Pemerintah juga diminta untuk transparansi data semua hasil uji toksisitas abu, pemanfaatan air tanah, peta kontaminasi abu, kajian dampak kesehatan dan lingkungan di lokasi kontaminasi. Perlu juga mengindentifikasi lokasi terkontaminasi abu, membuat mekanisme pertanggungjawaban pencemar membayar. Menerbitkan aturan yang merefleksikan praktik terbaik pengelolaan abu batu bara.
“Ketentuan K3 yang protektif dan menjangkau pekerja yang terlibat CSR pengelolaan abu batu bara. Terakhir, membenahi ketelusuran dan penegakan hukum terkait kontaminasi abu batubara.”
Peneliti Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati, mengatakan sudah banyak penelitian dari negara lain yang menunjukkan dampak FABA terhadap lingkungan dan kesehatan. Tapi, sayangnya belum ada penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti di Indonesia. Kalaupun sebagian negara maju tidak menggolongkan FABA sebagai limbah B3, hal itu karena negara tersebut sangat ketat menerapkan ketentuan limbah B3 kepada perusahaan yang menghasilkan limbah.
“Peraturan yang ada di negara maju itu sangat ketat mengatur soal limbah ketimbang di Indonesia,” katanya.