Ia juga menjabarkan isu seputar HAKI lainnya yang menarik menjadi topik penelitian tugas akhir mahasiswa hukum mengenai isu finance technology yang kental dengan isu HAKI. Di samping, Prof Budi turut menyoroti digitalisasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang marak dilakukan pemerintah.
“Salah satu yang saya ingin tekankan, pemerintah saat ini banyak mendorong digitalisasi UMKM. Salah satunya kita harus men-display produk UMKM di situ. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif kalau dari segi HAKI. Negatifnya, bisa jadi produk UMKM yang merupakan bajakan akan ‘dihujani’ dengan somasi karena dianggap melanggar HAKI. Di sisi lain produk lain yang tidak melanggar HAKI, berkualitas bagus, tidak ada sistem proteksinya itu akan melahirkan produk-produk imitasi di tempat lain.”
Oleh karena itu, teknologi yang berkembang pesat saat ini dianggap bak pisau bermata dua. Meski di satu sisi memberi kemanfaatan, namun di sisi lain menjadi ancaman tersendiri. Sebab itulah penelitian lebih lanjut mengenai isu ini juga menjadi menarik agar dapat membantu memberi literasi kepada publik pentingnya pemahaman HAKI oleh pelaku UMKM.
Kepada seluruh mahasiswa hukum yang mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian hukum mengenai hukum hak kekayaan intelektual, Prof Budi berpesan agar literasi teknologi yang telah dimiliki dapat diimbangi pula dengan literasi hukum agar dapat memahami konsep dan aturan HAKI.
Untuk konteks penelitian hukum sendiri, kata dia, saat ini telah bergeser arah topik tugas akhir yang dicanangkan mahasiswa bila meneliti HAKI. “Sudah banyak topik tugas akhir mahasiswa yang diuji olehnya berkenaan dengan HAKI dengan penggunaan teknologi internet.”
“Saya berharap adik-adik mahasiswa terus bersemangat mengembangkan ilmu HAKI, termasuk mengembangkan teknologi informasi khususnya internet. Semakin kita banyak meneliti soal HAKI kaitannya dengan penggunaan teknologi internet, kita akan semakin paham dan mengerti bahwa dalam konteks penggunana teknologi itu masih diperlukan pemahaman terhadap aturan-aturan hukum yang ada termasuk aturan HAKI,” katanya.