Januari adalah penahanan Anas Urbaningrum. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu ditahan tanpa didampingi pengacara.
Buntut dari kasus Anas, masih di bulan yang sama, Tim Advokat dan Konsultan Hukum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga mensomasi pihak-pihak yang dinilai telah membuat penyataan keliru dan termuat dalam media. Termasuk menjadi pihak yang disomasi, ekonom Rizal Ramli merespon dengan menyebut somasi itu berlebihan.
Bulan Januari ditutup dengan keberhasilan KPK menangkap Anggoro Widjojo yang sebelumnya dinyatakan buron selama lima tahun ke luar negeri.
Memasuki Februari, KPK menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait proses pembahasan RKUHAP dan RKUHP. Melalui surat tersebut, KPK meminta penundaan pembahasan RKUHAP dan RKUHP karena dua RUU itu dianggap berpotensi melemahkan taji pemberantasan korupsi yang dimiliki KPK.
Beberapa hari sebelum Hari Valentine, terpidana 20 tahun penjara dalam kasus kepemilikan mariyuana, Schapelle Leigh Corby mendapat kado istimewa berupa status bebas bersyarat dari Lapas Kelas II A Kerobokan, Denpasar. Keputusan pemerintah ini langsung menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Pada 12 Februari, dunia hukum Indonesia kehilangan salah satu figur terbaiknya. Mohammad Fajrul Falaakh SH, MH, Msc yang menjabat Komisioner Komisi Hukum Nasional (KHN) wafat Rabu sekira jam 13.00 di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta.
Peristiwa hukum di bulan Maret, diawali dengan terpilihnya Wahiduddin Adams dan Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Di tanggal yang sama, MK membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali.
Pada 12 Maret, Pengadilan pajak mengumumkan bahwa jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak cenderung mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Dalam sepuluh tahun terakhir, penurunan hanya terjadi pada 2005 dan 2010. Pada 2005 jumlah berkas yang masuk mencapai 2.613, turun dari 2.925 tahun sebelumnya.
Buntut dari kasus Anas, masih di bulan yang sama, Tim Advokat dan Konsultan Hukum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga mensomasi pihak-pihak yang dinilai telah membuat penyataan keliru dan termuat dalam media. Termasuk menjadi pihak yang disomasi, ekonom Rizal Ramli merespon dengan menyebut somasi itu berlebihan.
Bulan Januari ditutup dengan keberhasilan KPK menangkap Anggoro Widjojo yang sebelumnya dinyatakan buron selama lima tahun ke luar negeri.
Memasuki Februari, KPK menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait proses pembahasan RKUHAP dan RKUHP. Melalui surat tersebut, KPK meminta penundaan pembahasan RKUHAP dan RKUHP karena dua RUU itu dianggap berpotensi melemahkan taji pemberantasan korupsi yang dimiliki KPK.
Beberapa hari sebelum Hari Valentine, terpidana 20 tahun penjara dalam kasus kepemilikan mariyuana, Schapelle Leigh Corby mendapat kado istimewa berupa status bebas bersyarat dari Lapas Kelas II A Kerobokan, Denpasar. Keputusan pemerintah ini langsung menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Pada 12 Februari, dunia hukum Indonesia kehilangan salah satu figur terbaiknya. Mohammad Fajrul Falaakh SH, MH, Msc yang menjabat Komisioner Komisi Hukum Nasional (KHN) wafat Rabu sekira jam 13.00 di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta.
Peristiwa hukum di bulan Maret, diawali dengan terpilihnya Wahiduddin Adams dan Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Di tanggal yang sama, MK membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali.
Pada 12 Maret, Pengadilan pajak mengumumkan bahwa jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak cenderung mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Dalam sepuluh tahun terakhir, penurunan hanya terjadi pada 2005 dan 2010. Pada 2005 jumlah berkas yang masuk mencapai 2.613, turun dari 2.925 tahun sebelumnya.
| Tanggal | Peristiwa |
| Januari | |
| 6 |
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur tentang fee kurator. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ca9cdd95f10/ma-kabulkan-uji-materi-aturan-fee-kurator |
| 7 |
Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cc1a4a77d83/dakwaan-rudi-rubiandini-sebut-nama-anggota-dpr |
| 10 |
KPK menahan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52d00ae06d553/kpk-tahan-anas-urbaningrum |
| 22 |
MA menerbitkan PermaNomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52dfb6db97d3c/ma-terbitkan-perma-bantuan-hukum-prodeo |
| 23 |
Permohonan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Konstitusi. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e131d88b072/mk-putuskan-pemilu-serentak-tahun-2019 |
| 31 |
KPK menangkap Anggoro Widjojo yang melarikan diri ke Cina. Anggoro terlibat kasus suap terkait pengajuan anggaran pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan tahun 2007. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52eb20aa1d1dc/tangkap-anggoro--kpk-fokus-pada-kasus-penyuapan |
| Februari | |
| 4 |
OJK meluncurkan peta arah tata kelola perusahaan Indonesia atau Good Corporate Governance (GCG). http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f1096b2e645/ojk-siapkan-33-aturan-igood-corporate-governance-i |
| 7 |
Menkumham Amir Syamsuddin mengumumkan terpidana kasus narkoba asal Australia Schapelle Corby termasuk ke dalam 1.291 narapidana yang telah diproses pembebasan bersyaratnya. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f4ec5b3bd7f/menkumham--pembebasan-corby-bukan-kemurahan-hati-pemerintah |
| 10 |
Yokohama Bar Association (Persatuan Advokat Yokohama), Jepang, melakukan studi banding ke Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f8edb3cad44/pengacara-yokohama-studi-banding-ke-peradi |
| 11 |
Indonesia akhirnya memiliki UU tentang Perdagangan secara menyeluruh. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fa4c4d0cfe8/mengintip-aturan-pelaksana-uu-perdagangan |
| 19 |
Permintaan penghentian pembahasan RKUHAP dan RKUHP tampaknya tidak hanya datang dari kalangan koalisi masyarakat sipil. KPK rupanya memiliki keresahan yang sama. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5304c201d86ca/surat-kpk-dinilai-mengintervensi-pembentukan-uu |
| 28 |
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menunjuk Komjen Badrodin Haiti menjabat Wakapolri. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5497be3c71688/selama-2014--ky-terima-1693-laporan-masyarakat |
| Maret | |
| 6 |
Melalui mekanisme voting, Komisi III DPR memilih Wahiduddin dan Aswanto sebagai hakim konstitusi. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5317deff535fc/wahiduddin-dan-aswanto-terpilih-sebagai-hakim-konstitusi |
| 6 |
MK membatalkan aturan PK hanya sekali. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53187f2d25845/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali |
| 13 |
Jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak cenderung mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53212059c938b/sengketa-pajak-cenderung-meningkat |
| 19 |
KPK menduga terdapat sejumlah pengacara yang melakukan obstruction of justice atau perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53298a767c6d4/kpk-menduga-sejumlah-pengacara-lakukan-iobstruction-of-justice-i |