Triwulan kedua tahun 2015 diwarnai dengan berbagai peristiwa hukum yang menarik. Pada rentang waktu itu, upaya praperadilan tersangka kasus korupsi mulai masuk babak akhir. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan KPK dalam upaya praperadilan yang dilayangkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Namun tak lama berselang, KPK justru kalah dalam sidang praperadilan yang diajukan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo.
Pada waktu tiga bulan tersebut, dunia hukum Indonesia juga diramaikan dengan serangkaian hajatan besar. Sebut saja Konferensi Hukum Keperdataan Nasional II, Padjadjaran Law Fair, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) ke-60 dan Musyawarah Nasional II Lanjutan PERADI yang digelar di Pekanbaru. Buntut dari Munas, PERADI terbelah menjadi tiga kubu.
Pada bulan Mei, dunia hukum Indonesia mendapat kabar duka. Mantan Hakim Agung Benyamin Mangkoedilaga dikabarkan wafat. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK yang terdiri dari sembilan perempuan dengan latar belakang berbeda-beda.
Masih di bulan Mei, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi kepada Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (kini sudah mantan), Timur P Manurung karena bertemu Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng (belakangan jadi tersangka kasus korupsi) dan seorang advokat.
Awal Juni dibuka dengan terbitnya Surat Presiden (Surpres) kesiapan pemerintah dalam pembahasan RUU KUHP. Sehari sebelumnya, panitia seleksi calon pimpinan KPK membuka pendaftaran calon pimpinan KPK 2015-2019. Pada pertengahan bulan, Mahkamah Konstitusi menolak pengujian pasal UU Perwakinan yang dianggap menghambat kawin beda agama.
Bulan Juni ditutup dengan diubahnya aturan mengenai Loan to Value (LTV) di perbankan konvensional dan Financing to Value (FTV) bagi perbankan syariah oleh Bank Indonesia (BI).
Berikut rangkuman peristiwa hukum periode April - Juni 2015 berdasarkan pantauan hukumonline:
Pada waktu tiga bulan tersebut, dunia hukum Indonesia juga diramaikan dengan serangkaian hajatan besar. Sebut saja Konferensi Hukum Keperdataan Nasional II, Padjadjaran Law Fair, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) ke-60 dan Musyawarah Nasional II Lanjutan PERADI yang digelar di Pekanbaru. Buntut dari Munas, PERADI terbelah menjadi tiga kubu.
Pada bulan Mei, dunia hukum Indonesia mendapat kabar duka. Mantan Hakim Agung Benyamin Mangkoedilaga dikabarkan wafat. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK yang terdiri dari sembilan perempuan dengan latar belakang berbeda-beda.
Masih di bulan Mei, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi kepada Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (kini sudah mantan), Timur P Manurung karena bertemu Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng (belakangan jadi tersangka kasus korupsi) dan seorang advokat.
Awal Juni dibuka dengan terbitnya Surat Presiden (Surpres) kesiapan pemerintah dalam pembahasan RUU KUHP. Sehari sebelumnya, panitia seleksi calon pimpinan KPK membuka pendaftaran calon pimpinan KPK 2015-2019. Pada pertengahan bulan, Mahkamah Konstitusi menolak pengujian pasal UU Perwakinan yang dianggap menghambat kawin beda agama.
Bulan Juni ditutup dengan diubahnya aturan mengenai Loan to Value (LTV) di perbankan konvensional dan Financing to Value (FTV) bagi perbankan syariah oleh Bank Indonesia (BI).
Berikut rangkuman peristiwa hukum periode April - Juni 2015 berdasarkan pantauan hukumonline:
| April | Peristiwa |
| 8 | KPK menang dalam sidang praperadilan yang dilayangkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa penetapan tersangka bukan objek praperadilan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt552641126baf9/kpk-berharap-putusan-sda-jadi-rujukan-hakim-praperadilan-lain |
| 10 |
BI mengeluarkan aturan kewajiban penggunaan rupiah, yang intinya tiap transaksi di Indonesia wajib menggunakan rupiah dengan beberapa pengecualian. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5527bdc671422/bi-keluarkan-aturan-kewajiban-penggunaan-rupiah |
| 11 |
Pemerintah Kota Den Haag, Belanda, meresmikan "Munirpad", sebuah jalan khusus lintasan sepeda di kota tersebut yang diambil dari nama aktivis HAM Indonesia, Munir Said Thalib. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55290d92f3f8e/14-april--jalan-munir-akan-diresmikan-di-den-haag |
| 18 |
APHK menggelar Konferensi Nasional Hukum Keperdataan Nasional II di Bali. Intinya, membangun hukum perdata, khususnya hukum perikatan nasional merupakan sebuah pekerjaan rumah yang besar. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553187ad80c28/ini-rangkuman-hasil-konferensi-pengajar-hukum-keperdataan |
| 20 |
Digelarnya acara Padjadjaran Law Fair (PLF) 2015, yang ditutup dengan pesta kejutan untuk Profesor Sri Soemantri. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5534f3712e03f/pesta-kejutan-untuk-sang-profesor-di-penutupan-plf-2015 |
| 24 |
Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) ke-60, ada tiga dokumen penting hasil dari KTT Asia Afrika ini, seperti, pesan Bandung 2015, deklarasi penguatan kemitraan strategis Asia dan Afrika dan deklarasi terkait Palestina. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5539e4aeb3ad8/kaa-60-hasilkan-deklarasi-terkait-palestina |
| Mei | Peristiwa |
| 13 |
PT Pertamina resmi menghentikan operasi PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral), dan perusahaan-perusahaan di dalamnya akan dilikuidasi. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555357364e616/pertamina-resmi-hentikan-operasi-petral |
| 15 |
Komisi Pengawas PERADI memutuskan bahwa Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto tak bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik advokat. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5555e04379e73/komisi-pengawas--bambang-widjojanto-tak-bersalah |
| 18 |
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie. Dalam putusannya, majelis hakim membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (hasil Munas Ancol yang menghasilkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum). http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55599b5f0f04c/ptun-jakarta-kabulkan-sebagian-gugatan-golkar-kubu-ical |
| 21 |
Perwakilan keluarga korban Tragedi 1998 gugat UU Pengadilan HAM ke MK. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555de56b1b4c5/korban-kerusuhan-98-gugat-uu-pengadilan-ham |
|
Mantan Hakim Agung Benyamin Mangkoedilaga wafat. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555dbe7bad9b0/mantan-hakim-agung-benyamin-mangkoedilaga-wafat | |
|
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK. Pansel terdiri dari sembilan orang perempuan yang berlatar belakang berbeda-beda. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555d94546671e/didominasi-perempuan--pansel-pimpinan-kpk-diharap-profesional | |
| 22 |
PERADI kubu Juniver Girsang umumkan susunan pengurus lengkap. Nama-nama besar di bidang hukum menghiasi dewan pengurus. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555f3e90ddc62/ini-susunan-lengkap-pengurus-dpn-peradi-versi-juniver |
| 25 |
Sidang perdana praperadilan Novel Baswedan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di bulan yang sama, novel ditangkap pihak kepolisian. Beragam reaksi bermunculan, termasuk dari Presiden Jokowi. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5562f9cddc568/sidang-perdana-praperadilan-novel-baswedan-digelar-di-pn-jaksel |
| 26 |
Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo mengalahkan KPK dalam upaya praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5564772bb297a/tanpa-pengacara--hadi-poernomo-kalahkan-kpk |
|
RAPBN 2016 disetujui untuk dibahas dengan sejumlah catatan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt556417ee4e234/dpr-setuju-bahas-rapbn-2016-dengan-sejumlah-catatan | |
| 28 |
Mediasi antara sejumlah warga negara yang menggugat Presiden Joko Widodo dan PT Freeport Indonesia deadlock. Setidaknya para pihak sudah melakukan lima kali pertemuan dalam mediasi. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5566ed3c29700/mediasi-gugatan-freeport-ideadlock-i |
|
MA jatuhi sanksi untuk Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (kini sudah mantan), Timur P Manurung karena bertemu dengan Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng (belakangan jadi tersangka kasus korupsi) dan seorang advokat. M Syarifuddin dilantik menggantikan Timur. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5566cc8ad082a/ma-jatuhkan-sanksi-untuk-ketua-kamar-pengawasan |
| Juni | Peristiwa |
| 5 |
Panitia seleksi resmi membuka pendaftaran calon pimpinan KPK periode 2015-2019. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55651d386c348/pendaftaran-calon-pimpinan-kpk-dibuka-5-juni |
| 6 |
Presiden Jokowi akhirnya menandatangani dan mengeluarkan Surat Presiden (Supres) mengenai kesiapan pemerintah dalam pembahasan RUU KUHP 2015 di DPR. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5572eb559e696/presiden-keluarkan-surpres-ruu-kuhp-2015 |
| 13 |
Musyawarah Nasional II Lanjutan PERADI digelar di Pekanbaru, hasilnya Fauzie Yusuf Hasibuan terpilih sebagai Ketua DPN PERADI periode 2015-2020. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557bd100b7c6d/fauzie-hasibuan-jadi-ketum-peradi-2015-2020 |
| 18 |
PERADI terbelah menjadi tiga kubu, Fauzie Yusuf Hasibuan, Juniver Girsang dan caretaker. Kubu ketiga, caretaker ini tengah mempersiapkan pemilihan yang akan dilakukan secara elektronik atau e-voting. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5582bba2b86d2/caretaker-peradi-siapkan-pemilihan-ketua-umum-e-voting |
|
Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak pengujian pasal UU Perkawinan yang dianggap menghambat kawin beda agama. Seorang hakim mengajukan concurring opinion. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55828be906c8b/inilah-babak-akhir-judicial-review-kawin-beda-agama | |
| 19 |
Presiden Jokowi menolak revisi UU KPK. Tindakan ini menuai apresiasi dari sejumlah kalangan, termasuk KPK sendiri. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5583ff7a2fe4b/kpk-apresiasi-presiden-tolak-revisi-uu-kpk |
| 24 |
Bank Indonesia (BI) resmi mengubah aturan mengenai Loan to Value (LTV) di perbankan konvensional dan Financing to Value (FTV) bagi perbankan syariah. Aturan baru itu tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/10/PBI/2015 tentang Rasio Loan to Value atau Rasio Financing to Value Untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt558a841aaff2d/resmi--bi-ubah-kebijakan-ltv |