Kalangan masyarakat sipil meminta Joko Widodo tetap pada program kerakyatan yang selama ini dia usung dan kampanyekan. Jangan terpengaruh pada permainan politik memperebutkan kursi kekuasaan di parlemen saat ini. Jika jalur kompromi yang dipilih, sejumlah kalangan khawatir program kerakyatan Jokowi terancam gagal.
Pandangan itu disampaikan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, di Jakarta, Senin (06/10). Menurut Ray, program kerakyatan Jokowi bisa tergerus kepentingan transaksional jika yang ditempuh adalah politik kompromi dengan Koalisi Merah Putih (KMP).
Joko Widodo dan Jusuf Kalla lebih baik fokus pada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kalaupun Jokowi-JK sering ‘diganggu’ di parlemen, rakyat akan memberikan dukungan jika program mereka berpihak pada rakyat. “Kami tekankan kepada Jokowi-JK jangan melakukan politik transaksional, apalagi kepada KMP. Yang penting dilakukan Jokowi-JK adalah membentuk kabinet pro rakyat, anti mafia dan anti korupsi,” ujarnya.
Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, juga meminta Jokowi untuk tidak berkompromi transaksional dalam penyusunan anggota kabinet. Jokowi seharusnya memilih anggota kabinet yang benar-benar sejalan dengan program kerakyatan. Membongkar fondasi ekonomi lama bukan pekerjaan mudah, apalagi jika negara dililit oleh utang triliunan rupiah. Jokowi-JK harus menggunakan momentum ini untuk menunjukan komitmen mereka memajukan kesejahteraan rakyat,” urainya.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Hendrik Siregar, menengarai mafia tambang sudah memasuki parlemen. Jika kemauan mafia di parlemen diikuti, tekad Jokowi memperbaiki rezim pengelolaan tambang akan sulit tercapai. Jokowi seharusnya tetap menutup kompromi terhadap mafia tambang yang bertameng baju parlemen.
Lewat parlemen, legislasi yang menguntungkan mafia tambang lebih mudah dilakukan. Hendrik mengakui memberantas mafia tambang bukan pekerjaan mudah, apalagi kalau jaringannya sudah masuk parlemen.
Meskipun tetap fokus pada program kerakyatan, menurut Ray, Jokowi perlu mewaspadai gerakan politik yang berkembang saat ini. Keberhasilan menyapu pimpinan parlemen bisa menjadi pintu masuk untuk bukan saja menghambat program, tetapi juga menggagalkan pemerintahan. Bahkan mungkin pemakzulan presiden dan wakil presiden.
Toh, kalangan Koalisi Merah Putih, sudah menampik tudingan dan kekhawatiran itu.
Pandangan itu disampaikan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, di Jakarta, Senin (06/10). Menurut Ray, program kerakyatan Jokowi bisa tergerus kepentingan transaksional jika yang ditempuh adalah politik kompromi dengan Koalisi Merah Putih (KMP).
Joko Widodo dan Jusuf Kalla lebih baik fokus pada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kalaupun Jokowi-JK sering ‘diganggu’ di parlemen, rakyat akan memberikan dukungan jika program mereka berpihak pada rakyat. “Kami tekankan kepada Jokowi-JK jangan melakukan politik transaksional, apalagi kepada KMP. Yang penting dilakukan Jokowi-JK adalah membentuk kabinet pro rakyat, anti mafia dan anti korupsi,” ujarnya.
Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, juga meminta Jokowi untuk tidak berkompromi transaksional dalam penyusunan anggota kabinet. Jokowi seharusnya memilih anggota kabinet yang benar-benar sejalan dengan program kerakyatan. Membongkar fondasi ekonomi lama bukan pekerjaan mudah, apalagi jika negara dililit oleh utang triliunan rupiah. Jokowi-JK harus menggunakan momentum ini untuk menunjukan komitmen mereka memajukan kesejahteraan rakyat,” urainya.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Hendrik Siregar, menengarai mafia tambang sudah memasuki parlemen. Jika kemauan mafia di parlemen diikuti, tekad Jokowi memperbaiki rezim pengelolaan tambang akan sulit tercapai. Jokowi seharusnya tetap menutup kompromi terhadap mafia tambang yang bertameng baju parlemen.
Lewat parlemen, legislasi yang menguntungkan mafia tambang lebih mudah dilakukan. Hendrik mengakui memberantas mafia tambang bukan pekerjaan mudah, apalagi kalau jaringannya sudah masuk parlemen.
Meskipun tetap fokus pada program kerakyatan, menurut Ray, Jokowi perlu mewaspadai gerakan politik yang berkembang saat ini. Keberhasilan menyapu pimpinan parlemen bisa menjadi pintu masuk untuk bukan saja menghambat program, tetapi juga menggagalkan pemerintahan. Bahkan mungkin pemakzulan presiden dan wakil presiden.
Toh, kalangan Koalisi Merah Putih, sudah menampik tudingan dan kekhawatiran itu.