Anggota Komisi III dari F-PPP, Ahmad Yani menilai banyaknya jaksa nakal menunjukkan pengawasan internal melalui jamwas harus diperkuat. Dia juga menyarankan pengawasan berlapis. Tak hanya dari bidang pengawasan internal saja tapi dilakukan juga oleh pimpinan kejaksaan di daerah. “Karena kewenangan begitu besar, perlu pengawasan ketat,” paparnya.
Sesama anggota F-PPP, Ahmad Kurdi Moekri malah menyatakan pengawasan oleh Jamwas belum efektif sehingga dia meminta adanya evaluasi. Sebab, masih terdapat jaksa nakal lainnya yang bermain kasus di sejumlah daerah.
Bukan menjadi rahasia umum, kata Moekri, masih ada jaksa nakal yang melakukan ‘ekpsloitasi hukum’ demi kepentingan uang semata. Sehingga orang yang tidak bersalah bisa berubah statusnya lantaran intervensi jaksa.
Anggota Komisi III dari F-PG, Dewi Asmara menambahkan penguatan pengawasan perlu dituangkan dalam revisi UU Kejaksaan yang masih digodok di komisiini. Langkah penguatan dilakukan agar Kejaksaan Agung dapat melakukan pengawasan internal secara mandiri. “Jadi jangan sampai jeruk makan jeruk,” ujarnya.
Dia berharap peran Jamwas kedepan harus lebih menonjol, lebih galak terhadap jaksa nakal. Patut pula tindakan nyata jamwas diketahui publik. Guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap kejaksaan. “Kami akan mendukung penguatan, termasuk anggaran dan tunjangan jaksa,” ujarnya.
Kolega Dewi, Bambang Soesatyo menilai jaksa nakal akibat minimnya gaji jaksa. Berbeda halnya dengan jaksa di KPK, aparat kejaksaan dan kepolisian sangat timpang pendapatan gaji. Akibatnya, mereka ‘bermain’ perkara. “Akarnya adalah masalah gaji. Jangan bermimpi kita berharap kejaksaan dan kepolisian akan baik kalau pendapatannya jauh berbeda dengan kawan-kawan di kuningan (KPK) sana,” ujarnya.