One Man One Vote atau Ada Munas PERADI “Tandingan”
Utama

One Man One Vote atau Ada Munas PERADI “Tandingan”

Bila ada Munas ‘tandingan’, Ketum DPN PERADI siap melawan.

ALI/RIA
Bacaan 2 Menit
Para pengurus AAI se-Indonesia usai acara Rapimnas AAI yang mencalonkan Humphrey Djemat sebagai Ketua DPN PERADI di Bandung, Kamis (29/1). Foto: Ali
Para pengurus AAI se-Indonesia usai acara Rapimnas AAI yang mencalonkan Humphrey Djemat sebagai Ketua DPN PERADI di Bandung, Kamis (29/1). Foto: Ali

Advokat senior Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Denny Kailimang mendesak agar Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas PERADI) 2015 diselenggarakan dengan sistem “one man one vote” (satu advokat, satu suara), bukan dengan sistem perwakilan.

Denny mengatakan keputusan sistem “one man one vote” ini sudah disepakati pada Munas 2010 lalu di Pontianak, Kalimantan Barat. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawasan PERADI ini mengaku sudah mengirim surat ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI untuk memberikan berita acara hasil munas Pontianak itu.

Bila sistem “one man one vote” tidak digunakan, Denny bahkan mengusulkan agar AAI yang beranggotakan delapan ribu advokat segera menggelar Munas PERADI sendiri. “AAI bisa bikin Munas PERADI sendiri,” ujarnya ketika tampil di podium Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) AAI di Bandung, Kamis (29/1) lalu.

“Kita ada delapan ribu (anggota,-red) kok. Munas PERADI harus sesuai dengan hasil Munas Pontianak. Bila tidak, kita harus gunakan kekuatan sendiri. Setuju?” ujarnya yang dijawab setuju oleh para pengurus AAI di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai informasi, AAI merupakan salah satu organisasi advokat pendiri PERADI dengan massa advokat yang cukup besar. Jumlahnya dinilai hampir sama besar dengan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang juga ikut mendirikan PERADI. Saat ini, PERADI dipimpin oleh Otto Hasibuan yang berasal dari IKADIN.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) AAI Jhonson Pandjaitan pun mengaku siap bila opsi AAI menyelenggarakan Munas PERADI sendiri bila ‘one man one vote’ tidak diterapkan. Dalam Rapimnas AAI ini, para pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI di daerah yang dipimpin oleh advokat dari AAI segera meminta notulensi hasil Munas Pontianak itu ke DPN PERADI.

Lalu, bagaimana tanggapan Humphrey Djemat, Ketua Umum AAI yang secara resmi diusung sebagai calon Ketua Umum DPN PERADI oleh AAI?

Humphrey tak mau buru-buru menyetujui Munas PERADI ‘tandingan’ itu. Ia menegaskan AAI akan berusahan terlebih dahulu untuk memastikan hasil keputusan Munas Pontianak 2010 bahwa pada 2015, Munas PERADI akan diselenggarakan dengan sistem ‘one man one vote’.

“Itu sudah diputuskan di Munas Pontianak. Kenapa sekarang nggak dilaksanakan? Semua jadi saksi,” ujarnya.

Humphrey mengaku mengetahui bahwa dokumen atau notulensi Munas Pontianak itu dipegang oleh Leonard Simorangkir (pengurus PERADI). “Kita akan coba tanyakan ini,” tegasnya.

Meski begitu, Humphrey mengatakan ada beberapa alternatif yang akan dilakukannya bila sistem one man one vote tidak diterapkan. Salah satunya dengan menerima sistem perwakilan yang masih berlaku di Anggaran Dasar (AD) PERADI, tetapi dengan catatan sistem itu benar-benar berlangsung demokratis dan beabs dari kecurangan.

“Kalau perwakilan benar-benar mencerminkan sifat demokratis, kita akan pertimbangkan ikut dalam pertarungan. Kalau sudah ada tanda-tanda tidak demokratis, ada kecurangan, kita tidak mau,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Humphrey, opsi untuk membuat Munas sendiri pun bisa digunakan. Ia mengaku siap mengajak advokat PERADI lainnya dari lintas organisasi (bukan hanya dari AAI). “Kita akan ajak semua advokat PERADI untuk Munas menggunakan one man one vote,” tegasnya.

Sementara itu, Calon Wakil Ketua Umum PERADI Harry Ponto (yang akan berpasangan dengan Calon Ketua Umum DPN PERADI Juniver Girsang) juga ikut angkat bicara seputar sistem ‘one man one vote’. Ia juga mengaku mendukung sistem itu.

Namun, Harry Ponto tidak memiliki opsi untuk Munas ‘tandingan’ bila opsi itu tidak dilaksanakan. “Kita harus tetap selesaikan di dalam (internal PERADI,-red). Kita mau ribut seperti apapun, harus diselesaikan secara demokratis,” ujar mantan Sekjen PERADI ini.

“Ketum DPN PERADI saat ini bertanggung jawab atas pelaksanaan munas. Kita harapkan dia bisa independen dan berdiri di atas semua calon,” pintanya.

Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan mengatakan Munas PERADI harus berjalan dengan lancar. Ia menyampaikan hal ini pada pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Jakarta Timur, Kamis (5/2). “Tidak ada Munas tandingan. Kalau ada, kita lawan,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait