Lima hari sudah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun, hingga kini Jokowi belum juga mengumumkan nama-nama menteri yang akan duduk di kabinetnya. Itu tak masalah, mengingat hasil penelusuran KPK menunjukkan ada beberapa nama calon memiliki persoalan hukum.
Peran KPK dan PPATK memang penting bagi Jokowi untuk memilih nama-nama yang kredibel untuk membantu pemerintahannya. Meski pemilihan menteri merupakan hak prerogratif presiden, ada yang harus diingat Jokowi agar tak mengulangi kesalahan pemerintahan masa lalu, yakni mengihilangkan budaya kompromi, terutama kepada mereka yang telah mendukungnya selama ini.
“Kami minta Jokowi jangan berkompromi,” ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, dalam siarang persnya, Jumat (24/10).
Ade mengatakan, Jokowi mesti bersikap tegas terhadap bakal calon menteri yang mendapat stabilo merah dan kuning dari KPK dan PPATK. Bila sejumlah nama bakal calon yang bermasalah dipertahankan masuk dalam kabinet, hal itu akan berujung merusak kepercayaan publik.
“Jangan pilih juga menteri ‘daur ulang’. Ibarat pepatah, nila setitik rusak susu sebelangga,” ujarnya.
Ade berharap Jokowi segera mengganti sejumlah nama bakal calon yang bermasalah dengan nama baru yang memiliki jejak rekam bersih untuk meminta pertimbangan dari KPK dan PPATK, Dirjen Pajak maupun publik. Menurutnya, Jokowi masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan calon ‘pembantu’ yang memiliki jejak rekam bersih.
Untuk diketahui, sesuai UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, presiden baru memiliki waktu selama 14 hari untuk menyusun kabinet sejak pelantikan. “Jadi masih ada waktu 2 pekan untuk mendapatkan figur yang terbaik,” ujarnya.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisi Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, menambahkan janji dan komitmen pemerintahan Jokowi-JK adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan spirit kerja.
Fokus kerja pemerintahan Jokowi mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan sumber daya alam. Kemudian, melakukan efisiensi dan penghematan belanja negara terkait dalam subsidi energi dengan cara memutus rantai serta melakukan penegakan hukum dan pemberantasan mafia yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
Firdaus dalam telaahannya menengarai terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia, seperti mafia hukum, energi, pajak, hutan dan pertambangan. Kementerian yang rentan disusupi mafia itu antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, ESDM, BUMN, Kemenhut, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Sumber Daya Alam.
Ia berpandangan mafia bekepentingan untuk memastikan usaha bisnis mereka tidak terganggu oleh kebijakan pemerintah yang baru terbentuk. Kepentingan lainnya, para mafia tidak ingin tersentuh hukum. Menurut Firdaus, kekhawatiran adanya kepentingan mafia ini setelah ICW mempelajari beberapa figur calon menteri maupun calon pejabat setingkat menteri yang diusulkan Jokowi-JK ke KPK.
“ICW minta Jokowi JK berhati hati dan tidak di intervensi oleh kepntingan mafia,” ujarnya.
Ketua Presidium Indonesia Justice Care (IJC), Indra, mengatakan Jokowi harus bersikap tegas dengan mencoret sejumlah nama yang mendapat stabilo kuning dan merah, termasuk menolak calon menteri yang merangkap jabatan di partai.
“Oleh karena itu Jokowi tak boleh ragu mencoret nama-nama bermasalah,” ujarnya.
Mantan anggota Komisi III DPR periode 2009-2014 itu menduga bakal nama calon menteri yang diberi stabilo merah oleh KPK adalah meeka yang bermasalah. Dia khawatir kabinet Jokowi tak akan berlangsung lama jika memaksakan mereka yang bermasalah dijadikan menteri. Pasalnya, kata Indra, boleh jadi meeka berpotensi menjadi tersangka.
