Ditemui usai acara, Jimly enggan menyebut secara spesifik bagian mana yang perlu dijalankan oleh LPSK secara progresif. Namun, ia menjelaskan dalam membaca undang-undang, para pelaksana bisa menggunakan dua cara, yakni ‘grammatical reading’ dan ‘moral reading of the law’.
“Bila kita membaca undang-undang dengan pililhan moral, maka ada spirit yang kita baca. Jadi, kita tak kaku,” tuturnya.
Jimly menjelaskan dalam sistem peradilan dikenal istilah judicial activism dan judicial restraint. Bila dalam judicial activism digunakan secara progresif, maka judicial restraint dapat diartikan sebagai ‘menahan diri’. “Dua-duanya harus seimbang, tapi tatkala keadaaan membutuhkan apalagi untuk negara yang sedang bergerak ini, judicial activism yang diperlukan,” tuturnya.
“Untuk lembaga yang baru diperlukan spirit yang lebih progresif. Nanti, bila sudah tertib, maka akan cenderung konservatif,” tambahnya.
Jimly mengatakan penafsiran undang-undang secara moral ini sangat diperlukan lembaga negara karena ketika legislator membuat undang-undang, mereka tak pernah membayangkan bagaimana implementasinya nanti. “Kita harus memiliki kreativitas dan mental seperti ini harus ada di kepemimpinan setiap lembaga,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam acara pembukaan, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengutarakan beberapa titipan kepada para calon anggota LPSK periode selanjutnya yang akan segera diseleksi oleh DPR. Pertama, mengawal terus revisi UU LPSK. “Kami belum tahu kapan akan selesai,” ujarnya.
Kedua, anggota LPSK selanjutnya harus fokus melaksanakan pembangunan gedung LPSK yang biayanya sudah dianggarkan oleh DPR dan Pemerintah. “Kita bisa mencontoh gedung MK yang megah dengan sembilan pilarnya,” ujar Semendawai.
Selanjutnya, ketiga, Semendawai berharap ke depan harus segera dipikirkan pembentukan perwakilan-perwakilan LPSK di daerah. “Penguatan lembaga LPSK di tingkat pusat sudah selesai pada LPSK periode pertama ini,” pungkasnya.