PP yang terdiri dari empat bab dan 23 pasal ini berisi mengenai tata cara permohonan hingga pemberian restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
Dalam PP disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Yang dimaksud dengan anak menjadi korban tindak pidana antara lain anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau psikis dan anak korban kejahatan seksual.
(Baca Juga: Ingat! Korban Kekerasan Seksual Juga Punya Hak Restitusi)
No. | Jenis restitusi bagi anak yang menjadi korban |
1. | Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan |
2. | Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana |
3. | Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis |
Pasal 4 PP ini menyebutkan, permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban. Seperti, orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana, orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Pihak yang diberi kuasa itu antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Bantuan Hukum dan lembaga yang menangani perlindungan anak.
Perlu diingat, permohonan restitusi ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan. Permohonan ini diajukan sebelum putusan pengadilan yakni di tahap penyidikan atau penuntutan. Selain itu, permohonan ini bisa diajukan melalui LPSK sesuai ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Jika anak yang menjadi korban tindak pidana lebih dari satu orang, maka pengajuan permohona restitusi dapat digabungkan dalam satu permohonan.
(Baca Juga: Banyak Alasan Pelaku Tak Bayar Restitusi)
Pasal 7 PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana |
(1) Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat:
|
(2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan:
|
Pada tahap penyidikan, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Atas pemberitahuan ini, pihak korban memiliki waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan permohonan restitusi.
Kemudian, penyidik memeriksa kelengkapan berkas permohonan paling lama tujuh hari sejak tanggal diterimanya pengajuan permohonan. Jika ada kekuranglengkapan permohonan penyidik memberitahukan kepada pemohon agar dilengkapi. Waktu bagi pemohon melengkapi permohonan adalah tiga hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Jika tak dilengkapi, maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan.
Pasal 12 PP menyebutkan bahwa penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan. Hal ini hanya bisa diminta penyidik apabila permohonan restitusi pemohon dinyatakan lengkap. Atau, LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penyidik paling lama tujuh hari setelah permohonan penilaian restitusi diterima. Kemudian, permohonan restitusi yang dinyatakan lengkap dikirim penyidik dengan dilampirkan dalam berkas perkara ke penuntut umum.
(Baca Juga: Penolakan Permohonan Restitusi dan Tantangannya di Peradilan Pidana)
Apabila permohonan restitusi saat tahap penuntutan, maka penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Jika pelaku merupakan anak, maka penuntut umum memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi pada saat proses diversi.
Waktu permohonan hingga kekuranglengkapan permohonan pada tahap penuntutan sama dengan tahap penyidikan. Apabila permohonan dianggap sudah lengkap, maka penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.
Tata Cara Pemberian Restitusi (Pasal 19, 20,21, 22) |
|
Sebelumnya, pelaku tindak pidana memiliki banyak alasan untuk menolak membayar restitusi kepada korbannya. Bahkan pelaku lebih memilih mengganti kewajiban membayar restitusi dengan hukuman penjara. Hal itu diutarakan Jared Kimball, perwakilan United State Departement of Justice (USDOJ) Jakarta saat bertemu pimpinan LPSK beberapa waktu lalu.
Pria yang berkarier sebagai penuntut umum sekitar 20 tahun itu berkisah di Amerika Serikat saja pembayaran restitusi tak mudah dijalankan. Seorang penuntut umum harus memperhatikan dan melaksanakan hak-hak asasi korban tindak pidana. Hak-hak korban dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang menjadi panduan. “Pada kasus dimana ada kesepakatan pelaku dinyatakan bersalah untuk mendapatkan pengurangan hukuman (plea bargaining), korban juga harus diberitahukan,” katanya.