Perkara atas nama Amrozi yang bernomor 66/PK/Pid/2007 diputus pada 18 September 2007. Perkara nomor 67/PK/Pid/2007 atas nama Ali Ghufron diputus pada 23 Agustus 2007. Sedangkan, perkara nomor 68/PK/Pid/2007 atas nama Abdul Aziz alias Imam Samudera diputus pada 19 September 2007.
Suhadi mengatakan pemberitahuan putusan PK merupakan kewenangan PN tempat PK tersebut didaftarkan. Pemberitahuan putusan adalah diskresi PN pengaju, tegasnya. Sesuai ketentuan KUHAP, petikan putusan diberitahukan setelah putusan dibacakan. Sedangkan salinan putusan diberitakan bila ada permintaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya.
Anggota TPM lain, Fahmi Bachmid tak hanya mempersoalkan putusan PK pertama. Dalam perkara Amrozi cs ini, TPM memang mengajukan PK sampai tiga kali. Kita juga pertanyakan PK tertanggal 30 Januari 2008 dan 30 April 2008, katanya.
Untuk PK kedua dan ketiga ini PN Denpasar memang langsung menolak. Alasannya, permohonan PK hanya bisa diajukan satu kali. Dalam sebuah perhelatan di Bali, Ketua MA Bagir Manan menegaskan PK hanya boleh diajukan sekali. Tak boleh ada PK di atas PK, ujarnya kala itu.
Fahmi keberatan dengan langkah PN Denpasar yang langsung menolak permohonan. Itu yg kami persoalkan. Kewenangan PN itu, menyampaikan dan meneruskan permohonan PK ke MA, katanya. Seandainya pun ada penolakan, Fahmi mengaku belum menerima penolakan tersebut dalam bentuk tertulis.
Fahmi menegaskan satu hal yang pasti pengadilan tak punya hak menolak sebuah permohonan. Pengadilan harus memeriksa dan memberikan sebuah keputusan. Yang kami pertanyakan, maka keputusannya, tuturnya.
Enggan memperpanjang polemik, Suhadi mengatakan akan membicarakan keluhan TPM ini dengan para hakim. Ia mengatakan untuk menjawab persoalan ini bukan lagi menjadi kewenangan kepaniteraan.