Kader PDIP yang DItangkap KPK Bukan Edwin Huwae
Berita

Kader PDIP yang DItangkap KPK Bukan Edwin Huwae

Yang tertangkap tangan KPK adalah kader PDIP dari Kalimantan.

ANT
Bacaan 2 Menit

Sedangkan mantan Pelaksana Harian (Plh) DPD PDIP Maluku, Evert Kermitte menyesalkan pemberitaan tersebut dan meminta perlu ada klarifikasi dari DPP PDIP. "Saya sudah di Surabaya dan baru bertelpon dengan Edwin yang masih berada sehingga pemberitaan terjaring OTT KPK memang tidak benar," tandasnya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, mengemukakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa orang di Bali pada Kamis (9/4).

"Sementara ini, yang baru bisa disampaikan adalah benar pada Kamis (9/4) KPK telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang di Bali," katanya.

Namun, ia belum menyampaikan secara rinci siapa orang yang ditangkap maupun dugaan kasus yang menjerat orang tersebut. "Nanti keterangan lebih lengkap akan disampaikan melalui konferensi pers Jumat pagi," kata Priharsa.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, orang yang ditangkap adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan dugaan penyuapan.

Bantahan di atas sebagai ralat dari pemberitaan Hukumonline sebelumnya bahwa kader PDIP yang ditangkap KPK adalah Edwin A Huwae. Informasi ini diperoleh berasal dari politisi senior PDIP Eva Kusuma Sundari.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Eva Sundari mengungkapkan bahwa kader PDIP yang ditangkap KPK adalah Edwin A Huwae. “Kasusnya banyak dia. Mau dipecat kayaknya dia oleh PDIP. Sudah tiga kali. Diperingatkan tidak bisa, ya sudah,” katanya kepada hukumonline, Jumat dinihari (10/4).

Eva menjelaskan, Edwin merupakan Ketua DPRD Maluku. Saat ditangkap KPK, Edwin kedapatan melakukan transaksi. Padahal, menurut Eva, sebelumnya PDIP telah memperingatkan Edwin. Namun, peringatan itu tidak digubris Edwin, sehingga PDIP memang berencana untuk mengambil tindakan tegas.  

"Ini kan perhelatan tertinggi, tersakral di partai. Kok dia malah mendelegitimasi dengan melakukan transaksi yang ilegal. Marah dong (PDIP). Apalagi ini sampai tiga kali. (Sikap PDIP) Aku dengar pejabat-pejabat udah menyiapkan hukuman tertinggi. Tapi, orang-orang masih mencari Pak Ketua Dewan Kehormatan," tukasnya.

Tags:

Berita Terkait