Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jambi berencana membuka jasa konsultan hukum gratis bagi masyarakat Jambi yang membutuhkan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Provinsi Jambi Andi Gunawan didampingi Sekretaris Maipul usai menggelar rapat pengurus di Jambi, Sabtu (2/2) malam mengatakan, berdasarkan hasil rapat pengurus, ada beberapa program yang dibahas, di antaranya rencana memberikan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat Jambi.
Untuk memantapkan rencana itu, pihaknya tengah menggodok langkah-langkah melalui rapat internal pengurus.
Adapun alasan pemberian konsultasi hukum secara cuma-cuma itu, karena dinamika kehidupan sosial masyarakat semakin luas. Interaksi itu kerap memunculkan konflik, sementara pemahaman masyarakat akan hukum masih minim dan mereka tidak tahu bertanya kemana.
Di sisi lain, bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, menggunakan jasa konsultan hukum bukan perkara gampang. Selain tidak memiliki akses untuk itu, sebagian besar dari mereka mengaku tidak mampu membayar jasa konsultan hukum.
"Ini bentuk pengabdian KAI terhadap masyarakat serta upaya KAI memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dan itu gratis," katanya.
Sekretaris DPD KAI Provinsi Jambi Maipul mengatakan, bagi masyarakat yang membutuhkan jasa konsultan hukum gratis bisa datang langsung ke kantor DPD KAI Provinsi Jambi.
Untuk sementara, pihaknya baru membuka konsultasi hukum gratis untuk wilayah Kota Jambi. Ke depan, akan diadakan di tiap-tiap kabupaten/kota di Jambi.
"Untuk sementara konsultasi hukum gratis diadakan di kantor DPD KAI Provinsi Jambi Jalan Patimura No. 02 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kotabaru Kota Jambi," ujar Maipul.
Program lainnya, lanjut pengacara senior itu, pihaknya dalam waktu dekat bakal membuka kembali pendaftaran ujian calon advokat (UCA) dalam waktu dekat.
Dari petunjuk DPP KAI, pelaksanaan tes akan dilangsungkan pada Maret 2013. Bagi siapa saja yang memiliki latar belakang sarjana hukum, bisa mendaftarkan diri segera ke panitia.
Info Hukum