Keputusan pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berubsidi di tengah situasi perekenomian mencekik menjadi pil pahit yang harus ditelan masyarakat luas. Bantalan berupa konpensasi bantuan langsung tunai (BLT) pun menuai kritik dari banyak kalangan, tak terkecuali dari parlemen. Kebijakan anyar pemerintahan Jokowi ini dinilai makin menambah keterpurukan ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarif Hasan menilai kebijakan menaikkan harga BBM menjadi keputusan tanpa empati masyarakat luas. Sebab, keputusan tersebut ditetapkan di saat kondisi ekonomi dalam pemulihan pasca pendemi Covid-19. Dia yakin keputusan tersebut makin melemahkan daya beli masyarakat.
“Kebijakan ini akan semakin menyusahkan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM),” ujarnya melalui keterangannya, Senin (5/9/2022).
Dia menyesalkan langkah pemerintahan Jokowi tersebut tanpa mendengar aspirasi dan kesulitan ekonomi yang dirasakan jutaan orang di tanah air. Sebaliknya, pemerintah hanya mementingkan pembangunan proyek yang tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, khusunya masyarakat kecil. Seperti pembangunan ibu kota nusantara (IKN) dan kereta cepat Jakarta – Bandung yang menelan biaya ratusan triliun.
Baca Juga:
- Presiden: Kenaikan Harga BBM Pilihan Terakhir Pemerintah
- BBM Bersubsdi Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Tiga Tambahan Bantuan Sosial
Baginya, alasan menaikkan harga BBM bersubsidi tidaklah beralasan. Bila alibi pemerintah BBM bersubsidi banyak diakses kalangan orang mampu, maka yang perlu dilakukan pemerintahan Jokowi dengan mengendalikan dan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. “Bukan malah menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah harga minyak dunia cenderung menurun,” kritiknya.
Sementara Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmd Mattaliti bila kenaikan harga BBM bersubsidi bakal membuat rakyat semakin menderita dan menambah jumlah kemiskinan, pemerintah semestinya terlarang mengambil langkah tersebut sebagai sebuah kebijakan. Apalagi diyakini BLT belum seratus persen menjawab persoalan tingginya inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.