“KPK juga harus segera memproses dan menindaklanjuti nama-nama yang bemasalah ke tahap penyelidikan maupun penyidikan,” tambah politisi PKS itu.
Peran KPK dan PPATK memang penting bagi Jokowi untuk memilih nama-nama yang kredibel untuk membantu pemerintahannya. Meski pemilihan menteri merupakan hak prerogratif presiden, ada yang harus diingat Jokowi agar tak mengulangi kesalahan pemerintahan masa lalu, yakni mengihilangkan budaya kompromi, terutama kepada mereka yang telah mendukungnya selama ini.
“Kami minta Jokowi jangan berkompromi,” ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, dalam siarang persnya, Jumat (24/10).
Ade mengatakan, Jokowi mesti bersikap tegas terhadap bakal calon menteri yang mendapat stabilo merah dan kuning dari KPK dan PPATK. Bila sejumlah nama bakal calon yang bermasalah dipertahankan masuk dalam kabinet, hal itu akan berujung merusak kepercayaan publik.
“Jangan pilih juga menteri ‘daur ulang’. Ibarat pepatah, nila setitik rusak susu sebelangga,” ujarnya.
Ade berharap Jokowi segera mengganti sejumlah nama bakal calon yang bermasalah dengan nama baru yang memiliki jejak rekam bersih untuk meminta pertimbangan dari KPK dan PPATK, Dirjen Pajak maupun publik. Menurutnya, Jokowi masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan calon ‘pembantu’ yang memiliki jejak rekam bersih.
Untuk diketahui, sesuai UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, presiden baru memiliki waktu selama 14 hari untuk menyusun kabinet sejak pelantikan. “Jadi masih ada waktu 2 pekan untuk mendapatkan figur yang terbaik,” ujarnya.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisi Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, menambahkan janji dan komitmen pemerintahan Jokowi-JK adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan spirit kerja.
Fokus kerja pemerintahan Jokowi mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan sumber daya alam. Kemudian, melakukan efisiensi dan penghematan belanja negara terkait dalam subsidi energi dengan cara memutus rantai serta melakukan penegakan hukum dan pemberantasan mafia yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
Firdaus dalam telaahannya menengarai terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia, seperti mafia hukum, energi, pajak, hutan dan pertambangan. Kementerian yang rentan disusupi mafia itu antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, ESDM, BUMN, Kemenhut, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Sumber Daya Alam.
Ia berpandangan mafia bekepentingan untuk memastikan usaha bisnis mereka tidak terganggu oleh kebijakan pemerintah yang baru terbentuk. Kepentingan lainnya, para mafia tidak ingin tersentuh hukum. Menurut Firdaus, kekhawatiran adanya kepentingan mafia ini setelah ICW mempelajari beberapa figur calon menteri maupun calon pejabat setingkat menteri yang diusulkan Jokowi-JK ke KPK.
“ICW minta Jokowi JK berhati hati dan tidak di intervensi oleh kepntingan mafia,” ujarnya.
Ketua Presidium Indonesia Justice Care (IJC), Indra, mengatakan Jokowi harus bersikap tegas dengan mencoret sejumlah nama yang mendapat stabilo kuning dan merah, termasuk menolak calon menteri yang merangkap jabatan di partai.
“Oleh karena itu Jokowi tak boleh ragu mencoret nama-nama bermasalah,” ujarnya.
Mantan anggota Komisi III DPR periode 2009-2014 itu menduga bakal nama calon menteri yang diberi stabilo merah oleh KPK adalah meeka yang bermasalah. Dia khawatir kabinet Jokowi tak akan berlangsung lama jika memaksakan mereka yang bermasalah dijadikan menteri. Pasalnya, kata Indra, boleh jadi meeka berpotensi menjadi tersangka.
“KPK juga harus segera memproses dan menindaklanjuti nama-nama yang bemasalah ke tahap penyelidikan maupun penyidikan,” tambah politisi PKS itu.