Ini Penjelasan Pemerintah Soal Relaksasi Ekspor Mineral Logam

Pemerintah bersikeras PP No.1 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan undang-undang.

Setelah Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Minerba), muncul respons beberapa kalangan yang menilai PP Minerba dan Peraturan Pelaksananya, yakni Permen ESDM No.5 Tahun 2017 dan Permen ESDM No.6 Tahun 2017 bertentangan dengan UU No.4 Tahun 2009.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut tiga pokok ketentuan dalam Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 yang layak dikritisi. Pertama, pemberian kelonggaran ekspor terhadap mineral yang belum diolah dan dimurnikan selama 5 tahun sejak Januari 2017. Kedua, pemberian kelonggaran ekspor mineral selama 5 tahun sejak Januari 2017 kepada pemegang Kontrak Karya (KK) yang melakukan perubahan bentuk pengusahaan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ketiga, mekanisme perubahan bentuk perubahan pengusahaan dari KK menjadi IUPK. (Baca Juga: PP Minerba, Solusi Terbaik Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral)

“Saya mengatakan PP 1/2017 tidak bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2009, kenapa demikian, karena di pasal  103 UU no 4 Tahun 2009 ayat 1, 2, 3, dinyatakan IUP dan IUPK itu wajib melakukan pengolahan dan pemurnian, tetapi waktunya ditetapkan tidak diundang-undang itu tetapi di PP 23, yang mana dinyatakan sampai Januari tahun 2014, kemudian PP 23 diubah menjadi PP 1/ 2014, lalu diubah lagi menjadi PP 1/ 2017,” papar DirekturJenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, dalam diskusi publik “PP No. 1 Tahun 2017 Sebagai Jalan Keluar Kedaulatan Energi”, Senin (6/2), di Jakarta.
 
Menurut Bambang, jangka waktu 5 tahun untuk melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral logam  yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), tidak diatur dalam UU No.4 Tahun 2009, melainkan lewat Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010. Setelah itu, Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014, dan terkahir Peraturan Permerintah No. 1 Tahun 2017. (Baca Juga: Tak Setuju PP Minerba, Hak Uji ke MA Bisa Ditempuh)
 
Bambang menegaskan perbedaan pengaturan IUP dan IUPK dengan Pengaturan Kontak Karya (KK) dalam UU No. 4 Tahun 2009. “Kalau Kontrak Karya, iya dikatakan di UU. Pasal 170 menyebutkan kontrak karya harus melakukan pemurnian dan ditetapkan 5 tahun sejak UU ditetapkan,” Papar Bambang. (Baca Juga: Pemerintah Ubah Divestasi Saham Perusahaan Tambang)
 
Pertanyaanya, kenapa IUP dan IUPK tidak diatur juga batas maksimal toleransi ekspor seperti pada Kontrak Karya? Pemerintah berpendapat, untuk pembangunan smelter, bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Ada anggapan investor bahwa dengan adanya pembangunan smelter, tidak berdampak besar terhadap investasi dan sangat lama untuk mengejar laba atas investasi (return on investement) sehingga tidak sesuai dengan hitung-hitungan investasi.

“Kalau menarik semua orang (investor), pasti sudah datang (investasi dan mau) bikin smelter semua, orang gampang, bahan bakunya ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, selain pembangunan smelter yang susah direlisasikan karena tidak sesuai dengan perhitungan investor, Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian pembangunan smelter. Evaluasi capaian ini dilakukan secara periodik setiap 5 tahun.

“Karena pemerintah melihat bahwa smelter yang saya katakan susah harus di evaluasi setiap 5 tahun, apakah berhasil gak?,” terang Bambang.

Pemerintah sebenarnya bisa saja langsung menyetop izin ekspor mineral logam mentah. Hal ini bila melihat baru 1 smelter bauksit dan tembaga yang dibangun oleh investor pemegang Kontrak Karya. Namun yang menjadi dilema bagi Pemerintah adalah cita-cita besar untuk merealisasikan Hilirisasi usaha pertambangan sehingga relaksasi ekspor melalui PP No. 1 Tahun 2017 merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga iklim investasi.

“Tentunya pemerintah melihat ini tidak mudah ya,” terang Bambang.

Oleh karena itu, untuk membuka kesempatan ekspor bagi investor usaha pertambangan pemegang kontrak karya, apabila belum siap membangun smelter namun tetap ingin mengekspor mineral logam, maka perlu merubah Kontrak Karyanya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Oleh karena itu, kontrak karya sekarang kalau mau mengekspor jadilah IUPK yang tadi waktunya digeser. Kita tetapkan kepada PT. Freeport misalnya, kalau masih belum siap lagi membangun Smelter, kontraknya berubah menjadi IUPK,” pungkas Bambang.