Koordinator Sistem Elektronik dan Ekonomi Digital Direktorat Tata Kelola Aptika Kementerian Informasi dan Komunikasi, Menhariq Noor menyarankan masyarakat untuk tidak membeli Non-Fungible Token (NFT) di dunia siber. Pada sesi diskusi yang diadakan oleh Kominfo pada Kamis (10/2), Erik menjelaskan bahwa masyarakat perlu berhati-hati dalam membeli NFT.
“Kami tidak menyarankan masyarakat untuk membeli NFT. Saat ini kami masih melihat bahwa NFT tidak memiliki nilai yang secara riil, kita perlu mempelajari lagi akan transaksinya seperti apa, memang penjual mendapat cuan sedangkan pembelinya masih abu-abu,” jelasnya.
Erik menekankan masyarakat tidak perlu latah dan harus mempelajari lebih lanjut mengenai NFT. Ia mengimbau jangan sampai masyarakat membeli produk NFT tanpa tujuan yang jelas. (Baca Juga: Menyoal Kepastian Hukum Transkasi Aset Kripto)
“Jangan sampai kita beli produk NFT tapi sementara kita tidak tahu mau diapakan, kami menyarankan untuk masyarakat mending menjual NFT saja dulu siapa tahu untung,” ungkapnya.
NFT belakangan menjadi populer berkat koleksi selfie Ghozali yang ramai diperbincangkan publik yang terjual miliaran rupiah melalui aplikasi Opensea. Kesuksesan Ghozali ini membuat masyarakat beramai-ramai mengikuti tren dan mulai membeli, berinvestasi atau menjual NFT versi mereka.
Erik melanjutkan, NFT sifatnya masih baru sehingga masih belum bisa dilihat nilai riilnya. NFT yang masuk ke ranah metaverse masih virtual, sehingga aktivitas di dalamnya juga virtual. Mata uang yang digunakan di dalam NFT bisa diakui jika dikonversikan ke nilai mata uang yang diakui.
“Hal ini merupakan area yang belum jadi aset riil, kalau kita bisa lihat bentuk fisiknya di dunia nyata maka nilainya akan diakui,” ungkapnya.
Ia melanjutkan perlu pengawasan pemerintah karena NFT merupakan produk digital yang dilakukan di dalam sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik harus mendaftarkan diri di Kominfo, sehingga dapat diperjual-belikan dan melakukan transaksi di Indonesia.
“Saat ini memang belum ada aturan khusus yang mengatur NFT ini, pemerintah tengah mencari Peraturan Pemerintah yang tepat sehingga ini masih menjadi PR bagi pemerintah,” tambahnya.
Di balik perlu kehati-hatiannya masyarakat dalam membeli, sesungguhnya NFT masuk ke dalam potensi ekonomi digital yang bisa memberikan nilai tambah. Erik mengungkapkan ada tiga kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah di sektor ekonomi.
“Pertama apabila kegiatan itu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan meningkatkan PDB,” ujarnya.
Sebagai informasi, NFT adalah aset digital yang satu-satunya dimiliki oleh seseorang. Sebagian besar NFT menggunakan teknologi blockchain ethereum untuk merekam transaksi di dalamnya. NFT memiliki barang berharga atau unik dengan nilai tukar yang tidak diganti.
Mico Prasetya selaku NFT Creator menjelaskan bahwa bentuk NFT yang bisa diperjual belikan adalah hal-hal yang memiliki nilai seni.
“NFT bisa dijual berupa gambar, ilustrasi, fotog rafi, video hingga gambar bergerak. Musik dan juga desain juga bisa diperjual belikan di NFT, segala jenis karya seni bisa dijadikan NFT,” jelasnya.
Terlepas dari belum adanya regulasi hukum yang mengatur mengenai NFT ini dan belum meleknya masyarakat terhadap literasi digital, NFT sesungguhnya dapat menjadi wadah bagi para kreator seni untuk mendapatkan manfaat ekonomi melalui hak cipta tanpa perantara, serta berpotensi meningkatkan devisa negara melalui ekspor karya NFT keluar negeri.