Jaksa Ajukan Kasasi Kasus FPI Hingga Polemik Ketua MK Bakal Nikahi Adik Presiden
Terbaru

Jaksa Ajukan Kasasi Kasus FPI Hingga Polemik Ketua MK Bakal Nikahi Adik Presiden

Pemanfaatan teknologi dalam RUU Hukum Acara Perdata, PPATK bekukan 17 rekening, dan paparan sistem peradilan di Jepang turut dibahas Hukumonline.

Agus Sahbani
Bacaan 2 Menit
Terdakwa Brigadir Polisi Satu Fikri Ramadhan dan Inspektur Polisi Dua Mohammad Yusmin Ohorella didampingi Tim Penasihat Hukumnya usai menjalani sidang putusan, Jum'at (18/3/2022) lalu. Foto: RES
Terdakwa Brigadir Polisi Satu Fikri Ramadhan dan Inspektur Polisi Dua Mohammad Yusmin Ohorella didampingi Tim Penasihat Hukumnya usai menjalani sidang putusan, Jum'at (18/3/2022) lalu. Foto: RES

Redaksi Hukumonline menayangkan sejumlah artikel terkait isu hukum setiap harinya. Beragam isu hukum disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Untuk Jum’at (25/3/2022), Redaksi Hukumonline memilih 5 artikel pilihan yang layak untuk dibaca, mulai jaksa mengajukan kasasi kasus laskar Front Pembela Islam (FPI) hingga polemik rencana Ketua MK Anwar Usman menikahi adik Presiden Jokowi, Idayati. Yuk, kita simak ringkasannya!

  1. Alasan Jaksa Ajukan Kasasi Kasus Pembunuhan Laskar FPI

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mangatakan jaksa penuntut umum telah menentukan sikap untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap terdakwa 2 polisi dalam kasus pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing) terhadap anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Simak selengkapnya dalam artikel ini!    

  1. Pemanfaatan Teknologi dalam Hukum Acara Perdata Sebuah Kepercayaan

Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Arief Tarunakarya Surowidjojo mengatakan pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan di era teknologi informasi yang semakin pesat. Perkembangan digital ini menjadi nilai positif bila dimanfaatkan dalam prosedur hukum acara perdata. Untuk itu, pembentuk UU mesti mempertimbangkan pemanfaatan teknologi agar masuk dalam perumusan RUU HAP. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Investasi Ilegal, PPATK Bekukan 17 Rekening Senilai Rp77,8 Miliar   

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan PPATK melakukan penghentian sementara transaksi dari 17 rekening dengan nilai Rp77,945 miliar dengan aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal. Sehingga total penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal sebesar Rp502,88 miliar dengan jumlah 275 rekening. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Mengintip Sistem Peradilan di Jepang

Pengadilan Negeri (PN) Kupang Kelas IA disambangi Hakim Tinggi Jepang sekaligus Chief Advisor on Intellectual Property Rights JICA, Nobukazu Nishio dalam rangka kunjungan kerja, Senin (21/3/2022). Kedatangannya itu juga dimaksudkan berbagi pengetahuan mengenai sistem peradilan di negara Sakura. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Ketua MK Bakal Nikahi Adik Presiden, Begini Pandangan Prof Jimly Asshiddiqie   

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bakal menikahi Adik Presiden Jokowi, Idayati. Resepsi pernikahan Anwar Usman dengan Idayati bakal digelar pada Mei 2022 mendatang di Solo. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang menilai pernikahan ini mengandung konflik kepentingan lantaran Presiden cq Pemerintah sebagai pihak berperkara di MK, sehingga Anwar Usman disarankan mengundurkan diri dari jabatan sebagai hakim konstitusi. Bagaimana pandangan mantan Ketua MK Prof Jimly Asshiddiqie terkait isu ini? Simak selengkapnya dalam artikel ini!

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberi informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait