Badan Legislasi (Baleg) DPR terus merampungkan penyusunan dan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Draf yang diusulkan dan dibuat oleh Komisi VI DPR sudah nyaris rampung. Ada sejumlah poin penting yang mesti mendapat perhatian. Sebab, revisi UU BUMN ini berdampak terhadap penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas dalam sebuah diskusi bertajuk“RUU BUMN, Mencegah BUMN jadi ATM Jelang Pemilu 2019” di Komplek Gedung DPR, Selasa (17/7/2018). “Sejumlah poin penting dalam RUU harus mendapat perhatian,” kata Supratman.
Supratman menguraikan poin-poin penting dalam RUU BUMN. Pertama, terkait pengangkatan direksi BUMN mesti melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Pengaturan ini menjadi berbahaya. Sebab, DPR dapat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon direksi di ratusan BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Itu implikasinya bisa berbahaya. Bayangkan kalau BUMN itu bisa dipolitisasi oleh segelintir orang oleh parpol dalam rangka untuk menentukan siapa yang akan duduk di direksi,” ujarnya.
Dalam rapat Baleg pasal tersebut disepakati tidak masuk dalam draf RUU perbaikan. Sebaliknya, usulan perumusan seleksi calon direksi menjadi kewenangan pemerintah. Menurut Supratman, dengan mengubah pasal tersebut, diharapkan BUMN diisi oleh direksi-direksi profesional melalui mekanisme seleksi yang jauh dari kepentingan politik.
Kedua, terkait syarat-syarat pengangkatan direksi. Menurutnya, jabatan direksi dan komisaris selama ini banyak dijabat oleh pejabat birokrat eselon satu di pemerintahan, sehingga terjadi rangkap jabatan. Sementara dalam draf RUU BUMN melarang adanya rangkap jabatan dalam rangka menghindari terjadinya “bancakan” (konflik kepentingan) oleh oknum pemerintah apalagi anggota DPR.
“Ini isu menarik menurut saya yang paling penting,” kata dia. Baca Juga: RUU BUMN Diharapkan Memperkuat-Membuat Direksi Fleksibel
Ketiga, terkait isu penggabungan, merger, dan akuisisi perusahaan. Baleg dalam pembahasan terakhir telah menyepakati soal bentuk perusahaan. Dalam UU No. 19/2003, dikenal usulan dua model perusahaan BUMN yakni Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Umum (Perum). Praktiknya, PT bergerak dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Perusahaan mencari keuntungan dalam rangka memperbesar penerimaan negara dalam bentuk deviden untuk setoran ke kas negara.
Akhirnya, Baleg telah menyepakati dua bentuk model perusahaan BUMN. Meski begitu, Supratman mengaku praktiknya sulit membedakan antara PT dan Perum. Yang pasti, kedua model perusahaan BUMN tersebut tetap berorientasi mencari keuntungan.
Terkait penggabungan perusahaan, apakah masuk holding, merger, akuisisi dan divestasi, menurut politisi Partai Gerindra itu, holding tak jadi persoalan sepanjang dalam rangka efisiensi. Namun demikian, holding berimplikasi terhadap pembubaran sebuah perusahaan tertentu, bahkan nasib karyawan.
“Maka kami mengusulkan isu holding, akuisisi, merger, maupun divestasi itu mutlak harus mendapat persetujuan dari DPR. Itu sebagai bentuk perwujudan pengawasan DPR terhadap aktivitas BUMN yang dikendalikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Keempat, soal kewajiban BUMN mengalokasikan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan bagi pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pembahasan RUU tersebut diarahkan agar BUMN membina dan mengarahkan UMKM. Dengan begitu, pola kemitraan menjadi kewajiban bagi BUMN. Lantas, besaran dana CSR yang diusulkan dalam RUU sebesar 5 persen dari total keuntungan bersih sebelum dipotong pajak.
“Itu wajib dialokasikan CSR dan dana pembinaan pada UMKM kita,” ujar pria yang juga anggota Komisi III DPR itu.
Seleksi direksi diperketat
Anggota Komisi VI DPR Hamdani mengamini pandangan Supratman. Menurutnya, Baleg memang sedang menggodog draf RUU yang menjadi usulan komisinya. Sebab, sebanyak 147 perusahaan BUMN menjadi mitra kerja komisinya. Hanya saja, kata Hamdani, tidak semua BUMN memiliki keuntungan besar meski mendapat kucuran dana dari negara. “Toh faktanya masih saja merugi,” ungkapnya.
Karena itu, pengaturan penempatan pejabat direksi dan komisaris perlu melalui seleksi yang ketat. Sebab, pejabat yang menempati direksi diibaratkan nahkoda kapal besar bernama BUMN yang berdampak untung-ruginya perusahaan. “Makanya, mekanisme seleksi harus transparan dan akuntabel, mulai ditelisik rekam jejak calon direksi dan calon komisaris BUMN oleh tim seleksi,” kata dia.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai dalam proses assesment calon direksi BUMN selama ini dilakukan oleh Kementerian BUMN. Sayangnya, proses assesmen tidak terbuka (transparan). Uchok mengaku tidak sependapat bila seleksi calon direksi dan komisaris BUMN dilakukan oleh DPR. Menurutnya, seleksi harus diakukan oleh tim independen yang bersih dari berbagai kepentingan politik.
Ia khawatir bila seleksi dilakukan DPR, maka BUMN dapat diintervensi oleh kepentingan politik dan dikhawatirkan jabatan di BUMN sebagai “bancakan”. Karena itu, pejabat direksi dan komisaris BUMN tidak boleh diisi oleh birokrat pemerintahan. “Seleksi itu jangan di DPR, tetapi tetap di Kementerian BUMN dengan membentuk tim yang transparan dan berintegritas,” usulnya.