Keinginan pemerintah ini senada dengan suara berbagai kalangan di dalam negeri. Beberapa waktu lalu, DPRD Sumatera Utara meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengakhiri kontrak kerjasama ini. Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, meyakini teknologi peleburan aluminium PT Inalum sudah dikuasai Indonesia secara mandiri. "Karena Inalum merupakan proyek persahabatan Indonesia-Jepang, maka sebagai sahabat Jepang pantas melepaskan proyek ini. Apalagi 30 tahun banyak menguntungkan pihak Jepang," katanya seperti dikutip dari suarakaryaonline.
Lebih jauh Chaidir mengatakan, selama ini Indonesia hanya mendapatkan laporan neraca keuangan Inalum disebutkan merugi puluhan tahun. Baru lima tahun belakangan, menjelang berakhirnya kontrak Inalum, dinyatakan mendapat profit.
Selain itu, kata Chaidir, Presiden juga diminta melibatkan pihak Pemprov Sumut dalam negosiasi pemutusan kontrak dan pengelolaan Inalum ke depan. Hal ini agar keberadaan Inalum bisa dirasakan masyarakat Sumut.
"Kami (DPRD Sumut) juga membentuk pansus (panitia khusus) agar ada kekuatan politik dan hukum terkait berakhirnya kontrak dan masalah pengelolaan Inalum ke depan. Pansus ini cakupan kerjanya luas. Ini menjadi representasi dari rakyat Sumut," ucapnya.
Sebelumnya, puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara mendesak pemerintah untuk tidak lagi memperpanjang kontrak kerja Inalum dengan Jepang.
Menurut massa, bertahun-tahun Pemerintah Indonesia menanggng kerugian yang tidak transparan. Inalum juga dinilai masih gagal dalam membangun industri alumunium dan produk terusannya. “Hentikan penjajahan terhadap bangsa ini, maksimalkan pengelolaan potensi yang dimiliki bangsa ini untuk meningkatkan kemakmuran anak negeri,” teriak massa dalam orasinya.