Calon Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan dirinya akan melaksanakan janjinya untuk menjaga sumber daya alam (SDA) sebagaimana diucapkan pada debat presiden beberapa lalu.
Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan, deputi rumah transisi Jokowi-Jusuf Kalla, saat membacakan pidato Jokowi di Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan Sumber Daya 2014 di Balai Kartini, Jakarta (14/10). "Akan dilakukan reformasi mental dalam penanganan lingkungan dan sumber daya alam. Diantaranya pemberantasan mafia sumber daya alam," ujar Anies.
Anies menjelaskan, khusus untuk menangani mafia tersebut akan dibuat Satgas (Satuan Tugas) anti mafia sumber daya alam. Selain itu, pemerintahan yang baru akan melakukan gerakan rakyat dalam pengelolaan sampah dan bank sampah di 5-10 kota besar. Program ini rencananya akan dicanangkan pada 1 Januari 2015 sebagai tahun baru tanpa sampah.
"Selain itu, akan dilakukan penguatan kelembagaan lingkungan hidup secara mendasar di pemerintahan yang baru, juga gerakan cinta laut dan rehabilitasi pesisir," tambah Anies.
Ke depannya, Anies menambahkan, pemerintahan baru harus terus diingatkan dalam menjalankan janji-janji mengenai penanganan sumber daya alam ini. "Ini merupakan sebuah bentuk ikhtiar dalam menjalankan komitmen, dan mohon untuk terus ingatkan saya dan JK untuk menjalani nilai dan komitmen ini," ujar Anies membacakan pidato Jokowi itu.
Sebagai informasi, Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan SDA 2014 ini diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif memperjuangkan isu lingkungan hidup, yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Salah satu tujuan konferensi ini untuk mendorong pemerintahan baru yang akan dilantik pada 20 Oktober 2014 mendatang agar lebih peduli terhadap isu lingungan hidup dan SDA.
“12 Mei lalu, Jokowi saat berkunjung ke kantor WALHI, berjanji akan berkomitmen untuk menegakkan peraturan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Konferensi ini sebagai salah satu pendorong untuk menepati janjinya, ” tutur Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI.
Lebih lanjut, Abetnego mengatakan konferensi ini memang menggulirkan isu lingkungan hidup sebagai isu utama. Menurutnya, isu ini merupakan sebagai indikator pemerintah ke depan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara stuktural.
Menurut Abetnego, krisis ekologi yang terjadi akibat dari komodifikasi alam, dimana alam dijadikan komoditas yang dieksploitasi, direkayasa dengan tujuan ekonomi jangka pendek, tanpa memperhatikan akibat jangka panjang. "Negara bahkan memfasilitasi kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Sehingga sebaiknya pemilu kemarin menjadi sarana pemutus hubungan pemilik modal dan penentu kebijakan yang menjadikan sumber daya alam sebagai alat transaksi," ujarnya.
Abetnego mengatakan WALHI berpikir bahwa ini adalah momentum yang penting untuk memberikan tekanan yang tepat guna meletakkan dasar yang baik dalam perumusan stuktur dan program pemerintah nasional yang lebih baik. "Kami berharap Pemerintahan yang baru dapat mengefektifkan UU Nomor 32 Tahun 2009, dapat membuat peraturan perubahan iklim, membuat peradilan lingkungan hidup, dan melibatkan rakyat dalam pengelolaan lingkungan hidup," tambahnya.
Konferensi ini juga diselenggarakan untuk mengkonsolidasikan organisasi masyarakat sipil gerakan lingkungan hidup di Indonesia dalam mengarusutamakan agenda WALHI di wilayah Indonesia. Selain itu, konferensi ini juga diharapkan dapat menciptakan momentum atas kebutuhan mendesak untuk lingkungan yang baik dan tata kelola sumber daya alam.