Sementara itu Ketua Muda Perdata MA, Harifin Tumpa, membenarkan, jumlah hakim PHI tak sesuai ketentuan UU PPHI. Alasannya, banyak calon hakim tak memenuhi syarat. Tidak perlu yang tidak memenuhi kualitas kita angkat. ujarnya. Ia mengaku Memang yang lulus seleksi saat itu hanya sekian.
Meski begitu ia menyatakan bahwa jumlah itu sedikit demi sedikit akan dipenuhi. Tahun ini kita rencanakan penunjukan hakim-hakim ad-Hoc baru ujarnya.
PHI Jakarta
Hingga minggu lalu (19/01) tercatat 231 gugatan telah diajukan ke PHI Jakarta selain perkara limpahan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Jakarta. Jumlah ini terdiri dari 220 perkara yang didaftarkan pada 2006 dan 11 sisanya didaftarkan hingga pertengahan Januari 2007. Sebagian besar perkara yang masuk telah selesai disidangkan. Maklum, UU PPHI mensyaratkan perkara yang masuk harus sudah diputus dalam waktu 50 hari kerja sejak sidang pertama.
Untuk memutus perkara ini maupun perkara baru, awalnya hakim PHI harus bersidang 2 hari seminggu. Namun, sekarang mereka cukup bersidang sekali seminggu karena sekitar 140 perkara limpahan P4D telah selesai disidangkan. Padahal PHI Jakarta yang terletak di Jl. MT. Haryono sebenarnya memiliki tiga ruang sidang.