Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan) menafsirkan Jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan UU. Sebagai aparat penegak hukum, penting untuk Jaksa mempertimbangkan berbagai hal selama mengemban tugasnya, termasuk diantaranya ialah mempertimbangkan aspek hati nurani.
“Hati nurani tidak ada dalam buku, hanya ada dalam sanubari setiap insan manusia. Untuk itu kepekaan penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menangani setiap perkara,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagaimana dikutip dari situs resmi Kejaksaan Agung RI, Kamis (12/1/2023).
Ia menyoroti penanganan kasus kejahatan seksual yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lahat. Kasus yang sempat viral di media sosial maupun pemberitaan massa membuat publik geram lantaran dipandang hanya melihat perspektif pelaku yang masih di bawah umur. Tetapi, tidak melihat kondisi korban yang secara mental telah mengalami trauma mendalam seumur hidup, demikian juga dengan keluarganya.
Baca Juga:
- Jaksa Agung Tekankan Profesionalisme dan Integritas Jaksa dalam Penegakan Hukum
- Pesan Jaksa Agung untuk Jaksa: Proaktif Pelajari Pasal-Pasal KUHP Baru
Menurutnya, tak ada alasan bagi Jaksa menuntut hukuman ringan ataupun dispensasi bagi para pelaku. “Maka dari itu, aspek psikologi, agama, lingkungan harus menjadi perhatian seluruh Jaksa untuk menangani setiap perkara, sehingga sense of crisis akan tertanam dalam nurani kita,” ungkapnya.
Untuk melatih pelaksanaan tugas Jaksa yang berkeadilan dengan dilandasi hati nurani, menjadi penting untuk melihat langsung korban, pelaku, masyarakat, maupun kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Bila semua itu dilakukan oleh Jaksa, tentu dapat menghindari dari timbulnya protes, kontroversi, dan polemik ketika menangani perkara.
“Kita ini masyarakat yang agamis, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, menjunjung tinggi nilai etika dan kesopanan termasuk menjunjung tinggi nilai keadilan masyarakat (keadilan sosial). Hal tersebut harus menjadi pegangan para Jaksa dalam penanganan perkara,” tegasnya.
Jangan sampai justru didapati Jaksa yang menyalahgunakan kewenangannya, sekecil apapun bentuk penyelewengan wewenang yang dilakukan. Selain itu, seluruh aspirasi masyarakat juga menjadi poin yang patut didengarkan oleh kalangan Jaksa. “Gunakan nuranimu, apakah perkara ini dan layak untuk dilanjutkan, layak diringankan atau layak untuk diperberat? Kewenangan yang Saudara miliki sangat besar dalam membangun citra penegakan hukum di masyarakat,” kata Jaksa Agung mengingatkan.
Dia berpesan bagi Jaksa supaya tidak terjebak dalam tupoksi yang dilakukan hari-hari dengan berpatok pada proses formalistik. Menimbang dari angka atau teks-teks dalam peraturan perundang-undangan dengan tidak melihat berbagai aspek lainnya. Sepert aspek pertimbangan yuridis, teknis, sosiologi, budaya (culture), dan local genius yang berkembang di masyarakat. Semua aspek tersebut menjadi kolaborasi yang disebut olehnya dengan keadilan substantif (yang sesungguhnya, red) atau dikenal hati nurani.
Di lapangan, seorang Jaksa dituntut harus bisa memahami kebutuhan hukum masyarakat. Untuk itu, harus sering terjun dan melihat secara langsung kondisi yang sesungguhnya terjadi atas proses penegakan hukum yang dilakukan. Dewasa ini Jaksa patut senantiasa beradaptasi guna melahirkan hukum yang bisa bermanfaat, menjamin kepastian hukum, dan berkeadilan.
“Tanpa mengorbankan kecepatan, serta kemudahan dan ketepatan dalam mengambil sikap ketika menghadapi permasalahan hukum di masyarakat. Itulah yang selalu Jaksa Agung ingatkan sebagai upanya memasyarakatkan hukum dengan istilah kerennya penegakan hukum humanis,” kata Burhanuddin.