Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi bakal calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi hak prerogratif presiden. Tentunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memiliki pertimbangan menunjuk Budi Gunawan (BG). Antara lain dinilai mampu menjadi “mata dan kuping’ presiden.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai menerima Mensesneg Pratikno menyerahkan surat presiden kepada pimpinan DPR di Komplek Parlemen, Jumat (2/9/2016). (Baca Juga: Menakar Bakal Jabatan Baru Budi Gunawan, Kepala BIN)
“Kabin (Kepala BIN) orangnya mesti dia (Presiden) percaya, dianggap mampu jadi mata telinga dan indra presiden. Sehingga pertimbangan apalagi terkait BIN lebih tertutup, kita dewan hanya menguji apakah fit apakah proper dia jadi kabin,” ujarnya.
Meski begitu, Budi Gunawan sosok kontroversial sebagai petinggi di tubuh Polri. Selain pernah didera kasus dugaan kepemilikan transaksi mencurigakan, lebih dikenal rekening gendut, Budi Gunawan ‘gagal’ dilantik menjadi Kapolri.
Meski sudah lolos menjalani uji kelayakan dan kepatutan, bahkan mendapat persetujuan dalam dapat paripurna DPR, Budi Gunawan mendapat penolakan dari publik pada pertengahan 2015 lalu.
Namun begitu, Fahri menilai Presiden Jokowi tentunya sudah menuntaskan persoalan tersebut. Makanya Presiden Jokowi tentunya enggan mengambil risiko tanpa membicarakan hal tersebut.
“Tugas beliau di tengah arus info dahsyat, butuh indra tajam, seperti kasus Arcandra, mungkin saja jadi catatan. Kok presiden gak dikasih tahu ada menteri dwikewarganegaraan, sebetulnya itu wilayah BIN,” pungkas politisi PKS itu. (Baca Juga: Perkara Archandra, Badan Intelijen Dinilai Gagal Lindungi Jokowi)
Anggota Komisi I Charles Honoris menilai Presiden Jokowi sudah berhitung matang menunjuk Budi Gunawan bakal menjabat Kepala BIN. Ia menilai Budi Gunawan mesti kontroversi, juga memiliki pengalaman matang sebagai anggota kepolisian di Polri. Terlebih, karier yang dijalani sudah tahunan.
Tantangan ke depan lembaga yang bakal dipimpin Budi Gunawan cukup berat. Setidaknya, koordinasi BIN dengan lembaga penegak hukum bukanlah hal sepele. Penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme kerap kali kebobolan. Bom meledak tanpa adanya deteksi yang matang.
Pola pencegahan terhadap tindak pidana terorisme dapat dilakukan dengan berkoordinasi antara BIN, Kepolisian dan Kejaksaan. Langkah tersebut bila berjalan maksimal setidaknya mampu mendeteksi kemungkinan pelaku teror bakal melakukan tindak pidana. Ya, menggagalkan tindak pidana terorisme harapannya.
“Tentunya fungsi intelijen memiliki peran penting dalam upaya memerangi pidana terorisme. Sinergi yg baik antara BIN dan Polri akan membuat upaya penanganan kasus terorisme lebih efektif,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berpandangan BIN mestinya fokus tehadap banyaknya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Terlebih, upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia oleh pemerintah yang terus mendapat tantangan. Misalnya, penculikan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayaf.
“Kehadiran pak BG bisa membawa angin segar bagi BIN. Saya percaya pak BG bisa menerapkan pendekatan-pendekatan yg lebih efektif terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap Indonesia,” pungkasnya. (Baca Juga: Harta Kekayaan Calon Kepala BIN Capai Rp22 Miliar)
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai menerima Mensesneg Pratikno menyerahkan surat presiden kepada pimpinan DPR di Komplek Parlemen, Jumat (2/9/2016). (Baca Juga: Menakar Bakal Jabatan Baru Budi Gunawan, Kepala BIN)
“Kabin (Kepala BIN) orangnya mesti dia (Presiden) percaya, dianggap mampu jadi mata telinga dan indra presiden. Sehingga pertimbangan apalagi terkait BIN lebih tertutup, kita dewan hanya menguji apakah fit apakah proper dia jadi kabin,” ujarnya.
Meski begitu, Budi Gunawan sosok kontroversial sebagai petinggi di tubuh Polri. Selain pernah didera kasus dugaan kepemilikan transaksi mencurigakan, lebih dikenal rekening gendut, Budi Gunawan ‘gagal’ dilantik menjadi Kapolri.
Meski sudah lolos menjalani uji kelayakan dan kepatutan, bahkan mendapat persetujuan dalam dapat paripurna DPR, Budi Gunawan mendapat penolakan dari publik pada pertengahan 2015 lalu.
Namun begitu, Fahri menilai Presiden Jokowi tentunya sudah menuntaskan persoalan tersebut. Makanya Presiden Jokowi tentunya enggan mengambil risiko tanpa membicarakan hal tersebut.
“Tugas beliau di tengah arus info dahsyat, butuh indra tajam, seperti kasus Arcandra, mungkin saja jadi catatan. Kok presiden gak dikasih tahu ada menteri dwikewarganegaraan, sebetulnya itu wilayah BIN,” pungkas politisi PKS itu. (Baca Juga: Perkara Archandra, Badan Intelijen Dinilai Gagal Lindungi Jokowi)
Anggota Komisi I Charles Honoris menilai Presiden Jokowi sudah berhitung matang menunjuk Budi Gunawan bakal menjabat Kepala BIN. Ia menilai Budi Gunawan mesti kontroversi, juga memiliki pengalaman matang sebagai anggota kepolisian di Polri. Terlebih, karier yang dijalani sudah tahunan.
Tantangan ke depan lembaga yang bakal dipimpin Budi Gunawan cukup berat. Setidaknya, koordinasi BIN dengan lembaga penegak hukum bukanlah hal sepele. Penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme kerap kali kebobolan. Bom meledak tanpa adanya deteksi yang matang.
Pola pencegahan terhadap tindak pidana terorisme dapat dilakukan dengan berkoordinasi antara BIN, Kepolisian dan Kejaksaan. Langkah tersebut bila berjalan maksimal setidaknya mampu mendeteksi kemungkinan pelaku teror bakal melakukan tindak pidana. Ya, menggagalkan tindak pidana terorisme harapannya.
“Tentunya fungsi intelijen memiliki peran penting dalam upaya memerangi pidana terorisme. Sinergi yg baik antara BIN dan Polri akan membuat upaya penanganan kasus terorisme lebih efektif,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berpandangan BIN mestinya fokus tehadap banyaknya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Terlebih, upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia oleh pemerintah yang terus mendapat tantangan. Misalnya, penculikan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayaf.
“Kehadiran pak BG bisa membawa angin segar bagi BIN. Saya percaya pak BG bisa menerapkan pendekatan-pendekatan yg lebih efektif terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap Indonesia,” pungkasnya. (Baca Juga: Harta Kekayaan Calon Kepala BIN Capai Rp22 Miliar)