Mabes Polri mengumumkan tiga nama dari internal Polri yang akan didaftarkan ke panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK). Ketiganya adalah jenderal bintang dua di tubuh Korps Bhayangkara tersebut. Satu dari ketiga calon merupakan purnawirawan.
“Ketiganya yakni Kapolda Papua, Irjen Yotje Mende, Deputi Bidang V Koordinasi Keamanan Nasional Kemenkopolhukam, Irjen Syahrul Mamma, dan mantan Deputi Pemberantasan BNN Irjen (Purn) Benny Mamoto,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Anton Charliyan, Senin (15/6).
Anton menjelaskan ketiga nama tersebut telah diseleksi oleh Mabes Polri. Ia juga menyebut rekam jejak ketiganya tercatat sangat baik. "Ketiganya putra-putra terbaik Bhayangkara," tambahnya.
Ketiga calon, lanjut Anton, merupakan para pakar di bidang reserse serta memiliki kemampuan yang handal sebagai penyidik. Meski begitu, ia mengatakan tidak akan tertutup kemungkinan jika ke depan akan ada nama-nama baru dari purnawirawan Polri yang akan diajukan ke Pansel KPK.
"Tidak menutup kemungkinan ada beberapa nama purnawirawan lagi. Tapi saat ini, baru tiga nama itu," ujar Anton.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti meminta anggotanya yang menjadi calon pimpinan KPK untuk mengundurkan diri dari institusi kepolisian. "Kalau masih aktif (sebagai anggota polisi) harus mengundurkan diri dari Polri," katanya.
Menurut dia, institusi Polri hanya mendorong anggotanya yang berkualitas untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Seperti memiliki kompetensi dalam penyidikan, kerja sama, penegakan hukum, dan integritas cukup bagus untuk tampil sebagai seorang pemimpin.
"Karena itu hak masing-masing individu, bukan hak institusi. Kalau yang bersangkutan mendaftar, tentu Polri akan mendorong. Jadi tidak terkait institusi," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Pansel calon pimpinan KPK, Betti Alisjahbana mengungkapkan sudah ada 72 pendaftar calon pimpinan KPK hingga Jumat (12/6). Pansel berencana akan melakukan penjaringan hingga ke daerah-daerah mulai pekan depan. Beberapa hal yang terkait dalam proses sosialisasi mencakup mengidentifikasi tantangan dan agenda pemberantasan korupsi di daerah.
Kegiatan penjaringan tersebut akan diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat sipil antikorupsi, seperti Transparency International Indonesia (TII), dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Pendaftaran sendiri dimulai pada 5 Juni dan akan ditutup pada 24 Juni 2015.
Kemudian, pansel akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan atas nama-nama pendaftar pada 27 Juni hingga 26 Juli 2015. Lalu, pansel akan menyeleksi dengan tes pembuatan makalah hingga tes wawancara. Sebanyak delapan nama akan dipilih dan kemudian diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015. Presiden lalu akan meneruskan nama-nama itu ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
Pelaksana tugas (plt) Ketua KPK Taufiquracham Ruki mempersilakan para pegawai lembaga penegak hukum tersebut untuk mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK jilid IV. "Lebih baik memang mereka (pegawai KPK) karena mereka yang tahu betul bagaimana KPK, dari pada orang-orang yang masih di luar. Tentu saja persyaratan kompetensi dan 'assessment' kita serahkan pada pansel tetapi kalau orang-orang intern bisa masuk menurut saya mereka punya poin plus, paling tidak ruangan tempat kerjanya sudah tahu betul," katanya.