Jakarta Kini (JAKI) hadir sebagai bentuk Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang dari peraturan ini menjadi Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2008 yang dituangkan dalam Perhub bahwa masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dapat melakukan pembangunan server.
“Dalam ritik 2008 dijelaskan bahwa masing-masing OPD bisa membangun server dan aplikasi yang akibatnya kini masing-masing daerah mempunyai server dan data sendiri, sehingga banyak data dan aplikasi yang tidak terintegrasi,” ungkap Yudhistira Nugraha, Kepala BLUD Jakarta Smart City Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta dalam sesi diskusi pada, Rabu (27/7).
Ia mengungkapkan awal JAKI dikembangkan adalah berorientasi pada pemerintah, lalu kini orientasi pemerintah tersebut berubah menjadi user centric “Awal JAKI dikembangkan mindset-nya adalah pemerintah, lalu kita ganti menjadi government centric jadi user centric, bicara JAKI bukan hanya layanan pemerintah tetapi juga layanan yang dibangun masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga:
- Magang di Kantor Advokat Hingga Perlunya Penguatan Sistem Pengawasan Notaris
- Jenis Penahanan dalam KUHAP
Filosofi sederhana tersebut membuat JAKI dibangun sebagai digital platform. Perkembangan JAKI baru dimulai pada saat pandemi, dan hal tersebut menjadi momentum bagi JAKI sebagai bentuk implementasi smart city.
“Smart city itu bicara people, gimana kita dapat menyediakan ruang interaksi masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan bisnis, dan masyarakat dengan masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa JAKI dibangun bukan hanya membangun aplikasi, namun lebih dari itu membangun JAKI yaitu membangun ekosistem.
“Kita ingin bangun ekosistem, kalau mindset kita bangun aplikasi nanti akan ada konflik dengan aplikasi OPD lain, karena masing-masing OPD punya ego sentrisnya sendiri. Oleh karena itu, JAKI dikembangkan sebagai digital platform untuk interaksi masyarakat dengan pemerintah,” terangnya.
Saat ini kondisinya JAKI hanya berpusat pada interaksi antara masyarakat dan pemerintah, dan JAKI terus dikembangkan untuk interaksi masyarakat dengan bisnis dan masyarakat dengan masyarakat, karena tujuan JAKI adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Kita mengembangkan JAKI ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat juga membangun JAKI untuk keperluan masyarakat, dengan kata lain pemerintah memberikan ruang dan silahkan diramaikan untuk berbagai keperluan masyarakat,” ucapnya.
Mengenai proses perkembangan JAKI yang telah berlangsung saat ini, Yudhistira mengaku bahwa prosesnya adalah bagaimana JAKI dapat terintegrasi dengan berbagai layanan dengan masing-masing OPD.
Dalam proses perkembangannya pun, JAKI tidak luput dari berbagai kendala yang tentu terus ada dan merupakan sebuah bagian dari proses yang harus didukung oleh sebuah regulasi. Yudhistira mengatakan saat ini ada Ingub yang terus diusahakan dan menjadi prioritas untuk berkembagnya proses integrasi layanan JAKI.
“Kenapa harus ada sistem integrasi? Karena JAKI tidak hanya ingin integrasi antara masyarakat dengan pemerintah, namun juga masyarakat dengan bisnis, dan masyarakat dengan masyarakat. Karena kalau JAKI hanya digunakan untuk kepentingan yang berurusan dengan pemerintah maka masyarakat tidak akan bisa merasakan manfaat JAKI. Oleh sebab itu, bagaimana JAKI ini bisa menjadi aplikasi yang tidak lepas untuk keperluan sehari-hari masyarakat,” jelasnya.
JAKI terus dikembangkan sebagai kolaboratif ekosistem platform, dan bukan hanya dibangun oleh Jakarta Smart City atau OPD. Ada 3 tahap pengukuran JAKI dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu adanya kemudahan, kenyamanan dan ketergantungan.
“Saat ini tahap ketergantungan yang paling susah, karena setelah menggunakan JAKI, banyak masyarakat langsung meng-uninstall, nah nanti gimana JAKI ini kita harapkan bisa menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari dari bangun tidur hingga tidur kembali,” tutupnya.