KAI Tolak Calon Ketua MA Korup
Utama

KAI Tolak Calon Ketua MA Korup

Dalam aksi unjuk rasa, KAI juga menyuarakan tuntutan agar sanksi terhadap KPT Ambon dicabut.

Agus Sahbani
Bacaan 2 Menit
Dituduh suap, pencalonan Hatta Ali sebagai Ketua MA ditolak advokat KAI. Foto: Sgp
Dituduh suap, pencalonan Hatta Ali sebagai Ketua MA ditolak advokat KAI. Foto: Sgp

Puluhan advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) menggelar unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung (MA). Mereka menolak calon Ketua MA yang dianggap korup. “Kami menolak calon Ketua MA baru yang korup,” kata Presiden KAI Indra Sahnun Lubis di depan gedung MA, Senin (30/1). 

Indra mengungkapkan beredar kabar di beberapa media massa bahwa salah satu kandidat Ketua MA menyuap para hakim agung untuk memilih dirinya. “Satu suara dihargai Rp5 miliar dan itu dimuat beberapa media, kami sangat keberatan sekali kalau calon Ketua MA menyuap para hakim agung, kalau ini benar bisa hancurlah negara ini,” kata Indra.     

Spesifik, ia menuding M Hatta Ali yang diduga bermain suap yang uangnya berasal dari cukong atau calo perkara. “Ini bukan isu, tetapi fakta karena ada hakim agung yang menolak uang suap itu. Jika dia (Hatta Ali) jadi Ketua MA, bagaimana dia bisa mengembalikan uang suap ke cukong itu? Makanya, Hatta Ali sebaiknya jangan dicalonkan sebagai Ketua MA,” pinta Indra.   

Indra berharap figur Ketua MA mendatang harus memiliki sifat jujur, amanah, bermartabat, kredibel, dan dapat diterima masyarakat. Misalnya, hakim agung yang menolak suap dalam pemilihan Ketua MA mendatang, seperti Ahmad Kamil dan Djoko Sarwoko. “Masih banyak hakim agung yang jujur yang layak jadi Ketua MA selain Hatta Ali,” katanya.    

Aksi demo ini diikuti sekitar lima puluhan advokat KAI yang hampir semuanya mengenakan jas dan dasi. Mereka rela berpanas-panas, bahkan hujan-hujanan untuk sekedar menyampaikan aspirasi itu. 

Dalam aksinya, mereka mengusung spanduk berukuran besar bertuliskan “Tolak calon Ketua MA yang didukung praktik suap. Dukung Ketua MA yang dapat menjaga harkat dan martabat MA beserta jajaranya sebagai lambang penegak keadilan.”

Mereka juga membentang poster kecil bertuliskan “Ketua MA baru harus berani mencabut sanksi terhadap mantan Ketua Pengadian Tinggi Ambon yang telah berani menjalankan amanat UU.”  

Dihubungi terpisah, Hatta Ali membantah keras isu yang dilontarkan KAI. “Itu fitnah jangan ditanggapii. Tak ada itu soal bagi-bagi uang, semua hakim agung itu ‘tangguh’, tak mungkinlah kalau mereka tergoda,” kata Hatta Ali kepada hukumonline. “Bukan tipe saya yang mau merusak dan menjual martabat lembaga dengan cara-cara tidak etis.”  

Ikut mengawasi

Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh Wakil mengatakan terkait wewenang penyadapan KY, pihaknya bisa melakukan penyadapan perbincangan terhadap kandidat Ketua MA. Terlebih, beredar kabar isu politik uang. “Sepertinya, ini bukan sekadar kabar burung,” kata Imam.

Karena itu, pihaknya memastikan akan ikut mengawasi proses pemilihan Ketua MA untuk mencegah agar isu politik uang tidak terjadi demi untuk menjaga wibawa peradilan. Namun, penyadapan belum dapat dilakukan secara maksimal. Sebab, KY masih menyusun prosedur tetap penyadapan dengan menggandeng KPK, kepolisian, maupun kejaksaan. “KY akan pantau terus kemungkinan politik uang,” kata Imam.

Meski demikian, KY tetap akan berkoordinasi dengan KPK untuk mengantisipasi terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan Ketua MA. Karena itu, kalau sedikit saja KY menemukan adanya indikasi praktik uang yang dilakukan kandidat tertentu, pihaknya tak segan-segan melapor ke KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. “ini agar pemilihan Ketua MA bersih dari suap,” jelas Imam.
         

Sebelumnya, Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko mendengar beredarnya isu suap ini. Namun, sulit membuktikannya. “Sampai sekarang saya tidak tahu kebenarannya. Isu itu memang ada, kita waspadai akan adanya hal itu. Jika ini bisa terjadi, demoralisasi di MA,” kata Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko beberapa waktu lalu.

Karena itu, ia mempersilahkan semua pihak untuk mengawasi proses pemilihan Ketua MA ini dan menyarankan agar kandidat Ketua MA dalam bertarung menggunakan cara elegan dan menghindari politik uang.

Seperti diketahui, MA akan memilih Ketua MA baru seiring pensiunnya Ketua MA Harifin Tumpa per 1 Maret 2012. Menurut rencana pemilihan akan digelar pada 8 Februari 2012 dengan jumlah pemilih 53 hakim agung, minus Harifin A Tumpa.

Ada sejumlah nama yang disebut-sebut berpeluang menjadi Ketua MA menggantikan Harifin. Tiga dari nama-nama itu diyakini sebagai calon kuat adalah Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Ahmad Kamil, Ketua Muda Pengawasan M Hatta Ali, dan Ketua Muda Pidana Umum Artidjo Alkostar.

Tags: