World Bank atau Bank Dunia baru saja memasukan Indonesia sebagai negara dengan status berpenghasilan menengah bawah atau lower middle income. Status tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang menyatakan Indonesia masuk klasifikasi negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle income. Bank Dunia menyatakan Indonesia mengalami penurunan Gross National Income dari $4.050 dollar AS turun menjadi $3.870 dollar AS di tahun 2021.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah disarankan tetap fokus pada kebijakan penanganan pandemi. Hal ini karena pengelompokkan negara berdasarkan data juga kerap kali menjadi rujukan apakah suatu negara memenuhi syarat dalam mengakses fasilitas yang dimiliki oleh Bank Dunia salah satunya termasuk harga pinjaman atau loan pricing. Hasil Bank Dunia tersebut juga diharapkan menjadi evaluasi pemerintah memulihkan perekonomian nasional.
“Pemerintah perlu terus fokus pada penanganan pandemi karena penanganan pandemi akan sangat menentukan keberhasilan memulihkan perekonomian. Data ini boleh menjadi bahan evaluasi tetapi jangan dijadikan fokus dan sampai menomorduakan penanganan pandemi,” terang Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan, Jumat (9/7). (Baca: Perjalanan Transportasi di Kawasan Aglomerasi Diperketat)
Sumber: World Bank
Dia mengatakan perubahan posisi Indonesia tersebut mendapat sorotan utama mengingat Indonesia masih berupaya untuk memulihkan ekonomi yang terdisrupsi sejak pandemi tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini dilaporkan masih terkontraksi di minus 0,74% year-on-year (yoy). Pemerintah menargetkan pertumbuhan di kuartal dua tahun ini dapat menembus 7%, namun target tersebut dirasa cukup ambisius jika melihat lonjakan kasus terus terjadi sepanjang pertengahan Mei hingga minggu kedua Juli tahun ini.
Hal tersebut tidak lepas dari dampak penanganan pandemi Covid-19 yang memengaruhi kegiatan ekonomi dari segala sisi termasuk pendapatan, konsumsi, produksi, investasi, hingga perdagangan internasional yang mencakup kegiatan ekspor dan impor. Berubahnya posisi Indonesia ini memang dapat dipahami karena GNI pada tahun 2020 sangat dekat dengan ambang batas bawah upper-middle income sehingga sangat rentan untuk jatuh kembali. Terlebih dengan kondisi pandemi yang masih belum terkendali seperti saat ini.
“Implementasi PPKM Mikro dan sekarang yang sudah beralih menjadi PPKM Darurat diperkirakan akan memukul pertumbuhan ekonomi kuartal III. Untuk saat ini, pemerintah perlu fokus pada penyediaan kebutuhan pokok, seperti pangan, obat-obatan, peralatan medis, fokus pada pada kelangsungan sektor kesehatan, transportasi dan logistik,” jelasnya.
Saat ini kondisi Covid-19 dengan varian Delta telah mencatatkan lonjakan kasus bahkan rekor angka kematian perhari yang menembus empat digit per 7 Juli 2021. Jumlah ketersediaan fasilitas kesehatan di berbagai provinsi juga sudah cukup mengkhawatirkan karena banyak pasien yang tidak dapat tertangani dengan cepat. Kebijakan pengendalian pandemi yang berfokus pada kesehatan masyarakat menjadi semakin penting untuk dikedepankan.
Sebaiknya pemerintah terus memusatkan kebijakan yang ada pada proses pengendalian dan penanganan pandemi. Kami mengapresiasi diberlakukannya PPKM hingga tanggal 20 Juli mendatang dan upaya pemerintah untuk terus menggenjot vaksinasi. Walaupun demikian, pemerintah juga perlu terus membenahi diri dalam hal komunikasi publik terkait kebijakan dan program-program yang ada.
Pingkan menjelaskan informasi yang mudah dicerna akan membantu masyarakat dalam memahami kondisi di lapangan dan hal-hal apa saja yang perlu terus diupayakan bersama. Berbagai program dan inisiatif dari masyarakat dan komunitas yang saat ini juga membantu menjawab tantangan terkait dengan masalah keterbatasan akses kepada fasilitas kesehatan maupun untuk kesempatan ekonomi.
Pekan lalu Bank Dunia baru saja merilis data klasifikasi negara-negara berdasarkan tingkat pendapatan untuk tahun 2021. Proses klasifikasi ini didasarkan pada gross national income (GNI) yang diperbaharui setiap tahunnya. Pemantauan secara berkala dilakukan karena di setiap negara, faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, hingga pertumbuhan penduduk mempengaruhi GNI per kapita terlebih dengan keadaan disrupsi ekonomi global akibat pandemi seperti saat ini.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu optimistis Indonesia akan kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke atas pada 2021. “Akhir tahun ini seharusnya sudah bisa, apalagi tahun 2022,” katanya seperti dikutip dari Antaranews.
Febrio menyatakan Indonesia turun status dari upper middle income country menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income country karena ekonomi nasional tahun lalu mengalami kontraksi. Ia menjelaskan kontraksi ekonomi 2,07 persen (yoy) tahun lalu salah satunya tercermin melalui penurunan pendapatan per kapita Indonesia dari 4.050 dolar AS menjadi 3.870 dolar AS. “Sudah pasti kita turun sebab kita pertumbuhan ekonomi 2020 minus,” ujarnya.
Meski demikian penurunan status Indonesia yang dilakukan oleh Bank Dunia dalam laporan World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022 tidak memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Febrio menegaskan pemerintah telah mampu melindungi 40 persen masyarakat miskin dan rentan bahkan telah menjaga lima juta orang agar tidak menjadi miskin melalui berbagai program.
“Apa dampak bagi masyarakat kita? Hampir tidak ada. Mau 4.050 dolar AS mau 3.870 dolar AS tingkat kemiskinan kita tahan,” tegasnya.
Ia memastikan Indonesia akan kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke atas pada 2021, karena saat ini kondisinya lebih kondusif dibandingkan tahun lalu bahkan sebelum pandemi. Terlebih lagi ia menuturkan tahun ini telah ada program vaksinasi yang terus diakselerasi untuk mencapai herd immunity sehingga aktivitas perekonomian akan segera pulih.
“Ini yang kita lakukan bersama sama pemerintah, DPR, dan masyarakat semua untuk kita bisa berjuang bersama,” ujarnya.