Tinta yang ditorehkan Otto Hasibuan dan Indra Sahnun Lubis di piagam kesepahaman Peradi dan KAI belum juga mengering. Namun tanda-tanda ketidakbulatan kesepakatan antara keduanya sudah mencuat ke permukaan. Pihak KAI merasa ‘tertipu’ pada acara penandatanganan piagam itu di Mahkamah Agung, Kamis (24/6). Sebaliknya, Peradi mengaku hanya menjalankan kesepakatan yang dihasilkan beberapa hari sebelumnya.
Pangkal ketidakbulatan kesepakatan keduanya berasal dari pencantuman nama ‘PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)’ di dalam piagam. Sekedar menggambarkan, piagam itu terdiri dari lima paragraf. Berikut petikannya.
“Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh empat Juni tahun dua ribu sepuluh bertempat di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ditandatangani Piagam kesepahaman dan perdamaian bersatunya organisasi profesi advokat antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) demi masa depan dan kemajuan Advokat Indonesia.
Untuk itu maka organisasi profesi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah:
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)
Sehingga hari ini ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Advokat Indonesia…”
Piagam itu ditandatangani petinggi kedua organisasi. Dari kubu Peradi ada Ketua Umum Otto Hasibuan dan Sekjen Hasanuddin Nasution. Sementara KAI diwakili Presiden Indra Sahnun Lubis dan Plt Sekjen Abdul Rahim Hasibuan. Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa juga ikut membubuhkan tanda tangan dalam piagam itu.
Sepihak?
Indra Sahnun mengaku tertipu saat penandatanganan piagam itu. Menurut dia, piagam itu tak sesuai kesepakatan hasil perundingan terakhir. “Tidak ada kalimat yang menyatakan KAI mengakui Peradi sebagai wadah tunggal,” kata Indra kepada hukumonline usai menghadiri Pelantikan Pengurus Peradi 2010-2015, Kamis (24/6) di Jakarta.
Selain itu, lanjut Indra, piagam itu tak menyebutkan syarat-syarat layaknya sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). “Harusnya disebutkan apa saja yang menjadi syarat atau ketentuan dalam piagam itu. Nah, syarat itu adalah hasil kesepakatan beberapa waktu lalu.”
Hasil kesepakatan Peradi-KAI yang sebenarnya, masih menurut Indra, adalah pembentukkan wadah tunggal secara bersama. “Bukan langsung menyepakati wadahnya adalah Peradi.”
Jika tidak sesuai dengan kesepakatan, mengapa Indra dan Tommy menandantanganinya? “Karena kalau kita tidak tanda tangan, tidak jadi acara di Mahkamah Agung itu. Selain itu, kami juga sudah mencoret tulisan ‘Peradi’ di dalam piagam itu,” jelas Indra.
Lain Indra, lain pula Otto. Pria yang untuk kedua kalinya memimpin Peradi ini membenarkan pernah ada butir-butir kesepakatan yang dibuat oleh beberapa advokat Peradi dan KAI, pertengahan April lalu. Salah satunya adalah melaksanakan kongres bersama paling lambat dua tahun. Tapi Otto menegaskan bahwa hal itu bukan kesepakatan organisasi.
Lebih jauh Otto mengakui pernah beberapa kali bertemu Indra membahas perdamaian. Terakhir terjadi di Mahkamah Agung, Senin (21/6) lalu. Kesepakatan terakhir ya itu tadi, hanya Peradi yang diakui sebagai wadah tunggal dan hanya advokat yang diusulkan Peradi yang bakal diambil sumpahnya oleh MA. “Indra juga ada di sana waktu itu dan juga disaksikan Ketua MA. Jadi saya heran kenapa sekarang berubah lagi.”
Beberapa saat sebelum piagam ditandatangani, masih menurut Otto, pihak Indra mempermasalahkan isi piagam itu dan mencoret tulisan ‘PERADI’. “Tapi Ketua MA langsung menanggapi dengan menyatakan acara ini dilakukan atas kesepakatan terakhir (hari Senin). Kalau berbeda lagi, acara ini tidak dilanjutkan. Akhirnya saya tulis tangan lagi tulisan ‘PERADI’ dan Indra pun menandatanganinya.”
Indra tak mau kalah. Ia mengaku sudah berbicara dengan Ketua MA Harifin Tumpa mengenai keterpaksaan dirinya menandatangani piagam itu. “Sudah saya sampaikan kepada Ketua MA agar ada perubahan dan perbaikan dalam piagam itu.”
Sebaliknya, Otto tak mau ambil pusing. “Kalau awalnya kami berharap Peradi dan KAI bersatu, yang penting sekarang adalah KAI dan MA mengakui Peradi sebagai wadah tunggal.”